Jangan Benci Media atau Parpol, Bencilah Sistemnya

Ditujukan untuk kaum apatis, apolitis, apalah, apa lagi, dan apa saja.

Pexels

Siapa yang tidak muak kalau setiap hari dikejutkan dengan berita heboh yang ujung-ujungnya tidak sesuai dengan realitas dilapangan. Barangkali muaknya sama dengan rasa muak ketika nonton variety show. Entah itu disinformasi, hoax, misinformasi, atau apapun istilahnya, berita semacam ini cenderung meningkat akhir-akhir ini.

November 2020, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) bersama dengan Cekfakta merilis data terkait. Angkanya mencapai 2.024 dalam kurun waktu 1 Januari hingga 16 November. Cenderung meningkat jika dibandingkan dengan data pada tahun 2019 yaitu, 1.221. Barangkali ini juga yang menjadi penyebab dari hilangnya kepercayaan beberapa kawan-kawan saya terhadap media.

Ya, walaupun argumen pendukung dari keyakinan mereka ini mereka dapatkan dari media juga.

Biasanya beriringan dengan ketidakpercayaannya terhadap politik yang berakhir dengan keyakinan bahwa “Partai/politik itu omong kosong”. Soalnya, seringkali berita simpang siur berhubungan dengan politik praktis beserta parpol besarnya. Belum dihitung dengan berita korupsi tokoh politik A yang dulunya terkenal anti-korup, tokoh politik B yang dulunya pernah terjerat pidana telah kembali panggung, dan informasi lain yang membuat orang bertanya-tanya, “kok bisa, ya?”

Beragam kabar yang terkait dengan politik dan segala ketidakpastiannya, memaksa orang awam untuk menyerah dan menempatkan partai politik sebagai medan cari untung belaka.

Ini mengaburkan kenyataan — tanpa membantah persoalan “medan cari untung” — bahwa idealnya, dibutuhkan partai politik yang mewadahi ideologi dan penghubung atau kendaraan yang dapat digunakan masyarakat untuk menahkodai sistem — yang seharusnya — berkontribusi besar terhadap pola kehidupan yang lebih baik.

Menanggapi ruwetnya arus informasi yang beredar, tidak sedikit yang memilih untuk masa bodo dan menamakan posisi mereka sebagai posisi netral. Sayangnya, ada banyak alasan untuk menyangsikan netralitas itu sendiri.

Berbagai macam keruwetan ini bermuara kepada sistem yang sudah mapan, alias yang sekarang sedang dijalankan. Dengan berdiam dan acuh, sejatinya kamu sedang menjalankan sistem yang menciptakan segala permasalahan itu.

Lagipula, pada taraf filosofis, kau pun berpolitik. Dari cara membangun komunikasi demi kesepahaman dengan rekan baru, membangun jejaring yang lebih luas, ya hampir semua yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Mulai dari meyakinkan kawan untuk bekerja sama dalam suatu proyek, hingga mengatur pembagian jatah gorengan kala nongki.

“Manusia pada dasarnya adalah binatang politik.” — Aristoteles

Melampaui kebutuhan perorangan tadi, politik umumnya dikenal sebagai upaya untuk menuju kekuasaan dan menentukan kebijakan-kebijakan juga aturan-aturan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Maka, semakin banyak orang yang tidak peduli terhadapnya, semakin langgeng pula kekuasaan mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam kecacatan.

Untuk berpolitik menuju kekuasaan, hadirlah partai politik sebagai penghubung antara masyarakat dan kursi.

Nah, “alat” adalah perumpamaan sederhana untuk memahami ini. Contohnya, pisau. Alat tajam yang satu ini bisa membantu kamu meracik bumbu dapur atau motong kue ulang tahun.

Tapi itu selama pisaunya berada di tangan orang yang mau memasak dan merayakan ulang tahun, lain cerita kalau pisaunya ada di tangan orang sinting yang penasaran bagaimana rasanya menikam orang pakai pisau. Bukan berarti orang yang berada di balik media arus utama atau orang yang berpolitik itu orang sinting yang penasaran bagaimana rasanya membodohi masyarakat luas.

