**Menelisik Ulang Kebangkitan Nasional: **Kisah Perjuangan, Politik Ingatan, dan Suara dari Bawah

https://pin.it/48Mf4r8Ta

Setiap 20 Mei, ritualnya selalu sama. Bendera dikibarkan, upacara digelar, ucapan Selamat Hari Kebangkitan Nasional berseliweran di Instagram Story. Kita berdiri hormat, duduk, pulang, lanjut hidup.

Tapi pernah enggak kamu berhenti dan tanya ke diri sendiri: kenapa tanggal 20 Mei yang dipilih? Kenapa bukan tanggal lain? Dan kenapa Budi Utomo, organisasi yang anggotanya cuma 10.000 orang dan takut berhadapan dengan Belanda, yang jadi simbol kebangkitan nasional, sementara Syarikat Islam yang punya 2 juta anggota dan berani menentang kapitalisme kolonial justru dilupakan?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih gelap, lebih politis, dan lebih menarik daripada yang pernah diajarkan gurumu di kelas.

Sejarah, seperti yang pernah ditegaskan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, adalah rekonstruksi masa lampau, bukan rekaman netral. Dalam proses rekonstruksi itulah yang disebut ‘politik ingatan’ (politics of memory) bekerja.

Pemerintah memilih peristiwa tertentu, merayakan tanggal tertentu, dan menamakan hari besar tertentu, bukan semata-mata karena kebenaran historis, melainkan karena kepentingan politik di zamannya. Hari Kebangkitan Nasional adalah salah satu contoh paling gamblang dari mekanisme itu.

Bagian I: Negeri Terkaya yang Rakyatnya Mati Kelaparan

Sebelum bicara soal Budi Utomo atau Syarikat Islam, kita perlu memahami dulu kondisi yang melahirkan mereka.

Di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Nusantara adalah paradoks yang menyakitkan. Tanahnya subur luar biasa, kekayaan alamnya melimpah, tapi rakyatnya hidup dalam kemelaratan yang sistematis. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang diberlakukan sejak 1830 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Agraria 1870 memaksa para petani mengalokasikan sebagian besar tanahnya untuk tanaman ekspor demi kas kerajaan Belanda. Dampaknya mengerikan: bencana kelaparan berulang kali menyapu Jawa di abad ke-19, membunuh ribuan orang di tanah yang secara ironis menghidupi seluruh Eropa.

Fakta ini tidak hanya tersimpan dalam catatan sejarah. Eduard Douwes Dekker, mantan asisten residen Belanda yang menulis dengan nama Multatuli, membongkar kebobrokan ini dalam Max Havelaar (1860) dengan sangat telak: rakyat dipaksa bekerja setengah mati di tanah mereka sendiri, sementara hasilnya diangkut ke Eropa untuk memperkaya negara yang sudah kaya.

Tekanan moral dari karya Multatuli dan para humanis Belanda lainnya akhirnya memaksa Ratu Wilhelmina mengumumkan Politik Etis pada 17 September 1901. Pemerintah kolonial berjanji membalas budi melalui tiga pilar: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Tapi niat di baliknya sangat pragmatis. Mereka butuh pegawai murah yang bisa baca-tulis untuk mengoperasikan birokrasi kolonial. Bukan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk efisiensi eksploitasi.

Paradoksnya, inilah kebijakan yang justru menjadi bumerang terbesar bagi Belanda. Para pemuda Bumiputra yang berhasil mengakses pendidikan modern mulai bersentuhan dengan gagasan kesetaraan manusia, hak menentukan nasib sendiri, dan demokrasi. Mereka mulai melihat kontradiksi yang sangat menyakitkan antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang mereka saksikan di sekitar mereka. Dari sinilah benih kesadaran politik mulai tumbuh. Dan katalis terakhirnya datang dari luar: pada 1905, Jepang mengalahkan Rusia dalam perang militer, menghancurkan mitos bahwa bangsa kulit putih adalah ras superior yang tidak bisa dikalahkan.

Bagian II: Ruang Anatomi STOVIA dan Mimpi yang Terlalu Kecil

Di School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen (STOVIA), sekolah dokter di Batavia, berkumpul para pemuda bumiputra yang beruntung mengakses pendidikan kolonial tingkat tinggi. Di sinilah, dalam sebuah pertemuan di luar jam pelajaran, pada hari Rabu, 20 Mei 1908, Raden Soetomo bersama kawan-kawannya mendeklarasikan Budi Utomo.

