REFLEKSI BANDUNG 70

MENGHIDUPKAN KEMBALI SEMANGAT BANDUNG: MENUJU BANDUNG PLUS BAGI DUNIA SELATAN

Mangesti Waluyo Sedjati Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | KPEU MUI Pusat Sidoarjo, 24 September 2025

Bab I — Pembukaan: Menghidupkan Kembali Spirit Bandung

1.1 Salam dan Penghormatan

Bismillāhirrahmānirrahīm. Yang saya muliakan para penyelenggara, rekan sejawat, para pemikir, dan seluruh peserta seminar, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih karena diberi kesempatan berbicara dalam forum bergengsi ini.

Hari ini kita tidak sekadar memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tetapi melakukan refleksi kritis terhadap perjalanan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung 1955, dan menimbang kembali relevansinya dalam lanskap global kontemporer. Bandung bukan hanya lokasi geografis, melainkan simbol lahirnya suara kolektif Dunia Selatan (Global South) yang berani mengajukan alternatif terhadap tatanan dunia yang timpang kala itu.

1.2 Bandung 1955: Titik Balik Dunia Konferensi Bandung melibatkan 29 negara Asia dan Afrika yang sebagian besar baru merdeka, mewakili hampir 1,5 miliar jiwa atau lebih dari setengah populasi dunia saat itu (Acharya, 2016). Mereka datang dengan kondisi sosial-ekonomi yang rapuh, namun dengan semangat persaudaraan dan kesetaraan. Dari forum ini lahir prinsip yang kemudian dikenal sebagai “Spirit Bandung”, meski tidak diformalkan dalam dokumen hukum internasional, namun nilainya meliputi:

• Hidup berdampingan secara damai.
• Penolakan atas kolonialisme dan segala bentuk dominasi.
• Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa.
• Kesetaraan ras dan bangsa.
• Solidaritas terhadap kaum tertindas, miskin, dan termarjinalkan. Sejarawan menyebut Bandung sebagai titik balik yang “memberikan wajah baru politik dunia” — sebuah tonggak munculnya Gerakan Non-Blok (NAM) dan berbagai inisiatif pembangunan global (Prashad, 2007).

1.3 Spirit Bandung dan Konteks Global Saat Ini Tujuh dekade kemudian, dunia kembali menghadapi situasi penuh ketidakpastian. Beberapa tantangan utama:

1. Geopolitik dan Multipolaritas

• Ketegangan AS–China di bidang teknologi dan perdagangan.
• Perang Ukraina–Rusia yang mengguncang tatanan keamanan global.
• Polarisasi baru dengan munculnya BRICS Plus sebagai poros alternatif ekonomi global (IMF, 2024).

2. Ekonomi Global dan Ketimpangan

• Data Bank Dunia (2023) menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan global masih tinggi; 10% populasi terkaya menguasai 52% pendapatan dunia.
• Banyak negara Global South terjebak dalam krisis utang. Contoh: rasio utang publik Ghana tembus 84% dari PDB pada 2023, memicu negosiasi ulang dengan IMF (World Bank, 2024).

3. Krisis Iklim

• Laporan UNEP Emissions Gap Report 2024 menunjukkan emisi gas rumah kaca global pada 2023 mencapai rekor tertinggi, sehingga target pembatasan suhu 1,5°C semakin sulit dicapai.
• Ironisnya, negara Global South yang hanya menyumbang ± 15% emisi kumulatif, justru menjadi pihak paling terdampak bencana iklim (UNEP, 2024).

4. Krisis Kedaulatan Digital

• Menurut ITU (2023), 2,6 miliar orang masih belum memiliki akses internet — mayoritas di negara-negara Selatan.
• Dominasi perusahaan teknologi Barat atas data global mengancam kedaulatan digital Global South, termasuk isu privasi, AI, dan ekonomi data (OECD, 2024). Semua ini menuntut pembaruan dari “Spirit Bandung” agar tetap relevan.

1.4 Analisis: Mengapa Bandung Masih Penting? Jika ditarik ke dalam analisis, Spirit Bandung tetap memiliki tiga relevansi utama:

1. Sebagai Modal Moral-Politik Spirit Bandung mengajarkan bahwa negara kecil pun bisa memiliki suara bermakna di panggung global. Prinsip kesetaraan dan non-dominasi masih relevan menghadapi neo-imperialisme modern.
2. Sebagai Basis Kerjasama Selatan–Selatan Data UNCTAD (2023) menunjukkan perdagangan intra-Global South mencapai USD 5,3 triliun (2022) atau 25% dari total perdagangan dunia. Ini menunjukkan potensi besar untuk memperkuat kerjasama ekonomi tanpa bergantung sepenuhnya pada Barat.
3. Sebagai Inspirasi Pembangunan Berkeadilan Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), negara-negara Selatan bisa menghidupkan kembali semangat Bandung sebagai kerangka alternatif pembangunan berbasis kedaulatan, keberlanjutan, dan solidaritas sosial (UNDP, 2023).

Bab II — Mengingat Kembali Spirit Bandung

2.1 Pengantar: Warisan yang Tak Pernah Pudar Spirit Bandung lahir dari peristiwa monumental Konferensi Asia–Afrika 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Pertemuan ini bukan sekadar perjumpaan diplomatik, melainkan pernyataan identitas kolektif bangsa-bangsa Selatan yang baru merdeka dari kolonialisme. Walaupun dokumennya tidak formal seperti perjanjian internasional, nilai moral dan politik yang dihasilkan mampu mengubah orientasi hubungan internasional. Spirit ini menekankan bahwa dunia tidak boleh didominasi oleh dua blok adidaya (AS–USSR), melainkan harus memberi ruang bagi suara bangsa-bangsa kecil yang merdeka.

2.2 Lima Pilar Spirit Bandung Spirit Bandung sering dirangkum dalam lima pilar utama:

1. Hidup berdampingan secara damai (Peaceful Coexistence). Prinsip ini menjadi dasar hubungan internasional yang menolak perang sebagai sarana utama.
2. Anti-kolonialisme dan anti-dominasi. Bandung menegaskan bahwa kolonialisme dalam segala bentuk harus dihapuskan.
3. Hak menentukan nasib sendiri (Self-Determination). Setiap bangsa berhak mengatur nasib politik dan ekonomi mereka tanpa intervensi asing.
4. Kesetaraan bangsa dan ras. Bandung mengutuk diskriminasi rasial, terutama apartheid di Afrika Selatan kala itu.
5. Solidaritas dengan kaum tertindas. Negara peserta berkomitmen mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dalam Gerakan Non-Blok (NAM, 1961) dan banyak forum internasional lainnya (Acharya, 2016).

2.3 Spirit Bandung dalam Data dan Fakta Sejarah Beberapa capaian nyata dari Spirit Bandung:

• Dekolonisasi: Setelah 1955, gelombang dekolonisasi meningkat drastis. Jumlah anggota PBB naik dari 76 negara (1955) menjadi 193 negara (2023), mayoritas berasal dari Asia–Afrika (UN, 2023).
• Delegitimasi Apartheid: Resolusi PBB yang mengutuk apartheid di Afrika Selatan mendapat dorongan moral dari Bandung. Pada 1994, apartheid resmi berakhir dengan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden (Prashad, 2007).
• NAM dan UNCTAD: Spirit Bandung melahirkan dua institusi penting: NAM (1961) dan UNCTAD (1964), yang hingga kini menjadi wadah utama bagi negara-negara Global South (UNCTAD, 2023).
• Perdagangan Selatan–Selatan: Data terbaru UNCTAD (2023) menunjukkan perdagangan intra-Global South mencapai USD 5,3 triliun pada 2022, menyumbang 25% perdagangan dunia — buah dari solidaritas dan jaringan yang berakar pada Bandung . 2.4 Kritik dan Keterbatasan Spirit Bandung Meski monumental, Spirit Bandung memiliki keterbatasan:

1. Tidak adanya mekanisme implementasi. Bandung lebih merupakan forum moral daripada institusi yang bisa mengeksekusi kebijakan (Beeson, 2020).
2. Fragmentasi kepentingan. Negara-negara peserta memiliki kepentingan yang berbeda; misalnya India–China yang terlibat konflik perbatasan pada 1962.
3. Krisis Ekonomi Global 1980-an. Upaya mewujudkan New International Economic Order (NIEO) gagal karena krisis utang Amerika Latin dan Afrika (World Bank, 2024). Namun, keterbatasan ini tidak menghapus relevansinya. Justru, ia memberi pelajaran: solidaritas moral harus ditopang dengan kelembagaan yang kuat dan strategi ekonomi yang realistis.

2.5 Relevansi Spirit Bandung dalam Konteks Kontemporer Kini, pertanyaan kunci: Apakah Spirit Bandung masih relevan di abad ke-21? Jawabannya: ya, tetapi perlu diperbarui menjadi “Bandung Plus”.

• Dalam isu iklim: Negara-negara Selatan menyumbang ±15% emisi kumulatif global, tetapi justru menjadi korban utama bencana iklim (UNEP, 2024). Spirit Bandung menuntut solidaritas baru: climate justice.
• Dalam isu digital: Dominasi teknologi oleh segelintir korporasi Barat mengancam kedaulatan digital negara-negara Selatan. Prinsip non-dominasi Bandung bisa menjadi dasar digital sovereignty (OECD, 2024).
• Dalam geopolitik multipolar: BRICS Plus kini menantang dominasi Barat. Namun, apakah ia merepresentasikan seluruh Global South atau hanya kepentingan negara besar? Spirit Bandung mengingatkan pentingnya kesetaraan dan inklusivitas (IMF, 2024).