Partai politik maupun media sebaiknya dipahami sebagai alat. Ketika bangunan tidak dibangun dengan baik, yang salah bukan sekop, martil atau gergajinya kan?

Lah, Kok Sistem?

Karena sistem itu bagai tempurung dan kita ada di dalamnya. Termasuk sekop, martil, media maupun politik.

Sistem mencakup sekop, tukang pemegang sekop, mandor, bangunan yang dibangun, legalitas dari bangunan yang dibangun, pemberi legalitas, hingga aturan-aturan yang mengatur persoalan legalitas dan pemberi legalitas itu sendiri, aturan yang mengatur hak si tukang, sampai ke aturan pengadaan sekop.

Kurang lebih demikian gambarannya.

Sistem sebagai kesatuan dari elemen atau komponennya akan menentukan bagaimana segalanya bekerja. Sistem yang buruk akan menghasilkan masalah yang terus menumpuk dan nantinya akan merusak sistem itu sendiri.

Dalam hal media massa, kita bisa mulai dari komersialisasi.

Kebebasan pers — tanpa menyangsikan manfaatnya terhadap hak asasi — juga menyuburkan media komersil dimana di dalamnya, pasar dan keuntungan adalah prioritas. Keuntungan tentu harus menjadi prioritas demi keberlangsungan dari perusahaan tersebut mengingat ruang yang lebih bebas membuka peluang bersaing yang lebih luas.

Efisiensi adalah jawaban demi memangkas kerugian sebanyak mungkin. Salah satu bentuknya adalah perubahan pola hubungan antara perusahaan dan jurnalis, dari yang berbasis gaji menjadi berbasis kontribusi. Tuntutan terhadap sekian kontribusi per-hari jelas lebih banyak mengharapkan kuantitas dibanding kualitas.

Komersialisasi pun berdampak pada komodifikasi, dari nilai guna menjadi nilai tukar, dari kebutuhan akan kebenaran, yang dibenturkan dengan kebutuhan akan profit. Pertanyaannya, apakah kebaikan umum selalu sejalan dengan kebutuhan pasar? Apakah Mcdonald yang merajai pasaran fast food adalah hal yang baik bagi masyarakat luas?

Ini sekaligus jawaban bagi yang bertanya-tanya soal mengapa acara tv semakin konyol dan mengapa konten sampah banyak peminatnya. Pasar adalah tuhan.

Dalam sistem yang kapitalistik seperti ini, bukan hanya partai politik yang menjadi medan cari untung. Bisnis media massa pun bisa.

Namun, media juga alat yang ampuh untuk menggiring opini masyarakat demi kebaikan bersama. Komersialisasi di mana-mana tidak serta-merta menghapus peran media sebagai guide atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukan arah atau alternatif yang beragam (McQuail (2002: 66).

Maka ini kembali kepada siapa yang megang alatnya.

Sama halnya dengan partai politik. Mahalnya demokrasi menuntut partai politik untuk memiliki dana yang lebih. Tentunya, pemodal memiliki kepentingan dan akan menuntutnya kala usungan parpol tersebut berhasil menduduki kursi. Apakah kepentingan pemodal sejalan dengan kepentingan umum adalah pertanyaan selanjutnya.

Tapi kembali lagi ke judul; masalahnya ada pada sistem yang membiarkan kepentingan umum diinjak oleh kepentingan pemodal.

Sederhananya, media dan parpol menjadi begitu menyebalkan bukan karena media maupun parpol itu sendiri, tapi sistem dan siapa yang ada di baliknya. Tentunya, dibutuhkan konsolidasi yang kuat untuk menyuntikan perubahan ke dalam sistem. Untuk melakukan itu, media massa dan partai politik adalah instrumen yang bebas untuk dicoba.

Mau gunakan alat yang sudah ada atau bangun alat alternatif, itu soal lain.

“Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah.” — Mao Zedong.