Inspirasi langsungnya datang dari dr. Wahidin Soedirohoesodo, dokter senior yang sudah berkeliling Jawa, mengampanyekan gagasan studiefonds, yaitu dana beasiswa untuk pemuda pribumi berprestasi. Wahidin melihat kebodohan sebagai akar penindasan, dan ia rela menjual hartanya demi mengedukasi bangsanya. Semangatnya yang tulus inilah yang membakar jiwa para pelajar STOVIA. Ia bahkan sempat menolak mengelola dana beasiswanya sendiri karena keterbatasan organisasi, hingga akhirnya dana tersebut baru terwujud pada 1913 melalui badan Darma Wara dengan subsidi 50.000 gulden dari pemerintah kolonial.

Budi Utomo awalnya memang menyala. Dalam satu tahun pertama, anggotanya melonjak hingga 10.000 orang dengan puluhan cabang di Jawa. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang sangat familier di dunia organisasi: kaum tua mengambil alih.

Kepemimpinan organisasi yang mulanya dipegang para pelajar progresif perlahan berpindah ke tangan para bupati, bangsawan, dan priyayi birokrat yang konservatif. Mereka memilih jalur aman: tidak ada politik, tidak ada konfrontasi dengan Belanda, dan anggaran dasar ditulis dalam bahasa Belanda serta disahkan oleh pemerintah kolonial sejak 1909. Rapat-rapat resmi bahkan menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, sebuah bahasa yang mustahil dipahami oleh mayoritas rakyat yang masih buta huruf. Ketidaksenangan golongan muda terhadap kelambanan ini akhirnya mendorong mereka mendirikan organisasi tersendiri, Tri Koro Dharmo, pada 1915. Budi Utomo sudah terlalu nyaman dengan sistem yang seharusnya mereka lawan.

Bagian III: 2 Juta vs 10 Ribu — Kenapa Syarikat Islam yang Terlupakan?

Ini bagian yang paling perlu kamu tahu dan paling jarang dibahas di buku pelajaran sekolah.

Budi Utomo sering disebut sebagai pelopor tunggal kebangkitan nasional Indonesia. Tapi kalau kita melihat secara jujur, klaim itu punya masalah serius. Syarikat Islam (SI), yang berakar dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan saudagar batik Haji Samanhudi di Solo sekitar 1905, tumbuh jauh melampaui Budi Utomo dalam hampir semua indikator yang relevan dengan sebuah gerakan nasional. Ketika H.O.S. Tjokroaminoto bergabung dan mengubah organisasi ini menjadi Syarikat Islam pada 1912, SI bertransformasi menjadi gerakan massa modern pertama di Indonesia.

Pada 1919, keanggotaan SI mencapai sekitar 2 juta orang yang tersebar dari Jawa hingga Sumatera. Budi Utomo, di puncak masa emasnya, hanya punya sekitar 10.000 anggota yang hampir semuanya terbatas di Jawa dan Madura.

Tapi angka bukan satu-satunya masalah. Lebih dari itu, SI berbeda secara fundamental dalam karakter gerakan dan visi politiknya. Budi Utomo punya tiga kelemahan struktural yang sangat kritis.

Pertama, organisasi ini sangat Javanese-centric. Wahidin Sudirohusodo sendiri secara terbuka menyatakan bahwa ia ingin membangkitkan kebudayaan bangsa Jawa. Gagasan tentang satu bangsa Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke tidak ada dalam kamus Budi Utomo pada fase awal berdirinya. Kedua, Budi Utomo sangat elit dan eksklusif. Keanggotaannya ditargetkan untuk kalangan priyayi, bangsawan, dan kaum terpelajar. Petani, buruh, dan rakyat kecil bukan prioritas perjuangan mereka. Ketiga, Budi Utomo secara aktif menghindari konfrontasi politik dengan Belanda. Mereka kooperatif, tunduk, dan sangat hati-hati agar kedudukan anggotanya di birokrasi kolonial tetap aman.

Syarikat Islam melakukan hal yang berlawanan di setiap poin ini. SI melampaui batas suku dan kelas sosial dengan menggunakan Islam sebagai elemen pemersatu. Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara menjadi jembatan yang tidak hanya menghubungkan priyayi dengan petani, tetapi juga orang Jawa dengan orang Minang, orang Sunda dengan orang Bugis. SI merangkul pedagang pasar, buruh pabrik gula, kaum miskin kota, petani desa, jurnalis, hingga ulama. Karisma Tjokroaminoto sebagai orator ulung begitu kuat sehingga rakyat pedesaan Jawa melihat SI sebagai representasi Ratu Adil, sang pembebas yang telah lama dinanti.

Sejak kongres pertamanya pada 1912, SI sudah menggunakan istilah ‘negeri’ yang merujuk pada tanah air bersama, bukan suku bangsa tertentu. Mereka juga sudah secara terbuka menentang kapitalisme kolonial, menyuarakan perbaikan nasib buruh perkebunan, dan mulai berbicara tentang pemerintahan mandiri (self-government). Sejarawan kritis dari LIPI, Asvi Warman Adam, adalah salah satu yang terang-terangan mempertanyakan apakah Budi Utomo layak dijadikan satu-satunya simbol kebangkitan nasional. Pertanyaannya sangat masuk akal: jika kita bicara tentang kebangkitan bangsa Indonesia yang plural dan inklusif, mengapa yang dirayakan justru organisasi yang paling tidak merepresentasikan keluasan itu?