Bab III — Achievements and Limitations

3.1. Pengantar: Tiga Lintasan Warisan Bandung Tujuh dekade setelah KAA 1955, capaian “Spirit Bandung” bekerja lewat tiga lintasan: (a) politik-normatif (delegitimasi kolonialisme & penguatan suara Selatan), (b) ekonomi-institusional (UNCTAD, G77, arsitektur dan kanal pembiayaan baru), dan © jejaring Selatan–Selatan (perdagangan, investasi, dan solidaritas isu global). Namun, masing-masing lintasan memikul batasan struktural: absennya mekanisme implementasi yang kuat, siklus krisis utang, fragmentasi kepentingan, serta governance gap pada isu iklim–digital.

3.2. Capaian Politik–Normatif: Dari Dekolonisasi ke Multipolaritas (1) Delegitimasi kolonialisme & perluasan keanggotaan PBB. Gelombang dekolonisasi pasca-Bandung menaikkan anggota PBB dari 76 negara (1955) menjadi 193 negara saat ini — cerminan berpindahnya pusat gravitasi politik dunia ke Asia–Afrika (UN, Growth in UN Membership). (2) Institusionalisasi suara Selatan. Spirit Bandung menginspirasi NAM (1961) dan mendorong lahirnya UNCTAD (1964) serta G77 (1964) sebagai blok negosiasi ekonomi negara berkembang di sistem PBB (G77, UN Chronicle). (3) Multipolaritas kontemporer. Dalam dua dekade terakhir, BRICS/BRICS+ menjadi kanal artikulasi kepentingan Selatan — ekspansi 2024 memasukkan Mesir, Etiopia, Iran, UEA; Indonesia masuk resmi pada Januari 2025. Relevansi BRICS/Plus adalah simbol agency baru di tengah menurunnya dominasi Barat dan melemahnya kepercayaan pada institusi global (UN) yang dinilai “mendulang rendah” pada konflik besar mutakhir. Evaluasi singkat. Pada ranah politik-normatif, capaian Bandung paling nyata adalah voice creation — mengkukuhkan legitimasi negara-negara Selatan sebagai aktor setara. Namun, kinerja implementasi bergantung pada coalition-building dan issue-linkage lintas forum, yang tidak selalu konsisten.

3.3. Capaian Ekonomi–Institusional: UNCTAD, G77, dan Instrumen Baru (1) UNCTAD & perdagangan Selatan–Selatan. Antara 2007–2023, perdagangan South–South naik lebih dari dua kali lipat dari US$2,3 triliun menjadi US$5,6 triliun; ini menandakan daya tawar baru sekaligus peluang diversifikasi dari mitra tradisional. (2) G77 sebagai negotiating bloc. G77 berfungsi sebagai “joint negotiating capacity” isu pembangunan; perannya penting pada agenda pembiayaan pembangunan (FfD) dan konsensus kebijakan, namun heterogenitas internal membuat proses konsensus kerap lambat dan posisi final kurang tajam. (3) Kanal pembiayaan alternatif: BRICS–NDB dan climate finance.

• New Development Bank (NDB) yang dibentuk BRICS telah menyetujui portofolio proyek kumulatif ~US$39 miliar per akhir 2024; 2024 menargetkan ~US$5 miliar pinjaman baru, termasuk pembiayaan infrastruktur air Afrika Selatan dan logistik (Transnet).
• Pada sisi iklim, pendanaan global iklim meningkat menjadi ~US$1,46 triliun (2018–2022), namun masih butuh kenaikan lima kali lipat untuk jalur Paris (CPI 2024).
• Negara maju baru melampaui target US$100 miliar per tahun untuk pertama kali pada 2022 (US$115,9 miliar); namun banyak analisis menyebut grant-equivalent jauh lebih kecil dan kebutuhan negara berkembang jauh lebih besar (OECD; Reuters; ODI). Evaluasi singkat. Arsitektur ekonomi-institusional hasil “semangat Bandung” menghasilkan kanal baru (UNCTAD, G77, NDB) dan arus South–South yang kian besar. Tetapi mismatch antara kebutuhan pembiayaan jangka panjang (iklim, infrastruktur, transformasi digital) dan skala/struktur pendanaan yang tersedia masih lebar.

3.4. Capaian Sosial–Konektivitas: Akses Digital & Kesenjangan

(1) Konektivitas naik, digital divide bertahan. 5,5 miliar orang online (68% populasi) pada 2024; namun 2,6 miliar masih offline — terutama di LDC/LLDC. Ini menegaskan kesenjangan digital struktural yang menghambat inclusion ekonomi dan demokratisasi pengetahuan di Global South. (2) Multipolaritas ekonomi hijau. Investasi energi terbarukan global terus tumbuh pada 2025 meski turbulensi kebijakan — indikasi bahwa transisi energi kian didorong kompetisi ekonomi, bukan sekadar komitmen politik (Zero Carbon Analytics synthesis via media). Evaluasi singkat. Keberhasilan ekspansi akses dan investasi hijau belum menutup kesenjangan kualitas: literasi digital, affordability, data governance, dan ketergantungan pada platform/awan/AI lintas-batas masih memunculkan kolonialisme digital baru.

3.5. Batasan Struktural: Empat Simpul Masalah (1) Krisis utang & ruang fiskal menyempit. Negara berkembang membayar rekor US$1,4 triliun untuk layanan utang pada 2023; bunga US$406 miliar mendesak belanja esensial (kesehatan, pendidikan). Ini menurunkan policy space untuk agenda Bandung Plus. (2) Kesenjangan iklim: emisi rekor, pembiayaan belum memadai. Emisi GRK global mencapai rekor 57,1 GtCO₂e (2023); gap menuju 1,5°C melebar. Walau target US$100 miliar tercapai (2022), kebutuhan post-2025 akan jauh lebih tinggi (NCQG dalam perundingan), dan ketidakpastian “fair share” pendanaan menimbulkan defisit kepercayaan Utara–Selatan. (3) Fragmentasi koalisi Selatan. G77/NAM efektif sebagai fora tetapi heterogenitas kepentingan (pendapatan, emisi, kerentanan) menyulitkan konsensus substantif dan follow-through. (4) Implementasi komitmen global yang under-delivered. Janji re-channeling SDR US$100 miliar: meski secara komitmen “tercapai”, evaluasi independen menunjukkan penyaluran efektif ke LMIC baru ~US$23,6 miliar; program IMF–RST per Juli 2025 baru menyetujui SDR 10,7 miliar (~US$14,7 miliar), sekitar separuh kapasitas.

3.6. Implikasi Strategis: Dari Voice ke Delivery Pelajaran kunci dari 70 tahun perjalanan:

1. Legitimasi & suara Global South sudah terbentuk; tantangan kini adalah kapasitas delivery — mendesain mekanisme implementasi yang bankable, terukur, dan tahan siklus.
2. Koalisi isu (iklim–utang–pangan–digital) perlu dikunci dalam arsitektur pembiayaan: climate-debt swap, SDR hybrid capital untuk MDB, green industrial policy yang pro-jobs di Selatan.
3. Standar baru Bandung Plus: climate justice yang terukur, digital sovereignty yang operasional (data localization proporsional, interoperabilitas standar terbuka), dan inklusivitas BRICS+/G77 agar negara kecil tidak tersisih oleh kepentingan negara besar.

Bab IV — The Post-Cold War & BRICS Moment

4.1 Pengantar: Dari Unipolar ke Multipolar Pasca Perang Dingin, arsitektur global sempat “miring” ke unipolaritas. Dua dekade terakhir, peta bergeser menuju multipolaritas — di mana BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) dan ekspansinya (BRICS+) tampil sebagai kanal agency baru Dunia Selatan. Ekspansi yang disepakati pada KTT Johannesburg 2023 membuka jalan bagi anggota baru; pada 6 Januari 2025 pemerintah Brasil (ketua BRICS 2025) mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota penuh — dikonfirmasi pernyataan resmi Kemenlu Brasil dan ucapan selamat dari Kemenlu Tiongkok; Reuters juga melaporkan hal yang sama. (Brazil MRE, 2025; China MFA, 2025; Reuters, 2025). Secara sinyal geopolitik, keanggotaan Indonesia mempertebal legitimasi BRICS+ sebagai poros Global South, sementara Arab Saudi — yang diundang gelombang 2023 — hingga Mei 2025 masih belum memformalkan keanggotaan, menimbang relasi strategisnya dengan AS. (Reuters, 2025).

4.2 Ukuran Ekonomi BRICS+ dan Momentum Multipolar

• Pangsa PDB PPP. Data resmi BRICS (mengacu proyeksi IMF) menyebut pangsa PDB dunia (PPP) BRICS sekitar ~39–40% pada 2023–2024, menunjukkan kenaikan struktural bobot ekonomi blok ini. (BRICS official data, 2025; IMF Datamapper).
• Dinamika pasca-ekspansi. Studi (2024) memperkirakan BRICS yang diperluas dapat menaikkan pangsa PDB dunia ~3 poin (ke ~28% nominal) dan pangsa perdagangan global ~5 poin — indikasi pelebaran skala dan jaringan supply-chain South–South. (Kumar, 2024). Makna strategisnya: (a) Voice Global South semakin terdengar di forum G20/WTO/UN; (b) issue-linkage (iklim-utang-pangan-digital) bisa dinegosiasikan dalam format koalisi isu; © tekanan untuk reformasi lembaga global (Dewan Keamanan PBB, IFIs) kian kuat.

