Naif: Romantisme Politik Pasca Pilkada

Penguasa adalah aktor ekonomi rasional yang memaksimalkan utilitas pribadi dan kelompoknya, bukan pelayan publik yang suci. Jangan Naif!

Jual Beli di Panggung Janji

Kursi kekuasaan lokal pasca-pemilihan selalu menyajikan babak komedi gelap yang jamak terjadi dalam suksesi kepemimpinan daerah. Ingatan publik dipaksa berputar balik pada rangkaian janji manis masa kampanye tentang pembebasan biaya pendidikan, jaminan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja secara masif. Namun, ketika sirine konvoi kemenangan telah usai dan bupati definitif mulai menduduki singgasananya, realitas hari ini menunjukkan fenomena yang berbalik arah. Para pemburu rente kini justru duduk manis di dalam lingkar terdalam birokrasi daerah, bersiap membagi kapling proyek penunjukan langsung dan mengamankan aset-aset mereka.

Niccolò Machiavelli, dalam mahakaryanya The Prince (1532), telah merangkum pragmatisme ini dengan sangat dingin: “Janji yang diberikan adalah kebutuhan masa lalu; janji yang diabaikan adalah kebutuhan masa kini.” Bagi penguasa lokal, janji kampanye hanyalah instrumen pemasaran politik berbiaya murah untuk membius massa. Ketika suksesi selesai, kalkulasi rasional untuk menjaga stabilitas koalisi dan mempertahankan kekayaan materiil (wealth defense) para oligarki lokal jauh lebih mendesak daripada menepati kata-kata lama. James M. Buchanan, lewat The Calculus of Consent (1962), mempertegas bahwa penguasa bertindak sebagai aktor ekonomi rasional yang memaksimalkan utilitas pribadi dan kelompoknya, bukan pelayan publik yang suci.

Ketika Ekspektasi Membentur Realitas

Di sinilah letak penaifan massal yang sering kali dipelihara oleh masyarakat pemilih. Kita harus jujur melihat realitas lapangan melalui kacamata Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (1957). Mayoritas pemilih terjebak dalam ketidaktahuan rasional (rational ignorance). Mereka tidak pernah benar-benar peduli atau mendalami isi visi-misi yang tertulis rapi di kertas dokumen calon penguasa daerah. Pilihan politik kerap kali didorong oleh pragmatisme jangka pendek, hubungan kekerabatan, atau sekadar gimik kosmetik di media sosial. Ketika pemilih bersikap abai terhadap substansi, maka penguasa daerah pun merasa tidak memiliki beban moral untuk mewujudkannya.

Namun, penguasa juga kerap kali terjebak dalam ambisi elitis yang buta. Rezim daerah tampak begitu sibuk dengan proyek mercusuar fisik dan mimpi-mimpi besar, hingga abai melihat kebutuhan riil di akar rumput. Di tengah maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor swasta daerah, pengangguran lokal yang mendaki, dan ambruknya daya beli masyarakat, pemerintah daerah justru sibuk mengalokasikan anggaran untuk renovasi fasilitas dinas mewah atau studi banding yang nir-manfaat. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara mimpi besar kepala daerah dengan realitas rakyat yang hari ini berjuang demi kepastian pendidikan anak, lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan, serta keterjangkauan harga bahan pokok yang terus melambung di pasar tradisional.

Dalam bukunya, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi (2002), Faisal Basri secara tajam mengingatkan bahwa kebijakan publik yang melenceng di tingkat lokal bukanlah buah dari ketidaktahuan administrasi. Kebijakan cacat tersebut lahir dari kalkulasi sadar penguasa daerah yang memilih bersekutu dengan cukong lokal untuk menciptakan “kelangkaan buatan” dan memonopoli komoditas demi meraup rente ekonomi secara instan.

Pembajakan Otonomi dan Makelar Kampung

Tesis Jeffrey Winters dalam Oligarchy (2011) menemukan pembenaran paling telanjang ketika struktur ekonomi-politik lokal berhasil dijinakkan oleh kekuatan kapital besar. Kebijakan otonomi daerah, alih-alih menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat miskin, berisiko tinggi mengalami pembajakan regulasi oleh dinasti politik dan pengusaha lokal. Kehadiran para penyokong dana di balik penerbitan izin-izin usaha atau konsesi sumber daya alam daerah mengirimkan sinyal skeptisisme yang tebal bagi penegakan hukum lokal.

Hal ini sejalan dengan ulasan Didik J. Rachbini dalam Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik (2002), yang memetakan bahwa pranata demokrasi lokal pasca-Reformasi tidak gagal secara kebetulan. Institusi lokal sengaja dirancang rapuh agar pasar gelap politik dapat melegalkan penguasaan aset publik oleh segelintir elite tanpa melanggar hukum prosedural.

Maka hancurlah ilusi demokrasi langsung yang diagung-agungkan. Rakyat pemilih merayakan pragmatisme musiman dengan prinsip “siapa yang memberi uang, itu yang dicoblos.” Mereka mengantre kaos oblong, sembako, bantuan sosial, dan uang transportasi harian yang habis dalam semalam. Sementara rakyat mengais remah-remah itu, para Koordinator Lapangan (Korlap) alias makelar suara tersenyum lebar di sudut-sudut kampung. Korlap bertindak sebagai pelaku arbitrase politik ulung: menyaring likuiditas dari paslon dan memotong margin operasional di tengah, demi mengamankan renovasi rumah atau cicilan kendaraan pribadi mereka sendiri. Yang kaya dan makmur pasca-pemilu, sudah pasti para korlap ini.

Seperti yang dianalisis oleh Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), jejaring elite lokal memiliki kemampuan luar biasa untuk mereorganisasi diri demi mengamankan jalur akumulasi modal baru. Ketika institusi daerah dikuasai oleh kepentingan sekuler para pemilik modal, urusan perut rakyat kecil selalu digeser ke urusan nomor sekian.

Penutup: Matinya Romantisme Publik

Oleh karena itu, buanglah jauh-jauh sisa romantisme politik yang naif dari dalam kepala Anda. Jika hari ini Anda masih percaya bahwa ada orang yang bertempur mati-matian menduduki puncak kekuasaan daerah murni didorong oleh niat mulia demi kepentingan publik, segeralah teguk kopi pahit Anda dalam-dalam.

Segala jargon keberpihakan pada rakyat adalah bualan besar (big bullshit) yang sengaja dirancang untuk memvalidasi dominasi kepentingan elite di atas panggung lelang jabatan daerah. Secara akademis, kekuasaan lokal adalah bisnis investasi modal dan konsolidasi kekuatan. Secara satire, para pejabat itu tidak sedang sibuk memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dapur Anda yang mulai kekurangan beras. Mereka sedang sibuk melunasi utang budi pada cukong di belakang mereka, merapikan barisan para pemburu rente, dan memastikan kelompok mereka tetap nyaman di kamar sebelah, sembari membiarkan Anda tetap tertib membayar pajak daerah dan iuran wajib yang terus diperketat penagihannya. Wallahu a’lam bish-shawab…

Halaman Depan