Kanwil Ditjenpas Kota Kendari dan KPU Sultra Koordinasi Persiapan Pemilu 2029, Pastikan Hak Pilih Warga Binaan Terpenuhi

Kendari — Dalam rangka persiapan tahapan awal Pemilihan Nasional Tahun 2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tenggara menerima kunjungan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari , guna membahas perlindungan hak pilih bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Lapas dan Rutan se-Sulawesi Tenggara. Rabu, (13/05/2026)

Kegiatan koordinasi tersebut menjadi langkah awal sinergi antara Kanwil Ditjenpas Sultra dan KPU Kota Kendari dalam memastikan seluruh warga binaan yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2029.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tenggara, Sulardi, menegaskan bahwa pemenuhan hak pilih warga binaan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

“Warga binaan tetap memiliki hak politik yang wajib difasilitasi negara. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh proses pendataan dan pelayanan pemilu di Lapas maupun Rutan dapat berjalan optimal, tertib, dan sesuai ketentuan,” ujar Sulardi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah poin strategis terkait pendataan pemilih di lingkungan pemasyarakatan. Salah satunya mengenai pemutakhiran data berkelanjutan melalui sinkronisasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga binaan secara periodik, guna menghindari data ganda maupun data tidak valid pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, turut dibahas berbagai kendala administrasi yang masih dihadapi, khususnya terkait warga binaan yang belum memiliki KTP elektronik atau NIK yang tervalidasi. Untuk mengatasi hal tersebut, akan direncanakan langkah jemput bola bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing daerah.

Perwakilan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bahar, menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi hal penting dalam menjamin kualitas data pemilih, khususnya di TPS lokasi khusus seperti Lapas dan Rutan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kanwil Ditjenpas Sultra. Sinkronisasi data dan koordinasi sejak dini menjadi langkah penting agar hak pilih warga binaan tetap terakomodasi dengan baik pada Pemilu 2029,” kata Bahar.

Koordinasi juga mencakup pembahasan awal mengenai pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus di dalam Lapas dan Rutan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran proses pemungutan suara bagi warga binaan nantinya.

Di sisi lain, Kanwil Ditjenpas Sultra bersama KPU juga menyusun mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaporan data warga binaan yang bebas maupun mutasi antar-Lapas/Rutan agar data pemilih tetap akurat dan diperbarui secara real-time.

Sebagai bentuk dukungan terhadap koordinasi dan penguatan data kepemiluan, Ketua Pelaksana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara turut menyerahkan Buku Data dan Infografik Pemilu 2024–2025 kepada pihak Kanwil Ditjenpas Sultra.

Melalui koordinasi ini diharapkan sinergitas antara penyelenggara pemilu dan jajaran pemasyarakatan dapat semakin kuat dalam menjamin hak konstitusional warga binaan, sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilu 2029 yang inklusif, aman, dan demokratis di kota kendari dan Sulawesi Tenggara.