4.3 BRICS Financial Arm: New Development Bank (NDB) Peran NDB. Bank pembangunan milik BRICS ini menjadi tulang punggung pembiayaan proyek infrastruktur & transisi hijau. Portofolio aktif per akhir 2024: 105 proyek dengan pembiayaan NDB > US$35 miliar; outstanding borrowings per 14 April 2025 sekitar US$21,5 miliar. Porsi pembiayaan terbesar ada pada transportasi (±40%), air & sanitasi, energi bersih, serta respons COVID-19; portofolio mata uang mencakup USD ~65,5%, RMB ~17,9%, ZAR ~6%, EUR ~0,5%, HKD ~1,4% (sisanya lain-lain). (NDB Investor Presentation, Apr 2025). Catatan kritis. Dokumen investor memuat angka “cumulative approvals ~US$391 miliar/120 proyek”, namun angka tersebut tidak konsisten dengan besaran portofolio aktif dan outstanding; rujukan yang prudent untuk naskah presentasi adalah angka portofolio aktif >US$35 miliar dan outstanding borrowings di US$21,5 miliar yang diverifikasi langsung pada slide laporan investor. (NDB, 2025). Implikasi untuk Indonesia. Setelah resmi bergabung BRICS, Presiden RI mengumumkan niat bergabung ke NDB untuk membiayai sektor energi terbarukan, biodiesel, dan teknologi; NDB menyatakan minat pada pipeline proyek Indonesia. (Reuters, Mar 2025).

4.4 “De-Risking” Keuangan: LCS, CIPS, dan Diversifikasi Pembayaran (a) Local-Currency Settlement (LCS) & CIPS.

• CIPS (jaringan RMB lintas-batas) mencatat lonjakan: volume 2024 naik 43% menjadi ¥175,49 triliun (~US$24,45 triliun) dengan 8,2 juta transaksi (+24%); jumlah peserta langsung/tidak langsung juga meningkat tajam. (FXCintelligence, 2025; CIPS/PBoC updates).
• Perdagangan Tiongkok-Rusia 2024 yuan-denominated tetap tumbuh +2,9% meski perlambatan dari 2023 karena sanksi finansial yang mengganggu kanal pembayaran. (Reuters, Jan 2025).
• India-Rusia menghadapi ketimpangan perdagangan besar (surplus Rusia) sehingga rupee menumpuk di rekening Vostro; RBI kemudian melonggarkan aturan SRVA untuk mempercepat penyelesaian rupee-ruble, namun sisi praktisnya masih tersendat. (Economic Times/ToI, Aug 2025; background notes). (b) Pergeseran instrumen & pola transaksi.
• Proporsi yuan di MOSCOW EX melejit dari 3% (2022) ke ~54% (Mei 2024) dan bahkan ~99,8% pasca sanksi bursa 2024 — menunjukkan re-pricing risiko atas USD/EUR di jalur Rusia. (CEPA, Jun 2025).
• Di sisi lain, muncul solusi barter (mis. mobil-gandum) untuk menghindari sanksi & kendala perbankan — menandakan friksi dalam pencarian arus pembayaran alternatif. (Reuters, Sep 2025). Intinya: BRICS+ tak “mendolarisasi” dunia, tetapi mendiversifikasi risiko (de-risking) dengan meningkatkan LCS, CIPS, dan instrumen campuran. Hambatan teknis (likuiditas, matching nilai, regulasi) masih nyata — namun tren jangka menengahnya jelas: lebih banyak opsi di luar kanal Barat.

4.5 Politik Ekonomi: BRICS+, WTO, dan Aturan Main Baru (a) Reformasi WTO dan posisi negara besar. Pada September 2025, Tiongkok menyatakan tak lagi menuntut “Special & Differential Treatment” di perundingan WTO mendatang — sebuah signal reformasi yang dapat menggeser dinamika Utara–Selatan di ranah rule-making. (Reuters, Sep 2025). (b) AI & ketimpangan baru. WTO (2025) mengingatkan AI bisa memperlebar jurang kesejahteraan: potensi lonjakan perdagangan global ~+40% hingga 2040, tetapi tanpa akses infrastruktur & regulasi inklusif, negara miskin bisa tertinggal (proyeksi pertumbuhan pendapatan 8% vs 14% di negara maju). Ini membuka ruang agenda BRICS+ pada AI governance yang pro-inklusivitas. (WTO/FT, 2025).

4.6 Energi, Komoditas, dan “Supply-Chain Realignment” (a) Energi fosil & rute baru. BRICS+ telah menjadi pusat gravitasi minyak global (Iran, UEA, Rusia; potensi Saudi bila formal), memperkuat bargaining power dalam pricing & jalur pembayaran. Perdagangan minyak India–Rusia pascaperang Ukraina membesar (diskon Ural), menguatkan east-bound re-routing suplai. (liputan ekonomi 2025; EU/US kritik pada India; berbagai sumber media).) (b) Industri hijau. Investasi energi terbarukan terus meningkat secara global pada 2025 walau kebijakan bergejolak — indikasi transisi yang makin ekonomi-driven, membuka peluang industrial policy hijau di negara BRICS+ untuk manufaktur panel surya, baterai, dan critical minerals. (Zero Carbon Analytics synthesis, 2025). 4.7 Keterbatasan BRICS/BRICS+

1. Heterogenitas kepentingan. Rentang kepentingan politik-ekonomi sangat lebar (mis. India–China, Iran–UAE), sehingga konsensus substantif tak selalu mudah.
2. Delivery gap instrumen keuangan. NDB progresif namun skalanya masih jauh dari kebutuhan green/infra financing Global South; climate finance global memang meningkat, namun masih jauh di bawah kebutuhan jalur Paris. (CPI/OECD/ODI, 2024–2025; NDB, 2025).
3. Koherensi tata kelola. Tidak ada treaty-based enforcement lintas pilar (perdagangan-keuangan-teknologi), membuat implementasi sangat bergantung pada komitmen nasional dan kesediaan berbagi risiko (blended finance).

4.8 Implikasi untuk Indonesia (Sebagai Anggota Baru) (a) Posisi geostrategis. Indonesia dapat memerankan jembatan ASEAN–BRICS, menjaga politik luar negeri bebas-aktif sambil memaksimalkan issue-linkage (iklim–pangan–digital). (Pernyataan pejabat RI, Jan/Jul 2025; Reuters). (b) Pembiayaan pembangunan. Akses ke NDB untuk proyek energi bersih, logistik, air, dan kota berkelanjutan, termasuk peluang pembiayaan lokal-mata-uang dan tematik (green/social/sustainability bonds). (NDB, 2025; Reuters). © Kedaulatan digital & AI. Mendorong standar interoperabilitas terbuka, lokalisasi data proporsional, joint-compute & AI safety sandbox BRICS+ agar UMKM dan startups Indonesia tak tertinggal dalam gelombang AI. (WTO/FT, 2025).

Bab V — Tantangan Zaman Kita: Iklim, Utang Kedaulatan, Kedaulatan Digital, dan Pangan

5.1. Iklim: Antara urgensi emisi dan arsitektur pembiayaan yang belum memadai Gambaran situasi. Emisi gas rumah kaca global kembali menembus rekor 57,1 GtCO₂e pada 2023 dan masih naik 1,3% dari 2022 — kondisi yang menutup celah menuju 1,5°C bila tidak ada lompatan kebijakan dalam NDC berikutnya (pemangkasan 42% emisi pada 2030 dan 57% pada 2035 dari lintasan sekarang). (UNEP, Emissions Gap Report 2024). Konteks pendanaan. Di sisi pembiayaan, negara maju baru menembus janji US$100 miliar/tahun pada 2022 (US$115,9 miliar; +30% yoy), pencapaian yang datang dua tahun terlambat dari target 2020. (OECD, 29 Mei 2024). Mandat baru pasca-COP29 Baku. Pada 24 November 2024, COP29 menyepakati New Collective Quantified Goal (NCQG): paling sedikit US$300 miliar per tahun pada 2035 dan “upaya kolektif” menuju US$1,3 triliun/tahun pembiayaan total (publik–privat) untuk negara berkembang. Banyak analis menilai angka ini awal yang penting namun belum memadai relatif kebutuhan. (UNFCCC; WRI; Carbon Brief; Politico). Implikasi bagi Global South. Ketertinggalan pendanaan membuat proyek adaptasi dan transisi justru tertunda saat risiko iklim meningkat. Indonesia — sebagai negara kepulauan dan lumbung pangan regional — membutuhkan akses pembiayaan yang lebih cepat, lebih murah, dan berdenominasi rupiah untuk menghindari risiko valuasi valas pada proyek infrastruktur hijau besar.

5.2. Utang Kedaulatan: Biaya layanan utang melonjak, ruang fiskal menyempit Fakta terkini. Negara berkembang membayar rekor US$1,4 triliun untuk layanan utang pada 2023, dengan bunga melonjak hampir sepertiga menjadi US$406 miliar — menggerus belanja kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. (World Bank, International Debt Report 2024, 3 Des 2024). Guncangan global. UNCTAD mencatat utang publik dunia menyentuh US$102 triliun pada 2024, menekan negara berkembang paling keras. (UNCTAD, A World of Debt 2025, 26 Jun 2025). Jalur perbaikan. Di kancah IMF, Resilience and Sustainability Facility (RSF) mulai bergulir tapi masih setengah kapasitas: 26 RSF disetujui senilai SDR 10,7 miliar (±US$14,7 miliar) per Juli 2025. Re-channeling SDR juga meningkat, namun realisasi ke LMIC baru US$23,6 miliar hingga Juli 2025 dari janji G20 US$100 miliar. (ODI; CGD; IMF). Implikasi kebijakan. Kenaikan biaya utang menuntut arsitektur restrukturisasi yang lebih tangguh (Common Framework+) dan alat lindung nilai (mis. state-contingent debt, debt-for-climate swaps) yang mengaitkan cicilan dengan kejadian bencana atau harga komoditas.

