Petani, Militer dan Timpangnya Relasi Kuasa.

“Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?” — (Dikutip dari novel Anak Semua Bangsa)

Sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Luis Hutabarat (32), seorang petani muda yang tewas akibat peristiwa aniaya yang dilakukan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 23 Juni, 2026 di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan serta pelaku dapat diberikan ganjaran yang setimpal.

Luis, Petani Muda Tulang Punggung Keluarga

Di umurnya yang baru berusia 32 tahun, Luis merupakan seorang sosok pekerja keras yang juga merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga, istri dan ke-empat anaknya yang masih kecil. Menurut berbagai media disebutkan bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam penganiyaan yang mengakibatkan meninggalnya Luis Hutabarat adalah Sersan Mayor TNI Buana Delly dan seorang purnawirawan bernama Budiono.

Kabar meninggalnya seorang petani muda di tangan TNI tentu menjadi guncangan keras bagi masyarakat yang peduli pada hak asasi manusia, maupun teman-teman petani lain yang memiliki semangat perjuangan yang serupa. Peristiwa tidak manusiawi ini tentu menyentuh hati, empati bahkan akal budi bagi sebagian besar masyarakat.

Luis (32), petani yang masih dikategorikan muda yang seharusnya menjadi pilar masa depan ketahanan pangan bangsa, justru harus kehilangan nyawanya di tengah carut-marut konflik agraria dan arogansi oknum militer. Petani yang seharusnya menaruh harapan hidupnya pada tanah dan perlindungan negara, justru dihadapkan pada kekerasan fisik yang memperlihatkan betapa rentannya posisi warga sipil di hadapan aparat militer bersenjata.

Luis yang berjuang mandiri dalam menghidupi keluarganya,menjadi potret memilukan dari fenomena gunung es terkait pola kekerasan yang melibatkan aparat di wilayah konflik perkebunan. Masih banyak kejadian-kejadian lain tanpa penanganan serius yang membuat nyawa dari seorang petani menjadi tidak berharga dihadapan sistem kekuasaan remiliteristik saat ini.

Puncak Gunung Es Arogansi Militer?

Baru-baru ini juga terdapat kejadian arogansi militer di Tasikmalaya yang ramai diberitakan di media sosial; Penembakan Denis Misanov pada tahun 2021, seorang petani di Aceh; Pembunuhan La Gode, seorang petani dari Ternate, Maluku Utara pada tahun 2020; Lalu terdapat juga penyerangan oknum militer kepada petani di Banyuwangi pada tahun 2014; Pembunuhan terhadap Samsul seorang petani di Lumajang pada 2015. Kasus-kasus ini menjadi catatan kelam nihilnya kehadiran negara untuk menjunjung keadilan dan keberpihakan kepada rakyat khususnya petani, yang merupakan tulang punggung kedaulatan dan ketahanan pangan bangsa.

Tragedi memilukan yang menimpa Luis Hutabarat ini membuka kotak pandora mengenai betapa timpangnya relasi kuasa antara petani kecil dan jaringan kekuatan di wilayah konflik agraria. Di area-area perkebunan, posisi tawar petani kerap kali berada di titik nadir. Ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi yang melibatkan oknum keamanan — baik aparat aktif maupun purnawirawan — warga sipil sering kali langsung distigmakan secara sepihak dan dihadapkan pada tindakan represif tanpa adanya proses hukum yang adil.

Ketimpangan struktural ini memperlihatkan anomali yang nyata: aparat yang mandat utamanya adalah melindungi rakyat, dalam realitas lapangan, justru menjelma menjadi instrumen penekan yang menakutkan dan melakukan tupoksinya demi menjaga sejengkal kapital dari perusahaan. Hilangnya nyawa seorang tulang punggung keluarga seperti Luis bukan sekadar angka statistik kriminalitas, melainkan bukti konkret bahwa ruang hidup dan ruang aman bagi para petani kita sedang dijajah oleh arogansi kekuasaan yang tak seimbang

Remiliterimse dan ketimpangan relasi kuasa

Dalam proses remiliterisme rezim belakangan ini. Aparat militer sudah beralih fungsi dari yang seharusnya melayani masyarakat dan menjaga keamanan, menjadi penyembah arus modal dan relasi kuasa yang lebih tinggi. Semakin besar kapital dari seseorang atau kelompok dan semakin tinggi kekuasaannya disitulah militer hadir untuk menjadi aniing penjilat berharap mendapatkan secercah kapital untuk kebutuhan gaya hidup dan meninggikan status sosial. Harta, tahta dan kuasa.

Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya berhenti pada momen kekerasan fisik di lapangan, melainkan terus membayangi ruang penegakan hukum. Ketika hukum dihadapkan pada keterlibatan oknum aparat aktif seperti Serma Buana Delly dan purnawirawan seperti Budiono, publik kerap kali dihantui oleh ketakutan klasik: menguapnya keadilan di balik dinding impunitas. Selama ini, hak istimewa kedudukan dan struktur komando sering kali menjadi perisai tak kasat mata yang menjauhkan oknum pelaku dari transparansi hukum peradilan yang setara dengan warga sipil.

Oleh karena itu, tuntutan hukum dalam kasus Luis Hutabarat ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas birokrasi peradilan militer yang tertutup. Koalisi masyarakat sipil dan keluarga korban secara tegas mendesak agar para pelaku diadili di peradilan umum. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa asas equality before the law — kesetaraan di hadapan hukum — bukan sekadar jargon di atas kertas. Menghadapkan oknum TNI aktif ke pengadilan sipil adalah satu-satunya cara untuk meruntuhkan tembok eksklusivitas kekuasaan yang selama ini mendompleng di balik seragam, sekaligus memastikan tidak ada fakta persidangan yang ditutupi.

Transparansi Penegakan Hukum dan Jaminan HAM

Tanpa adanya transparansi penegakan hukum yang radikal, struktur relasi kuasa yang timpang di wilayah konflik agraria akan terus mengakar. Negara harus membuktikan bahwa nyawa seorang petani muda yang berjuang menghidupi keluarganya tidak berharga lebih murah di mata hukum daripada ego militeristik yang bertindak melampaui batas kewenangannya, demi melayanai pemilik kapital.

Pada akhirnya, reformasi hukum dan penyelesaian konflik agraria tidak akan pernah bergerak maju jika negara terus memelihara ruang-ruang gelap yang melindungi pelanggar HAM. Kasus tragis Luis Hutabarat harus menjadi peringatan keras sekaligus titik balik bagi pembenahan institusi keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keadilan dan Peristiwa Terakhir?

Kami berharap pelaku dapat diadili dalam pengadilan umum bukan pengadilan militer, dan hakim dapat menghukum pelaku dengan seadil-adilnya di dalam proses peradilan, bukan sekadar urusan memberi efek jera, melainkan upaya mendesak untuk mengembalikan harkat dan martabat para petani kita yang selama ini menjadi tulang punggung peradaban. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di negeri agraris ini, tanah yang subur justru terus meminta darah para petaninya sendiri akibat keserakahan dan arogansi kekuasaan yang dibiarkan tanpa sanksi.

Kami juga menuntut pada negara agar setiap anak petani yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena kebiadaban aparat dapat diberikan jaminan hidup dan pendidikan yang layak sampai dengan jenjang kuliah. Ketidakhadiran salah satu sosok orangtua dalam hidup anak merupakan suatu cobaan yang teramat berat, tidak perlu ditambah dengan ketidakpedulian negara terhadap masa depan anak-anak korban, yang merupakan generasi penerus bangsa.

Selain itu kami menuntut negara agar tidak ada lagi Luis Hutabarat, Denis Misanov, Samsul, La Gode maupun petani lainnya di Indonesia setelah peristiwa tragis ini. Keberanian, sanggup mempertahankan harkat dan martabat, serta menolak tunduk dihadapan kekuasaan yang disalahgunakan adalah pelajaran penting dari mereka dan dapat menjadi panutan bagi seluruh generasi penerus bangsa.

Biarlah perjuangan mereka yang terbunuh oleh arogansi kekuasaan menjadi bahan refleksi mendalam bagi kita semua. Agar negara dan semua instrumen pendukung baik itu militer maupun sipil, menjunjung setinggi-tingginya dan dengan serius serta nyata, dapat menegakan hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara serta memandang seluruh warga negara baik itu petani, pemilik kapital, militer dengan setara.

Narahito, 25 Juni 26

Referensi

https://kontrassurabaya.org/berita/oknum-tni-diduga-serang-petani-di-banyuwangi/

https://news.detik.com/berita/d-5034605/jejak-ruslan-buton-dipecat-tak-hormat-dari-tni-karena-kasus-pembunuhan-petani

https://tirto.id/penembakan-petani-sawit-aceh-rekayasa-percobaan-pembunuhan-gf1J

https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-kecam-pembunuhan-petani-di-lumajang/

http://medan.kompas.com/read/2026/06/24/172955178/kronologi-luis-hutabarat-petani-labura-tewas-diduga-dianiaya-oknum-tni-saksi