Bagian IV: 1948 — Keputusan Politik di Tepi Jurang Kehancuran

Kalau Budi Utomo punya begitu banyak kelemahan, lalu kenapa Soekarno tetap memilih 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Jawabannya ada pada tahun 1948 dan itu sangat, sangat politis.

Tahun 1948 adalah salah satu periode paling mencekam dalam sejarah Republik yang masih sangat muda. Ancamannya datang dari segala arah sekaligus. Dari luar, Agresi Militer Belanda I (1947) telah mempersempit wilayah kedaulatan Republik secara brutal. Ibu kota terpaksa dipindah ke Yogyakarta. Perjanjian Renville yang ditandatangani pada Januari 1948 membuat posisi Indonesia semakin terjepit: sekitar 35.000 prajurit TNI Divisi Siliwangi dipaksa hijrah dari basis gerilya mereka di Jawa Barat ke Yogyakarta dan Solo, menciptakan konsentrasi pasukan bersenjata yang sangat padat di dua kota itu.

Dari dalam, polarisasi ideologis memuncak secara berbahaya. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh setelah Perjanjian Renville. Front Demokrasi Rakyat (FDR) pimpinan Amir berhadapan secara frontal dengan pemerintah kabinet baru Mohammad Hatta. Ketegangan ini terus meruncing hingga akhirnya meledak dalam Peristiwa Madiun September 1948.

Dalam situasi di mana Republik bisa hancur kapan saja, dari dalam maupun dari luar, Soekarno membutuhkan satu hal yang sangat krusial: simbol pemersatu yang bisa diterima oleh semua pihak yang sedang berseteru.

Di sinilah Budi Utomo masuk, bukan karena paling representatif, tapi karena paling aman secara ideologis. Budi Utomo tidak berafiliasi dengan faksi sayap kiri maupun kanan, tidak punya beban politik yang sensitif, dan memiliki citra sebagai gerakan kaum terpelajar yang mengutamakan pendidikan dan kebudayaan. Citra netral ini bisa diterima oleh semua spektrum politik yang sedang saling berhadapan.

Soekarno kemudian menugaskan Ki Hadjar Dewantara untuk menyelenggarakan peringatan hari lahir Budi Utomo ke-40 pada 20 Mei 1948 secara besar-besaran, menamakannya Hari Kebangunan Nasional. Di Yogyakarta, Soekarno berpidato membakar semangat nasionalisme. Di Solo, parade militer berskala besar menampilkan kekuatan TNI, termasuk pasukan hijrah Divisi Siliwangi, sebagai simbol bahwa Republik masih berdiri tegak. Pesan ganda yang dikirimkan sangat jelas: mendisiplinkan faksi-faksi militer internal agar kembali bersatu, sekaligus membuktikan kepada dunia internasional dan Belanda di garis perbatasan bahwa Indonesia tidak akan mudah dihancurkan oleh perpecahan dari dalam.

Bagian V: Tugu Lilin Solo dan Tanah dari Seluruh Nusantara

Pusat simbolis dari seluruh perayaan 20 Mei 1948 di Solo adalah Tugu Lilin, monumen berbentuk lilin menyala yang menyimpan sejarah perlawanan tersendiri jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan.

Gagasan pembangunannya tercetus dalam Kongres Indonesia Raya I tahun 1931 di Surabaya, saat perwakilan Solo mengusulkan tugu peringatan 25 tahun pergerakan kebangsaan (1908–1933). KRT Woerjaningrat, menantu Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwana X sekaligus Wakil Ketua Budi Utomo, ditunjuk sebagai penanggung jawab. Pembangunan dimulai pada Desember 1933 di bawah arsitek R.M. Sosrosaputro.

Tapi pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Residen Surakarta dan Gubernur Jenderal B.C. de Jonge langsung geram dan melihat tugu ini sebagai simbol subversif yang mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Mereka mengancam dengan pembongkaran paksa. Pakubuwana X bahkan harus pergi ke Batavia pada Januari 1935 untuk bernegosiasi langsung demi mempertahankan keberadaan tugu itu. Komprominya pahit: prasasti ‘Toegoe peringatan pergerakan kebangsaan 1908–1933’ harus diubah menjadi ‘Toegoe peringatan kemajuan ra’jat 1908–1933’.