5.3. Kedaulatan Digital: Infrastruktur, aturan, dan governance AI Kesenjangan konektivitas. 5,5 miliar orang (68% populasi) sudah daring pada 2024, tetapi 2,6 miliar masih offline — dengan LDC baru 35% penduduknya online. (ITU Facts & Figures 2024, 27 Nov 2024). AI dan perdagangan. Laporan Perdagangan Dunia 2025 (WTO) menaksir AI bisa menaikkan nilai perdagangan global ~34–37% dan PDB global 12–13% pada 2040, jika kesenjangan infrastruktur digital dipersempit; jika tidak, ketimpangan bisa melebar (proyeksi kenaikan pendapatan 14% di negara maju vs 8% di negara miskin). (WTO report & peliputan Reuters/FT, 17 Sep 2025). Regulasi Indonesia. UU №27/2022 Pelindungan Data Pribadi berlaku penuh sejak Okt 2024 — kerangka nasional berbasis prinsip pemrosesan, hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, dan sanksi. (JDIH Kemkomdigi; DLA Piper country note). Pada Agustus–September 2025, pemerintah membuka konsultasi publik White Paper AI nasional dan rancangan Pedoman Etika AI menuju Perpres AI — sebuah baseline penting untuk tata kelola AI berbasis risiko. (Digital Policy Alert; BSA; berbagai kanal konsultasi). Sistem pembayaran & settlement regional. Upaya de-dollarization di Asia tumbuh lewat Local Currency Transaction (LCT) dan konektivitas pembayaran lintas batas:

• Indonesia–Jepang: LCT diperluas dan QRIS–JPQR diluncurkan Agustus 2025; BI bahkan mendorong penggunaan Yen untuk pembelian SBN via LCT. (ANTARA; Asian Banking & Finance).
• Indonesia–Tiongkok: Kerangka LCT RI–RRT diluncurkan 11 Sep 2025 oleh PBOC & BI. (PBOC).
• Lebih luas, jaringan CIPS Tiongkok tumbuh pesat (¥175,5 triliun transaksi 2024; +43% yoy), menandai alternatif infrastruktur pembayaran lintas-batas. (FXCintell; BOFIT; The Asset).

5.4. Pangan: Gejolak harga & ketahanan beras Tren global. SOFI 2025 memperkirakan ~673 juta orang mengalami kelaparan pada 2024 (8,2% populasi), turun dari 2023 namun masih di atas pra-pandemi. (WHO/FAO ringkasan SOFI 2025, 28 Jul 2025). Indonesia 2024–2025.

• Setelah El Niño 2023–2024, impor beras 2024 melonjak; FAO memperkirakan impor 2025 turun tajam ke ~1 juta ton seiring produksi 2025 meningkat dan kebijakan stok. (FAO GIEWS, 2025; USDA FAS, Des 2024).
• Namun harga beras domestik 2025 masih tinggi; BPS melaporkan kenaikan harga di tingkat penggilingan/ritel Juli–Agustus 2025, dan Reuters (24 Sep 2025) mencatat harga medium sempat menyamai puncak Maret 2024 meski stok besar. (BPS; Tempo; Reuters). Implikasi. Food security tidak hanya soal produksi, tetapi logistik pasca-panen, buffer stock yang kredibel, dan mekanisme stabilisasi harga yang tidak mendistorsi sinyal ke petani–penggilingan.

5.5. Butir Khusus Indonesia di BRICS (2025): Arah strategis NDB, LCS, dan tata kelola AI Status & momentum. 6–8 Januari 2025, Brasil (ketua BRICS 2025) mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS; Indonesia juga menyatakan bergabung dengan New Development Bank (NDB) untuk menopang transformasi struktural. (Reuters; Gov.br; China MFA; AP; Reuters — NDB). Kapasitas NDB. Per akhir 2024, portofolio aktif 105 proyek dengan pembiayaan NDB >US$35 miliar; bank berperingkat AA/AA+ dan terus memperluas instrumen sustainable finance. (NDB Investor Presentation 2025; laman IR NDB). (a) Short-list prioritas proyek Indonesia–NDB (usulan):

1. Transmisi–distribusi hijau & jaringan interkoneksi antar-pulau (mengurangi curtailment EBT dan system losses).
2. Modernisasi irigasi & climate-smart agriculture (hemat air, pompa surya, sensor kelembapan; bundling dengan fasilitas price risk management komoditas).
3. Transportasi logistik rendah karbon (elektrifikasi angkutan kota & cold-chain pelabuhan/agribisnis).
4. Ketahanan air perkotaan (pengolahan air baku, non-revenue water).
5. Digital public infrastructure (DPI) ramah UMKM (identitas & pembayaran interoperabel; data exchange ber-privasi). (berbasis mandat NDB untuk infrastruktur & pembangunan berkelanjutan). (b) Agenda LCS/LCT dan sistem pembayaran lintas batas:

• Skala-up LCT dengan Jepang (termasuk pembelian SBN berdenominasi Yen oleh investor Jepang melalui kerangka LCT) dan operasionalisasi LCT RI–RRT (11 Sep 2025) untuk menurunkan biaya hedging perdagangan. (ANTARA; PBOC).
• Ekspansi QRIS lintas-negara (Jepang sudah go-live Agustus 2025; perluasan ke Tiongkok/ASEAN). (Asian Banking & Finance; Antara).
• Integrasi dengan infrastruktur BRICS (eksplorasi multi-rail termasuk CIPS untuk settlement RMB bila ekonomis). (FXCintell; BOFIT). © Roadmap Tata Kelola AI Indonesia di era BRICS:
• Sinkronkan Perpres AI (etika & risk-based approach) dengan UU PDP 27/2022 dan standar global (NIST/EU-style risk tiers). (JDIH Kemkomdigi; Digital Policy Alert/BSA).
• Sandboxes lintas-sektor untuk kesehatan, pendidikan, pertanian, serta compute credits untuk riset publik (mengurangi compute divide yang disorot WTO 2025). (WTO 2025).
• Interoperabilitas cross-border data: model clauses untuk aliran data yang aman + privacy-preserving tech (penegakan PDP).

5.6. Menu Kebijakan Praktis (untuk sesi Q&A): Pertanyaan — Jawaban singkat — Indikator (1) Iklim & Pembiayaan Q: Bagaimana Global South bisa menutup jurang pendanaan iklim? A: Tiga serampang: (i) akses cepat ke NCQG (early action windows 2025–2030), (ii) reformasi MDB agar lending lebih murah/cepat (penggunaan SDR hybrid capital yang disetujui IMF 2024), (iii) instrumen baru seperti debt-for-climate swaps & state-contingent clauses. (Politico/UNFCCC untuk NCQG; IMF/Reuters untuk SDR hybrid). Indikator: waktu approval < 6 bulan; biaya dana < SOFR+150 bps; share pendanaan lokal (IDR) naik. (2) Utang Kedaulatan Q: Apakah Common Framework cukup? A: Belum. Perlu CF+ yang mewajibkan comparability of treatment, standstill otomatis saat negosiasi, dan opsi hurricane/climate clauses untuk negara rawan bencana. (World Bank/UNCTAD untuk beban utang). Indikator: waktu restrukturisasi < 9 bulan; diskon NPV memadai; cap pembayaran bunga ≤ 2% PDB. (3) Kedaulatan Digital & AI Q: Bagaimana menutup kesenjangan digital sambil memanfaatkan AI? A: 3I: Infrastructure (backbone & last-mile), Institutions (Perpres AI, DPS PDP), Inclusion (vouchers konektivitas, compute credits kampus/UMKM). (ITU; WTO 2025). Indikator: latency median pedesaan < 50 ms; 1.000 perusahaan ikut AI sandbox; 500 proyek privacy-preserving data sharing. (4) Pangan Q: Mengapa harga beras tinggi meski panen naik? A: Bottleneck pasca-panen & distribusi (pengeringan, first-mile trucking, buffer spasial), serta kebijakan stok & HPP yang memengaruhi insentif waktu panen. Solusi: modernisasi rice-to-market (pengering surya, e-procurement gabah, just-in-time buffer antar-provinsi). (BPS; Reuters; FAO). Indikator: post-harvest loss turun ≥2 ppt; volatilitas harga < ±5%; days-of-cover stok terjaga 45–60 hari. (5) Paket Indonesia–BRICS (prioritas 12–24 bulan)

• NDB — Green Grids & Water:
• Pipeline awal: ① Penguatan transmisi Jawa–Sumatra & battery/VAR support, ② Smart irrigation 3 DAS prioritas, ③ Cold-chain agro di 5 pelabuhan utama. (Kapasitas NDB: portofolio aktif >US$35 miliar; IR NDB).
• Skema pembiayaan: blend USD–RMB–IDR; manfaatkan SDR-hybrid bila tersedia via MDBs. (Reuters/IMF).
• KPI: financial close 3 proyek >US$1 miliar; local content ≥40%; tarif/kinerja jaringan membaik.
• LCS/LCT — Trade & Markets:
• Operasionalkan LCT RI–RRT (11 Sep 2025) & perluas LCT RI–JPN ke pembelian SBN. Percepat QRIS lintas-negara (Jepang go-live, perluasan ke Tiongkok). (PBOC; ANTARA; ABF).
• KPI: nilai LCT ≥ US$20 miliar/tahun; bid-ask valas LCT < 50% spread konvensional; 1 juta transaksi QR lintas-negara.
• AI Governance — Trust & Scale:
• Tetapkan Perpres AI (risk-based, incident reporting, model cards publik untuk layanan pemerintah), konsisten dengan UU PDP 27/2022. (JDIH Kemkomdigi; Digital Policy Alert/BSA).
• KPI: time-to-approval AI sandbox < 60 hari; ≥10 model/layanan pemerintah merilis model/system cards; ≥5 MoU compute sharing BRICS untuk riset kampus Indonesia.

