Waria dalam Ruang Publik pada Puncak Orde Baru

Sampul buku The Made-Up State: Technology, Trans Femininity, and Citizenship in Indonesia (Cornell University Press, 2022) karya Benjamin Hegarty.

Saat menginjak dunia perkuliahan semester tiga dan empat, saya sempat menyisakan sedikit waktu untuk membaca Rima-Rima Tiga Jiwa, novel anggitan Akasa Dwipa (2016). Novel tersebut, dengan porsi lebih banyak, memuat kisah tentang kehidupan tiga tokoh utama. Mulai dari Rima, seorang pelacur tua yang menderita dan menyangsikan cinta nan tulus. Kemudian Silvi, seorang waria yang memiliki rasa kasih sayang nan putih, bersih, dan keibuan. Serta terakhir, Susanto, seorang lelaki intelek yang semula memadu kasih dengan Silvi lantas bermuara pada hidup bersama Rima.

Di dalamnya, Akasa menuntun pembaca untuk berhadap-hadapan dengan kehidupan ketiga tokoh yang getir dan memerihkan. Pun kita, para pembaca, boleh jadi dibuat iri dengan kisah percintaan mereka yang sarat ketulusan dan emosi afektif yang mereka pancarkan. Bagaimana bisa manusia yang “dihinakan” seperti mereka bisa memadukan rasa kasih dan sayang yang setulus itu? Namun, apakah benar mereka sehina itu sehingga tak seyogianya mengalami kisah hidup nan sarat kasih sayang? Mungkin, dengan novel Akasa tersebut, kita boleh menggugat infrastruktur nilai sosial kita yang “rapuh” ini, heu-heu.

Sebagaimana kisah para tokoh di Rima-Rima Tiga Jiwa, Tadi, seorang waria yang aktif dalam gemerlap dunia malam pada puncaknya Orde Baru, bisa menjadi contoh lain. Ben Hegarty merekam memori dan menyusun ulang kisah Tadi pada bab “National Glamour” dalam buku The Made-Up State (2022). Ben berkisah tentang perjumpaan Tadi dengan produk teknologi mutakhir berupa kamera. Dengan kamera itu, Tadi memproduksi arsip hidupnya sebagai bentuk autentisitas dan bukti ke-waria-annya. Yang cukup monumental mungkin adalah foto pertama ketika Tadi dijepret di depan mobil mewah warna merah dengan gaun dan dandanan rupawannya. Ben menyebut dandan itu adalah sebuah praktik “that works to mediate between visual forms of representation at the level of the nation and everyday affective registers of navigating public space” (hlm. 109).

Dengan kata lain, dandan menjadi upaya mereka untuk lebih diterima oleh khalayak. Betapa tidak, dengan keterampilan berdandan dan menjadi ahli rias, mereka memiliki sesuatu untuk diperlihatkan dan memiliki daya guna dalam hidup bermasyarakat. Tak hanya itu, dengan berdandan, bagi Tadi dan para waria lain, ke-waria-an yang melekat pada tubuh mereka adalah sebuah bentuk penjajakan mereka dalam adaptasi terhadap gambaran feminim dalam era Orde Baru. Acap kali, dengan dandanannya mereka hadir dalam ruang-ruang publik pada malam hari — sekalipun ini juga adalah kompromi mereka untuk tak selalu tampil demikian.

Sayangnya, dari sudut pandang infrastruktur nilai sosial yang rapuh ini, mereka adalah patogen. Meski sudah berkompromi untuk hadir dengan dandanannya dalam ruang dan waktu tertentu nan spesifik, mereka harus vis-a-vis dengan aparat penegak hukum. Para polisi masih saja melakukan razia dan menyerang para waria. Celakanya, kegiatan aparat dengan cara pandang heteronormatif itu menimbulkan kematian para waria. Tak pelak, mereka mendapat banyak simpati dari kaum kelas menengah Jakarta dan memobilisasi kelompoknya untuk menuntut “more inclusive vision of the nation”.

Dengan dua nukilan contoh dari dua referensi tersebut, saya harap kita bisa merenungkan kembali infrastruktur nilai sosial kita. Jika kita makhluk sosial, yang artinya tersusun dari banyak individu, apakah kita berhak serta-merta menganggap diri lebih baik hanya karena orientasi seksual kita adalah mayoritas? Apakah individu-individu lain yang tak berorientasi seksual sama dan tidak merugikan kita secara material boleh serta-merta disubordinasikan? Bukankah memberi nilai sesuatu berdasar jumlah itu ihwal yang wagu? Huft.