Yang membuat Tugu Lilin benar-benar sakral bukan hanya bentuknya, tapi fondasinya. Dalam proses pembangunan, gumpalan tanah dari berbagai penjuru Nusantara dikirim oleh perwakilan pemuda dari berbagai daerah dan ditanam bersama di dalam fondasi tugu. Simbolnya sangat nyata dan sangat kuat: meski dipisahkan oleh lautan dan berbeda suku, ras, serta agama, kita berdiri di atas satu tanah air yang sama. Itulah mengapa pada 20 Mei 1948, Tugu Lilin dijadikan pusat simbolis peringatan Harkitnas yang pertama.

Bagian VI: Pertarungan Penulisan Sejarah yang Jarang Diceritakan

Setelah kemerdekaan dipertahankan, perdebatan tentang bagaimana menuliskan sejarah kebangkitan nasional tidak berhenti, malah semakin intens seiring dengan pergantian kekuasaan.

Ketika kekuasaan berpindah ke Orde Baru pasca-1965, sejarah nasional ditulis ulang dalam skala besar. Di bawah supervisi sejarawan militer Nugroho Notosusanto, penulisan sejarah diarahkan untuk melegitimasi Orde Baru dan dwifungsi ABRI dalam kehidupan sipil. Momentum 20 Mei dimanfaatkan melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 yang menjadikan Harkitnas sebagai sarana indoktrinasi ideologi Pancasila murni dan konsekuen. Narasi dipusatkan pada stabilitas, kepatuhan sipil, dan kebesaran institusi negara.

Pendekatan yang kaku, elitis, dan militeristik ini berbenturan langsung dengan Mazhab Bulaksumur yang dipelopori Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo di UGM. Sartono adalah generasi pertama sejarawan Indonesia yang secara sistematis menolak penulisan sejarah Neerlandosentris, yaitu melihat sejarah Nusantara dari kacamata kolonial Belanda, atau yang hanya menceritakan kisah para raja, jenderal, dan elit politik.

Dalam Seminar Sejarah Nasional I yang diselenggarakan 14–18 Desember 1957 di Yogyakarta, Sartono bersama rekan-rekannya meletakkan dasar penulisan sejarah Indonesia-sentris: melihat sejarah dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri dari dalam (view from within). Bagi Sartono, semangat kebangkitan sejati harus digali dari bawah (history from below), dari dinamika petani, buruh perkebunan, ulama lokal, dan rakyat kecil yang selama ini tidak pernah muncul di halaman pertama buku sejarah. Melalui disertasinya tentang Pemberontakan Petani Banten 1888, ia membuktikan bahwa para petani miskin yang dipimpin ulama lokal punya peran yang sangat bermakna dalam membentuk jalannya sejarah bangsa ini.

Pertarungan antara dua kubu ini mencerminkan pertanyaan yang jauh lebih besar: sejarah untuk siapa? Kalau sejarah kebangkitan nasional hanya merayakan perkumpulan elit yang takut pada Belanda sambil melupakan gerakan massa yang berani menantang kolonialisme, maka kita sedang belajar sejarah yang sudah disaring oleh kepentingan kekuasaan.

Kesimpulan: Kebangkitan yang Belum Selesai

Setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi ‘kenapa 20 Mei?’, tapi apa yang sebenarnya sedang kita rayakan?

Penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah keputusan politik yang sangat cerdas dari Soekarno di tengah krisis 1948, bukan cerminan dari konsensus historis yang objektif. Budi Utomo dipilih bukan karena paling representatif, tapi karena paling tidak kontroversial di saat yang paling genting.

Fakta bahwa Syarikat Islam yang punya 2 juta anggota sudah bicara tentang negeri dan kemerdekaan sejak 1912 dan benar-benar merangkul semua lapisan masyarakat justru tidak mendapat tempat sebagai simbol utama kebangkitan nasional; itu bukan kecelakaan sejarah. Itu adalah pilihan politik yang dibuat dengan sangat sadar.

Tapi kita tidak perlu membuang 20 Mei. Yang perlu dibuang adalah cara kita memaknainya yang terlalu beku dan seremonial. Kebangkitan nasional sejati tidak berhenti pada 1908 atau 1948. Ia harus terus diperbarui di setiap generasi, di setiap konteks zaman.

Bagi kita hari ini, maknanya bukan lagi tentang mengangkat senjata atau berdebat soal tanggal. Kebangkitan nasional yang relevan adalah tentang meruntuhkan tembok-tembok ketimpangan ekonomi-sosial yang masih sangat nyata: ketimpangan akses pendidikan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan ketimpangan suara rakyat kecil dalam proses politik.

Selama tembok-tembok itu masih berdiri, upacara 20 Mei tak lebih dari seremoni yang indah tapi kosong. Obor di atas Tugu Lilin hanya akan benar-benar menyala ketika kebangkitan itu menjadi nyata, bukan hanya di lembar buku pelajaran, tapi di kehidupan rakyat yang paling bawah sekalipun.

Referensi

Husda, H. (2020). Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional. Jurnal Adabiya, 21(2), 31.