5.7. Penutup singkat Inti tantangan kita terhubung satu sama lain: krisis iklim memperparah risiko utang dan pangan; kesenjangan digital menentukan siapa yang dapat memanen manfaat AI dan perdagangan baru. Playbook Indonesia–BRICS memberi tiga tuas: (1) pembiayaan yang tepat guna (NDB + NCQG + SDR hybrid), (2) pasar & pembayaran yang lebih murah (LCT/QRIS lintas-negara), dan (3) tata kelola data/AI yang kredibel (Perpres AI + penegakan PDP). Dengan itu, Bandung Spirit bekerja dalam bentuk Bandung Plus — kolaborasi Global South yang konkret, terukur, dan berdaulat.

Bab VI — Menuju “Bandung Plus”

6.1. Pengantar: Dari Spirit ke Arsitektur Tantangan abad ke-21 — krisis iklim, spiral utang, platformization dan AI, serta fragmentasi geopolitik — menuntut pembaruan Spirit Bandung dari moral voice menjadi arsitektur kebijakan yang bisa men-deliver. Saya mengusulkan kerangka “Bandung Plus”: lima pilar yang saling mengunci — Keadilan Iklim, Kedaulatan Utang & Pembangunan, Kedaulatan Digital, Multipolaritas Inklusif, serta Dialog Kultural–Peradaban — dengan perangkat implementasi, metrik, dan jalur pembiayaan yang realistis.

6.2. Pilar 1 — Climate & Environmental Justice (a) Diagnostik singkat

• Emisi GRK global menyentuh rekor 57,1 GtCO₂e (2023) dan naik +1,3% dari 2022; celah menuju 1,5°C melebar jika tak ada lompatan kebijakan dalam NDC berikutnya (UNEP, 2024).
• Di COP29 (Baku, 24 Nov 2024) disepakati NCQG: target baru ≥US$300 miliar/tahun pada 2035 dan “upaya kolektif” menuju US$1,3 triliun/tahun bagi negara berkembang (UNFCCC; UNCTAD; WRI). Meski penting, banyak kajian menilai angka ini belum memadai terhadap kebutuhan aktual. (UNFCCC, 2024; UNCTAD, 2024/12; WRI, 2025).
• Negara maju baru melampaui komitmen US$100 miliar pada 2022 (US$115,9 miliar), dua tahun terlambat dari target 2020 (OECD, 2024). (b) Prinsip Bandung Plus untuk iklim

1. Prioritaskan adaptasi & kerentanan (pantai, pulau kecil, pertanian, air) pada level proyek, bukan hanya narasi global.
2. Keberpihakan pada pembiayaan murah (concessional/near-zero) dan mata uang lokal untuk menghindari risiko nilai tukar di negara Selatan. © Perangkat implementasi (menu kebijakan)

• NCQG Early Windows 2025–2030: dorong fast-track pendanaan adaptasi (banjir, kekeringan, kesehatan).
• Reformasi MDB + SDR hybrid capital agar kapasitas pinjaman naik ~4x dari SDR yang dialokasikan (IMF Board 14–15 Mei 2024; CGD; Reuters).
• Debt-for-Climate/Nature Swaps dengan credit enhancement (IDB/USDFC) yang sudah dipakai Belize, Ecuador, Gabon, Barbados, El Salvador — mencapai miliaran dolar restrukturisasi dan penghematan fiskal (CPI 2025; Reuters 2024/12; UNDP). Metrik 12–24 bulan: waktu approval < 6 bulan; biaya dana < SOFR+150 bps; porsi pembiayaan lokal naik; post-disbursement tepat sasaran (adaptasi) ≥60%.

6.3. Pilar 2 — Debt & Development Sovereignty (a) Diagnostik singkat

• Negara berkembang membayar rekor US$1,4 triliun layanan utang pada 2023; bunga naik menjadi US$406 miliar, menekan belanja esensial (World Bank, International Debt Report 2024; Reuters).
• Utang publik dunia menembus US$102 triliun (2024); tekanan paling berat di negara berkembang (UNCTAD, 2025). (b) Prinsip Bandung Plus untuk utang–pembangunan

1. Kedaulatan fiskal: lindungi ruang fiskal untuk kesehatan–pendidikan–adaptasi.
2. Keragaman kanal & syariah: manfaatkan pembiayaan syariah (sukuk, risk-sharing) dan solidarity funds. Aset keuangan syariah mencapai ~US$4,9 triliun (2023) dan diproyeksi US$7,5 triliun (2028) — sumber pembiayaan etis yang relevan (ICD–LSEG IFDI 2024/2025). © Perangkat implementasi

• Common Framework+: comparability of treatment yang tegas, standstill otomatis, dan state-contingent clauses (bencana/komoditas).
• SDR hybrid capital ke MDB (batas awal SDR 15 miliar): leverage ~4x untuk proyek pembangunan–iklim (IMF policy paper & Board; Reuters).
• Sukuk hijau & sosial lintas-BRICS/G77 sebagai alternatif murah pro-rupiah/pro-mata-uang lokal (ICD–LSEG IFDI; IFSB 2025). Metrik: waktu restrukturisasi < 9 bulan; cap pembayaran bunga ≤2% PDB; porsi pembiayaan syariah & mata uang lokal meningkat.

6.4. Pilar 3 — Digital Sovereignty (a) Diagnostik singkat

• 5,5 miliar (68%) penduduk dunia online pada 2024, namun 2,6 miliar masih offline; di LDC, baru 35% yang terhubung (ITU, 2024).
• AI & perdagangan: World Trade Report 2025 memproyeksikan AI dapat menaikkan nilai perdagangan global ~34–37% dan PDB 12–13% pada 2040, namun jurang infrastruktur dapat memperlebar ketimpangan (WTO, 2025; Reuters/FT). (b) Rambu-rambu tata kelola (Indonesia sebagai contoh)
• UU PDP №27/2022 berlaku penuh 17 Okt 2024; transisi 2 tahun selesai (DLA Piper; Chambers; Tech for Good Institute).
• Kertas Putih & konsultasi publik Perpres AI (Ags–Sep 2025): menuju kerangka risk-based, etika AI, dan model cards/system cards layanan publik (BSA filing; BABL.ai; GovInsider). © Perangkat implementasi
• Digital Public Infrastructure (DPI): identitas, pembayaran, data exchange ber-privasi untuk UMKM.
• Compute credits & AI sandboxes lintas-sektor (kesehatan, pertanian, pendidikan) untuk mengecilkan compute divide yang disorot WTO.
• Pembayaran lintas-batas murah: perluas LCT/LCS dan QRIS lintas-negara (RI–Jepang go-live Ags 2025; RI–RRT LCT 11 Sep 2025). Metrik: latency pedesaan <50 ms; 1.000 perusahaan ikut AI sandbox; 1 juta transaksi QR lintas-negara; pelanggaran PDP turun.

6.5. Pilar 4 — Inclusive Multipolarity (a) Diagnostik & peluang

• Perubahan sikap China di WTO — mengisyaratkan melepas perlakuan “SDT” di perundingan ke depan — membuka peluang reformasi aturan dagang yang lebih level-playing bagi negara lain (Reuters, Sep 2025).
• AI & rantai nilai: proyeksi WTO di atas memberi alasan kuat koalisi Selatan mendorong rule-making yang pro-inklusi (tarif nol komponen AI kritikal; open standards). (b) Perangkat implementasi
• Koalisi isu G77/BRICS untuk agenda: reformasi WTO (transparansi subsidy, trade facilitation AI-ready), kursi Global South dalam tata kelola AI global, serta reformasi IFIs (kapitalisasi, callable capital, SDR-hybrid).
• Inklusi negara kecil: kursi rotasi dan guarantee windows khusus negara rentan (SIDS, LDC) pada MDB/BRICS–NDB — agar tidak hanya negara besar yang dominan. Metrik: konsensus proposal di MC-13/14; take-up jendela jaminan SIDS/LDC; standar interoperability AI pertama yang South-led.

6.6. Pilar 5 — Cultural & Civilizational Dialogue (a) Landasan normatif

• Konvensi UNESCO 2005 menegaskan kedaulatan negara untuk melindungi dan memajukan keberagaman ekspresi budaya serta solidaritas internasional — relevan untuk mengimbangi hegemoni budaya ekonomi semata (UNESCO).
• UNAOC 2024–2026 Action Plan memosisikan dialog lintas-agama & budaya sebagai alat pencegahan polarisasi dan kekerasan (UNAOC, 2025). (b) Perangkat implementasi
• Cultural Mobility & Creative Grants South–South (film, digital heritage, literasi media).
• Kode etik platform konten: keberagaman algoritmik & perlindungan kelompok rentan selaras UU PDP. Metrik: 100 proyek lintas-budaya/ tahun; indikator visibilitas karya Global South pada platform; media literacy naik.

