Kebijakan Strategi Pemerintah Melepas Harga Minyak Goreng ke Pasar Berdampak Fatal dan Membuktikan…

Kebijakan Strategi Pemerintah Melepas Harga Minyak Goreng ke Pasar Berdampak Fatal dan Membuktikan Pemerintah Kalah oleh Mafia dan Kartel Minyak Goreng Oleh: Kencana Bayuaji, S.E.

Kini di berbagai daerah, minyak goreng muncul kembali di pasaran dengan harga yang lebih mahal setelah pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kemasan ke pasar.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan Rp14.000,- per liter namun kebijakan ini malah membuat stok minyak goreng kosong (langka) di pasaran. Kebijakan pemerintah melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar justru menguntungkan para penimbun minyak goreng. Menguntungkan pelaku yang selama ini sengaja menahan pasokan ke masyarakat. Pemerintah ternyata kalah oleh penimbun sebagai dampak dari praktik mafia kartel minyak goreng yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah.

Dengan kembalinya pasokan minyak goreng setelah pemerintah mencabut HET, mengindikasikan adanya penimbunan minyak goreng karena oknum-oknum dan mafia tersebut kini bebas menjual stock minyak goreng dengan harga mahal. Kini masyarakat pun dibuat heran karena stock minyak kembali melimpah diiringi kenaikan harga yang sangat signifikan. Ditambah pada bulan April mendatang akan memasuki bulan Ramadhan di mana biasanya terjadi kenaikan berbagai harga komoditas termasuk minyak goreng.

Dugaan saya ke depannya harga minyak goreng akan lebih tinggi lagi karena pada saat Ramadhan biasanya permintaan minyak goreng naik 20% dibandingkan bulan biasa. Pada saat puncak Idul Fitri itu naiknya bisa mencapai 40% dibandingkan bulan biasa.

Oleh karenanya, saya berpendapat sebaiknya kebijakan pemerintah melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar perlu ditinjau kembali karena karena dapat merugikan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Masyarakat kelas menengah dan bawah ini daya belinya belum kembali stabil seperti sebelum terjadinya pasca pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar ini, menurut pendapat saya merupakan kebijakan yang grusa -grusu dan berpotensi memberikan dampak yang fatal.

Seharusnya pemerintah tetap fokus memberlakukan kebijakan HET dan Domestic Market Obligation (DMO) karena permasalahan minyak goreng ini terdapat di level distributor dan pemasok/produsen minyak goreng. Dengan demikian perlu adanya tindakan tegas berupa penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum antara lain melakukan penimbunan minyak goreng oleh oknum pelaku dan mafia. Macetnya pendistribusian minyak goreng di tingkat distributor di mana itu lebih mudah penelusurannya untuk minyak goreng kemasan. Jadi harusnya DMO dan HET itu kalau diberlakukan dengan baik sudah bisa menyelesaikan permasalahan carut-marut minyak goreng ini.