6.7. Butir Khusus Indonesia–BRICS (2025)

• Status: Indonesia resmi bergabung BRICS (Januari 2025); Pemerintah juga menyatakan akan masuk NDB untuk membiayai energi bersih, air, dan logistik (Reuters; Gov.br; China MFA; AP).
• Kapasitas NDB: >105 proyek aktif, pembiayaan >US$35 miliar (per akhir 2024); outstanding borrowings ~US$21,5 miliar (Apr 2025) (NDB Investor Presentation). Prioritas “Bandung Plus — Indonesia x NDB” (12–24 bulan):

1. Green Grids & Smart Water: transmisi-distribusi hijau antar-pulau; pengolahan air & non-revenue water.
2. Agro-logistics rendah karbon: cold chain pelabuhan & first-mile berpendingin.
3. DPI untuk UMKM: identitas, pembayaran, data exchange ber-privasi — sinkron dengan UU PDP dan White Paper AI.
4. LCS/LCT: operasionalisasi LCT RI–RRT (11 Sep 2025); perluasan LCT & QRIS lintas-negara (RI–Jepang go-live Ags 2025).
5. AI Governance: finalisasi Perpres AI berbasis risiko; AI sandbox lintas-sektor; compute credits untuk kampus & start-ups. KPI: financial close ≥3 proyek NDB (≥US$1 miliar total); nilai LCT ≥US$20 miliar/tahun; 1.000 pelaku UMKM ikut AI sandbox; kebocoran air turun ≥5 ppt; grid losses turun.

6.8. Tata Kelola “Bandung Plus”: Dari Voice ke Delivery

1. Arsitektur pembiayaan: blend NCQG–MDB reform–SDR hybrid–sukuk hijau/sosial syariah untuk de-risking proyek; target approval < 6 bulan (IMF; OECD; UNFCCC).
2. Standar data & AI: risk-based, privacy-by-design, interoperabilitas lintas batas; model cards untuk sistem publik (WTO; PDP).
3. Meja koordinasi South–South: BRICS/G77/NAM sebagai delivery coalition (bukan sekadar forum), dengan scorecard kuartalan.

Bab VII — Peran NAM dan BRICS Hari Ini

7.1. Pengantar: Dari Relik Perang Dingin ke Arsitektur Koalisi Baru Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM) sering disalahpahami sebagai peninggalan Perang Dingin. Padahal, KAA Bandung 1955 → NAM 1961 → UNCTAD/G77 membentuk “jalur institusional” Dunia Selatan untuk mengartikulasikan voice kolektif di tataran global. Momentum Bandung 70 dan menguatnya BRICS/BRICS+ menghidupkan kembali pertanyaan kunci: bagaimana NAM 2.0 dan BRICS+ saling melengkapi — bukan tumpang tindih — untuk menjawab krisis iklim, spiral utang, kedaulatan digital, dan governance multipolar? Di KTT NAM ke-19 (Kampala, 15–20 Jan 2024), para pemimpin menegaskan kembali komitmen atas persatuan, solidaritas, anti-kolonialisme, kedaulatan, dan pembangunan berkeadilan, dituangkan dalam Kampala Final Outcome Document dan Kampala Declaration (NAM, 2024). Aspek partisipasi juga kuat: dari 120 negara anggota, ±90–93 hadir termasuk ±30 kepala negara/pemerintahan — menandakan daya hidup politik NAM di abad ke-21 (Uganda/NAM; ringkasan partisipasi).

7.2. Menghidupkan “Non-Alignment 2.0”: Peran NAM Hari Ini (a) Mandat normatif dan agenda kebijakan Dokumen Kampala menegaskan core mandate NAM: kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, anti-apartheid/kolonialisme, hak menentukan nasib sendiri, serta pembangunan inklusif — sekali lagi menekankan persatuan dan solidaritas menghadapi kemiskinan, bencana, dan pendudukan asing (NAM, 2024). Agenda ini fit dengan tantangan kontemporer: iklim, pangan, kesehatan, utang, dan disrupsi teknologi. (b) Dari “netralitas” ke issue-based alignment “Non-aligned” pada 2020-an bukan berarti netral dalam nilai, melainkan beraliansi berdasarkan isu (issue-based alignment):

• Iklim & pembiayaan: dorong delivery NCQG dan reformasi MDB, mengikat debt relief dengan climate action.
• Pangan & kesehatan: policy logistik dan pandemic preparedness lintas Selatan.
• Digital & AI: risk-based regulation yang melindungi privasi serta mendorong akses compute dan open standards. NAM adalah fora politik-normatif yang menggerakkan konsensus dan diplomatic signalling lintas PBB — secara historis inilah kekuatan NAM, dan konteks Kampala menegaskan repetisi mandat itu (NAM, 2024). © Broker di forum PBB dan G77/UNCTAD Sebagai koalisi 120-an negara, NAM dapat menjadi “broker legitimasi” — menjembatani G77, UNCTAD, WTO, dan UNFCCC. Tren perdagangan Selatan–Selatan yang lebih dari dua kali lipat (US$2,3 triliun → US$5,6 triliun pada 2007–2023) memberi leverage ekonomi untuk menguatkan posisi tawar politik (UNCTAD, 2024). Intinya: NAM 2.0 = platform nilai & negosiasi untuk mendorong aturan main (rules) yang adil, mengikat koalisi isu, dan menjaga inklusivitas negara kecil/rentan (SIDS, LDC).

7.3. BRICS/BRICS+ sebagai Delivery Arm: Peluang dan Batasannya (a) Skala ekonomi & voice alternatif BRICS/BRICS+ naik daun sebagai kendaraan multipolar. Pada 6–9 Jan 2025, Brasil (Ketua BRICS 2025) mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh; Reuters/AP dan Kemenlu Brasil mengonfirmasi langkah ini, melanjutkan ekspansi 2023 yang mencakup Mesir, Etiopia, Iran, UEA (dengan dinamika kandidat lain di lintasan berbeda). Masuknya Indonesia memperkuat legitimasi BRICS+ sebagai poros Global South. (b) Instrumen keuangan: New Development Bank (NDB) NDB berfungsi sebagai “lengan pembiayaan” BRICS untuk infrastruktur & transisi hijau. Outstanding borrowings NDB US$19,3 miliar (31 Jan 2025) dan US$21,51 miliar (14 Apr 2025); portofolio tematik menitikberatkan transportasi, air, energi bersih, serta penerbitan green/social/sustainability bonds — mengindikasikan kapasitas pembiayaan yang tumbuh meski belum sebanding dengan kebutuhan Global South. © Payment rails & de-risking Ekosistem BRICS+ mendorong diversifikasi penyelesaian transaksi — local-currency settlement (LCS/LCT) dan CIPS (RMB) — untuk mengurangi biaya hedging dan risiko sanksi. Tren ini complementary dengan agenda NAM atas kedaulatan ekonomi dan ketahanan pembayaran. Kesimpulan singkat: BRICS/BRICS+ melengkapi NAM — NAM memupuk konsensus normatif; BRICS menyediakan opsi kebijakan & pembiayaan. Namun, inklusivitas dan transparansi di BRICS+ mesti ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Global South, bukan hanya strategi negara besar.

7.4. Non-Alignment 2.0 vs Neo-Imperial Technopolitics: Rekomendasi Operasional (a) NAM: Rules-First, People-Centric

1. Agenda regulasi global: dorong rule-making WTO yang pro-inklusi (fasilitasi perdagangan era AI, interoperabilitas standar), dan UN reform yang menambah representasi Selatan.
2. Mandat pembangunan: minta MDB/IFIs memperluas concessional windows dan mengujicoba SDR hybrid capital untuk green/development lending berbiaya rendah — link ke NCQG di UNFCCC.
3. Proteksi negara kecil/rentan: guarantee window khusus SIDS/LDC serta state-contingent clauses dalam utang. (b) BRICS+: Delivery & De-Risking
4. NDB 2.0: perluas pembiayaan mata uang lokal dan blended finance (USD–RMB–IDR dsb.) untuk grid hijau, air, agro-logistik, DPI; targetkan time-to-approval < 6 bulan dan biaya dana kompetitif.
5. Sistem pembayaran: skala-up LCS/LCT dan interkoneksi QR lintas-negara demi biaya transaksi rendah bagi UMKM — quick win konkret bagi warga.
6. Transparansi & keanggotaan: mekanisme partisipasi civil society/academy dan scorecard triwulanan atas pipeline proyek — agar akuntabilitas naik dan capture oleh negara besar berkurang.

7.5. Sinergi NAM × BRICS+: Playbook Tiga Lajur Lajur-1 (Norma → Regulasi): NAM merumuskan standar risk-based AI governance, privacy-by-design, dan open standards; BRICS menguji coba regulatory sandboxes lintas-negara dengan compute credits untuk universitas/UMKM. Lajur-2 (Pendanaan → Proyek): NAM mendorong komitmen NCQG dan debt relief; BRICS/NDB menyerap menjadi proyek bankable (transmisi hijau, air, pangan, DPI). Lajur-3 (Perdagangan → Pembayaran): UNCTAD & G77 menarasikan lonjakan perdagangan South–South (US$5,6 triliun, 2023); BRICS/LCT-CIPS menyediakan rails pembayaran murah.

7.6. Butir Khusus Indonesia (anggota BRICS, 2025): Menggunakan Dua Panggung

1. Di NAM (normatif):

• Inisiasi koalisi “Bandung Plus”: paket rules (iklim, digital, debt relief), scorecard implementasi, dan peer review kebijakan.
• Advokasi kursi SIDS/LDC dalam desain guarantee window MDB dan NCQG early windows.

2. Di BRICS (delivery):

• NDB: pipeline green grids & water, agro-logistics rendah karbon, dan DPI untuk UMKM. Targetkan financial close ≥ 3 proyek (≥ US$1 miliar total) dalam 12–18 bulan.
• Pembayaran: operasionalisasi LCT/QRIS lintas-negara yang sudah go-live (Jepang) dan kerangka RI–RRT — quick wins bagi eksportir-importir dan wisatawan.
• AI: model cards layanan publik dan AI sandboxes lintas sektor — selaras UU PDP yang berlaku penuh sejak Okt 2024. Dengan memainkan dua panggung ini, Indonesia bisa mengawal agar NAM tetap inklusif dan berbasis rakyat, sementara BRICS deliver proyek dan rails finansial yang nyata dirasakan manfaatnya.

Bab VIII — Seruan untuk Lahirnya Agensi Baru Global South

8.1. Pengantar: Dari Komemorasi ke Momentum Strategis Peringatan 70 tahun Konferensi Bandung (1955–2025) bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan titik balik strategis bagi Global South. Kita berhadapan dengan pertanyaan fundamental:

• Apakah Global South akan tetap terfragmentasi dan termarjinalkan, sebagaimana krisis utang 1980-an yang menggagalkan New International Economic Order (NIEO)?
• Ataukah mampu bertindak sebagai blok kohesif yang mempengaruhi norma transisi hijau, ekonomi digital, dan tata kelola global? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Bandung 70 menjadi peringatan seremonial atau justru landasan lahirnya agensi baru yang lebih kokoh.

8.2. Latar Belakang: Krisis 1980-an sebagai Cermin Sejarah mencatat, KTT Cancún 1981 yang membahas Brandt Report gagal mencapai terobosan, dan hanya setahun kemudian krisis utang Meksiko 1982 memicu krisis utang global. Negara-negara Selatan kehilangan ruang fiskal, dan agenda NIEO pun runtuh. Hari ini, gejala serupa muncul kembali:

• Beban utang negara berkembang mencapai rekor US$1,4 triliun untuk layanan utang pada 2023, dengan bunga US$406 miliar, menggerus belanja publik esensial (World Bank, 2024).
• Utang publik dunia menembus US$102 triliun pada 2024, dan lebih dari 60% negara berpendapatan rendah berisiko atau sudah dalam kondisi krisis utang (UNCTAD, 2025). Krisis 1980-an mengajarkan: tanpa arsitektur kolektif, Global South rentan dipinggirkan oleh mekanisme yang dikendalikan Utara.

8.3. Tantangan Kontemporer: Tiga Bidang Strategis (a) Transisi Hijau dan Keadilan Iklim

• Emisi global pada 2023 mencapai 57,1 GtCO₂e, tertinggi sepanjang sejarah (UNEP, 2024).
• COP29 (Baku, Nov 2024) menetapkan New Collective Quantified Goal (NCQG) minimal US$300 miliar/tahun pada 2035, dengan target kolektif US$1,3 triliun/tahun. Namun kebutuhan negara berkembang diperkirakan 2–3 kali lipat lebih besar (WRI, 2025). Tanpa agency kolektif, Global South hanya akan menjadi penerima janji, bukan perancang aturan distribusi dana dan teknologi. (b) Ekonomi Digital dan AI Governance
• 5,5 miliar orang kini online, namun 2,6 miliar masih offline, dengan negara termiskin baru 35% terhubung (ITU, 2024).
• World Trade Report 2025 memprediksi AI dapat menambah 34–37% perdagangan global hingga 2040, namun kesenjangan digital bisa membuat negara miskin hanya menikmati +8% pertumbuhan pendapatan, dibanding +14% di negara maju (WTO, 2025). Jika tak membangun platform kolektif untuk AI governance dan kedaulatan data, negara Selatan akan menjadi “pengguna pasif” teknologi yang didikte korporasi besar. © Reformasi Tata Kelola Global
• Struktur Dewan Keamanan PBB, IMF, dan Bank Dunia masih mencerminkan kekuatan 1945, bukan 2025.
• BRICS+ kini menguasai ~40% PDB PPP dunia (2024) dan terus tumbuh (IMF, 2025), namun koherensi internalnya masih diuji (ekonomi, geopolitik, tata kelola). Tanpa agency bersama, Global South akan tetap menjadi rule-taker, bukan rule-maker.

8.4. Menuju Agensi Baru: Desain “Global South Agency” Sebuah agensi baru Global South bukan berarti membentuk institusi baru dari nol, melainkan:

1. Menyinergikan forum yang ada — NAM, G77, BRICS+, UNCTAD — menjadi koalisi delivery, bukan sekadar talk shop.
2. Mengadopsi pendekatan “issue-based alignment”: fokus pada climate finance, debt relief, digital sovereignty, food security.
3. Membangun scorecard Bandung Plus: laporan kuartalan pencapaian konkret (jumlah proyek NDB, nilai LCS, akses AI sandbox, capaian adaptasi iklim).
4. Melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta — agar tidak hanya berwajah “negara” tetapi mewakili rakyat.

8.5. Menu Kebijakan Praktis (12–24 Bulan ke Depan) (a) Iklim dan Keuangan Hijau

• Fast-track window NCQG 2025–2030 untuk adaptasi Asia–Afrika.
• Debt-for-climate swaps berbasis credit enhancement (contoh: Belize, Ecuador, Gabon).
• SDR hybrid capital di MDB: leverage 4x untuk proyek energi bersih dan infrastruktur. (b) Utang dan Kedaulatan Fiskal
• Advokasi Common Framework+: standstill otomatis, comparability of treatment, dan state-contingent clauses.
• Dorong sukuk hijau & sosial lintas BRICS/G77 untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan. © Digital & AI Governance
• Koalisi Global South untuk standar AI berbasis risiko dan privacy-preserving data flows.
• Compute credits bagi kampus/UMKM Selatan melalui BRICS/NAM. (d) Pangan & Ketahanan
• Just-in-time buffer stock lintas-ASEAN–BRICS.
• Investasi NDB di agro-logistik dan cold-chain guna mengurangi post-harvest loss (Indonesia: beras, ikan; Afrika: gandum, jagung).

8.6. Butir Khusus Indonesia: Dari Bandung ke BRICS Indonesia memiliki posisi unik: lahirnya Spirit Bandung 1955 dan resmi bergabung BRICS pada Januari 2025. Peran strategis Indonesia:

1. Sebagai jembatan NAM–BRICS, membawa mandat normatif NAM ke jalur pembiayaan BRICS/NDB.
2. Prioritas NDB: transmisi listrik hijau, air perkotaan, agro-logistik rendah karbon, Digital Public Infrastructure untuk UMKM.
3. Pembayaran lintas-batas murah: implementasi LCT RI–RRT (11 Sep 2025) dan QRIS lintas-negara (RI–Jepang go-live Agustus 2025).
4. Tata kelola AI: finalisasi Perpres AI (2025) yang selaras dengan UU PDP 2022 dan standar global.

8.7. Penutup: Dari Seruan ke Aksi Bandung 70 adalah panggilan sejarah:

• Jika Global South hanya memperingati, ia akan terjebak pada fragmentasi dan marginalisasi seperti 1980-an.
• Jika ia membangun agensi kolektif yang kohesif, Global South bisa menjadi rule-maker dalam transisi hijau, ekonomi digital, dan tata kelola global. Maka, Bandung Plus bukan hanya refleksi, melainkan rancangan operasional: dari suara moral (moral voice) menjadi agensi yang mampu mengirimkan hasil (delivery agency). Inilah saatnya Global South — bersama Indonesia — berkata: kami bukan sekadar peserta, tapi pembentuk masa depan dunia.

Bab IX — Pesan Indonesia: Dari Kenangan ke Mandat

9.1. Pengantar: Bandung sebagai Mandat, Bukan Sekadar Memori Bagi Indonesia, Bandung bukan hanya tempat sejarah, tetapi mandat moral dan politik. Konferensi Asia-Afrika 1955 melahirkan Bandung Spirit yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu arsitek solidaritas Global South. Kini, pada momen Bandung 70 (2025), pesan Indonesia jelas: warisan ini harus dihidupkan kembali sebagai mandat untuk membangun jejaring kerjasama, memberdayakan masyarakat sipil, dan meneguhkan pembangunan berbasis keadilan serta martabat manusia. 9.2. Membangun Jejaring Kerja Sama Selatan–Selatan (a) Konteks global

• Perdagangan South–South meningkat lebih dari dua kali lipat, dari US$2,3 triliun (2007) menjadi US$5,6 triliun (2023), menandai daya tawar baru Global South (UNCTAD, 2024).
• Namun kesenjangan masih besar: kontribusi Selatan terhadap rantai nilai global masih rendah; banyak negara tetap sebagai pemasok bahan mentah, bukan produsen teknologi. (b) Peran Indonesia
• Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025 dan juga menyatakan akan bergabung dengan New Development Bank (NDB), memberi peluang bagi Indonesia untuk menghubungkan ASEAN dengan BRICS (Reuters; Brasil MFA; AP).
• Dengan posisi ini, Indonesia dapat menjadi jembatan antara Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, memastikan jejaring kerjasama tidak hanya terbatas pada negara besar, tetapi juga menguntungkan negara kecil dan rentan (SIDS, LDC). © Implikasi strategis Jejaring Selatan–Selatan harus bergeser dari ceremonial forums menjadi delivery platforms dengan proyek nyata: energi bersih, infrastruktur digital publik, logistik pangan, dan tata kelola AI.

9.3. Memberdayakan Masyarakat Sipil, Pemuda, dan Akademisi (a) Demografi sebagai modal

• Populasi muda Global South mendominasi: hampir 60% populasi Afrika berusia di bawah 25 tahun; di ASEAN, generasi milenial dan Gen Z menjadi mayoritas produktif (UN DESA, 2024).
• Di Indonesia, bonus demografi 2030–2040 diperkirakan menempatkan 70% penduduk dalam usia produktif, sebuah jendela emas yang harus dimanfaatkan (Bappenas, 2024). (b) Kapasitas akademik dan riset
• Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dalam jumlah mahasiswa (8,9 juta, 2023), namun kontribusi riset masih rendah: hanya ~0,3% dari publikasi global (Scopus, 2024).
• Investasi R&D Indonesia juga masih 0,28% dari PDB (2022), jauh di bawah rata-rata OECD 2,7% (World Bank, 2023). © Peran masyarakat sipil Pengalaman gerakan masyarakat sipil Indonesia — dari Muhammadiyah, NU, hingga organisasi lingkungan dan sosial — menunjukkan pentingnya kekuatan non-negara. Dalam konteks Global South, masyarakat sipil dapat menjadi pengawal akuntabilitas, memastikan kerja sama antar-negara tidak hanya menguntungkan elite politik, tetapi juga memberi manfaat ke masyarakat luas. (d) Agenda praktis Indonesia dapat memimpin inisiatif:

1. South-South Youth & Civil Society Forum yang terhubung dengan BRICS & NAM.
2. Research fund kolaboratif lintas universitas Global South untuk riset energi bersih, pangan, dan AI etis.
3. Platform pertukaran akademisi & pemuda berbasis digital publik infrastruktur.

9.4. Meneguhkan Pembangunan Berbasis Keadilan dan Martabat (a) Keadilan sebagai landasan

• Kemiskinan global masih mencatat ~673 juta orang kelaparan pada 2024, mayoritas di Global South (FAO/WHO, SOFI 2025).
• Ketidakadilan finansial: negara berkembang menghadapi bunga utang US$406 miliar (2023) hanya untuk melayani kredit, sementara akses ke pembiayaan iklim masih timpang (World Bank, 2024). (b) Etika dan martabat manusia Indonesia dapat menawarkan perspektif berbasis nilai-nilai Pancasila dan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan martabat manusia.
• Prinsip ini sejalan dengan konvensi UNESCO 2005 tentang keragaman budaya, serta dengan agenda UNAOC 2024–2026 tentang dialog lintas peradaban. © Agenda praktis
• Indeks Keadilan Pembangunan Global South: alat ukur berbasis hak asasi, akses digital, ketahanan pangan, dan keadilan iklim.
• Program solidaritas pangan antar-anggota BRICS & NAM untuk negara rawan pangan (contoh: buffer stock beras ASEAN–Afrika).
• Fatwa etika AI: kontribusi Indonesia dari sisi fikih muamalah untuk tata kelola teknologi, agar AI melayani kemanusiaan, bukan hanya pasar.

9.5. Pesan Indonesia: Dari Bandung ke Bandung Plus Sebagai negeri tempat lahirnya Bandung Spirit, Indonesia membawa pesan:

1. Bangun jejaring kerja sama Selatan–Selatan yang nyata, dengan proyek bankable dan arsitektur pembiayaan yang adil.
2. Berdayakan masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi sebagai aktor utama, bukan figuran.
3. Landaskan pembangunan pada keadilan, etika, dan martabat manusia, bukan sekadar pada PDB atau investasi asing. Dengan langkah ini, Bandung 70 menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengikat warisan sejarah dengan agenda masa depan: memastikan Global South bukan sekadar rule taker, melainkan rule maker dalam tatanan dunia multipolar.

Bab X — Penutup: Bandung Plus sebagai Mandat Masa Depan

10.1. Pengantar: Dari Bandung 1955 ke Bandung 2025 Tujuh puluh tahun lalu, di kota Bandung, dunia menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa yang baru merdeka mampu berbicara dengan otoritas moral. Konferensi Asia-Afrika 1955 melahirkan sebuah narasi besar: bahwa kekuatan tidak hanya lahir dari persenjataan atau modal, tetapi juga dari solidaritas, etika, dan martabat manusia. Kini, di tengah krisis iklim, utang kedaulatan, ketidakadilan digital, dan kerapuhan pangan, pesan Bandung kembali relevan. Namun, ia tidak boleh diperlakukan sebagai nostalgia, melainkan harus dihidupkan sebagai mandat kreatif untuk membangun Bandung Plus — kerangka solidaritas Global South yang mampu deliver hasil nyata.

10.2. Realitas Kontemporer: Krisis yang Menuntut Jawaban Kolektif (a) Krisis Iklim

• Emisi global pada 2023 mencapai 57,1 GtCO₂e, level tertinggi dalam sejarah, mengancam pencapaian target 1,5°C (UNEP, Emissions Gap Report 2024).
• Meskipun pada COP29 (Baku, 2024) disepakati New Collective Quantified Goal (NCQG) minimal US$300 miliar/tahun pada 2035, kebutuhan aktual negara berkembang diperkirakan dua hingga tiga kali lipat lebih besar (UNFCCC; WRI). (b) Krisis Utang
• Negara berkembang membayar US$1,4 triliun untuk layanan utang pada 2023, dengan bunga US$406 miliar — rekor tertinggi dalam sejarah (World Bank, International Debt Report 2024).
• Utang publik dunia mencapai US$102 triliun (2024), dengan lebih dari 60% negara berpendapatan rendah dalam risiko gagal bayar (UNCTAD, World of Debt 2025). © Kesenjangan Digital
• 2,6 miliar orang masih offline, mayoritas di negara-negara miskin. Di LDC, hanya 35% penduduk yang memiliki akses internet (ITU, 2024).
• WTO (2025) memperkirakan AI dapat meningkatkan perdagangan global hingga 37% pada 2040, tetapi jika kesenjangan digital tidak ditutup, negara maju akan meraih pertumbuhan pendapatan hampir dua kali lipat dibanding negara miskin (WTO, 2025). (d) Krisis Pangan
• 673 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan pada 2024, mayoritas di Global South (FAO/WHO, SOFI 2025).
• Indonesia sendiri mengalami gejolak harga beras: meskipun produksi 2025 naik, harga ritel tetap tinggi, mencerminkan lemahnya logistik pasca-panen (BPS; Reuters, 2025).

10.3. Bandung Plus: Jalan Baru bagi Global South Dari kenyataan di atas, jelas bahwa Bandung Spirit perlu dimutakhirkan menjadi Bandung Plus, dengan pilar:

1. Keadilan Iklim — bukan sekadar komitmen, tapi akses pembiayaan cepat dan murah untuk adaptasi.
2. Kedaulatan Utang & Pembangunan — menolak perangkap utang, mendorong sukuk hijau & solidarity funds.
3. Kedaulatan Digital — tata kelola AI & data yang melayani rakyat, bukan korporasi.
4. Multipolaritas Inklusif — memberi ruang suara bagi SIDS, LDC, dan negara kecil, bukan hanya kekuatan besar.
5. Dialog Kultural–Peradaban — membangun keseimbangan antara materialisme global dan modal moral–spiritual. Dengan kerangka ini, Bandung Plus menjadi bukan sekadar retorika, tetapi roadmap bagi Global South menuju agensi kolektif.

10.4. Peran Indonesia: Dari Spirit ke Aksi Sebagai negara tempat lahirnya Bandung Spirit, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik:

• Jembatan NAM–BRICS: membawa nilai-nilai solidaritas NAM ke jalur implementasi BRICS/NDB.
• Prioritas NDB Indonesia (2025–2026): transmisi hijau, agro-logistik rendah karbon, ketahanan air perkotaan, dan digital public infrastructure untuk UMKM.
• Penguatan pembayaran lintas-batas: implementasi LCT RI–RRT (11 Sep 2025) dan QRIS lintas-negara (RI–Jepang go-live Agustus 2025).
• Tata kelola AI: finalisasi Perpres AI (2025) yang selaras dengan UU PDP 2022 dan standar global. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya mengingat Bandung, tetapi menghidupkan kembali mandat Bandung dalam konteks abad ke-21.

10.5. Penutup: Dari Moral Voice ke Delivery Agency Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Bandung 1955 membuktikan bahwa bangsa-bangsa baru merdeka mampu berbicara dengan otoritas moral. Kini, di tengah krisis global yang kompleks, kita dituntut untuk menghidupkan kembali spirit itu — bukan secara nostalgis, tetapi secara kreatif dan operasional. Melalui Bandung Plus, kita bisa mengikat moral voice dengan delivery agency, sehingga solidaritas bukan hanya deklarasi, melainkan hasil nyata: proyek energi hijau, akses digital inklusif, restrukturisasi utang adil, dan ketahanan pangan yang dirasakan rakyat. Dengan semangat itu, mari kita teguhkan kembali pesan Bandung: keadilan, keberlanjutan, dan martabat manusia sebagai fondasi tatanan dunia baru. Terima kasih. Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.