Di Balik Layar Demokrasi: Sisi Gelap yang Sering Kita Abaikan

Di Balik Layar Demokrasi: Sisi Gelap yang Sering Kita Abaikan

“Masih ingatkah, saat duduk di bangku sekolah, kita diajarkan bahwa demokrasi adalah puncak dari peradaban politik. Frasa yang menyoroti kedaulatan ‘Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ terdengar sempurna! Tapi, pernahkah kita merasa sesaat setelah mencoblos/memilih, suara kita seolah hilang ditelan sistem? Ternyata, begitulah demokrasi punya sisi ‘abu-abu’ yang jarang dibahas di buku pelajaran.”

Wahh! Sekarang kita menemukan lubang gelap dari puncak peradaban politik ini, dan mari kita masuk untuk mengamati apa yang ada didalamnya, jadi siapkan senter kamu sekarang!

Pernahkah kamu dengar istilah, **Tyranny of the Majority** (Kediktatoran Mayoritas).

“Ada mitos yang bilang kalau demokrasi itu otomatis adil, karena suara mayoritas adalah suara rakyat. Padahal, kalau mayoritas ini tidak punya empati atau tidak dibatasi oleh aturan yang adil, mereka bisa sangat berkuasa bahkan sampai melanggar hak orang lain (Kediktatoran Mayoritas).

Ibaratnya, demokrasi itu seperti mobil. ‘Suara terbanyak’ adalah mesin yang menggerakkannya, tapi HAM dan konstitusi adalah remnya. Tanpa rem, mobil ini bisa melaju kencang dan menabrak siapa saja yang menghalangi jalannya, termasuk mereka yang jumlahnya sedikit. Begitulah sistem demokrasi tanpa perlindungan minoritas yang kuat itu sebenarnya sangat rapuh.”

Politik demokrasi membutuhkan ruang diskusi yang sehat, tapi algoritma sering kali merusaknya (**Polarisasi dan “Gelembung” Media Sosial**)

“Demokrasi seharusnya jadi tempat adu ide, tapi sekarang malah jadi ajang adu nyaring. Algoritma media sosial membuat kita hanya bertemu orang yang setuju dengan kita (echo chamber), Sehingga yang terjadi perbedaan pendapat dianggap sebagai permusuhan.”

Di Indonesia, Belum lama fenomena ini sering kita sebut dengan ‘cebong’ vs ‘kampret’ (atau istilah apa pun yang lagi ngetren saat itu). Tanpa disadari, kita terjebak dalam gelembung algoritma. Media sosial dirancang untuk menyuguhkan apa yang kita suka, bukan apa yang sebenarnya terjadi.

Akibatnya, apa bila kita tidak bisa menyaring informasi itu, maka yang terjadi kita kehilangan kemampuan untuk melihat masalah dari kacamata orang lain, ibarat warna kita cuma tahunya hitam dan putih. Tetangga yang beda pilihan politik atau beda sudut pandang soal kebijakan publik, tiba-tiba kita anggap sebagai ‘musuh’.

Padahal, demokrasi itu butuh ruang diskusi yang sehat, bukan sekadar ruang gema (echo chamber) di mana kita cuma berteriak dan mendengar pantulan suara kita sendiri. Ketika algoritma memisahkan kita ke dalam dua kutub yang berseberangan, kita tidak lagi sedang berdemokrasi, kita sedang ‘berperang’ di kolom komentar.”

Demokrasi sering kali membutuhkan biaya mahal untuk kampanye, yang akhirnya membuat kebijakan dipengaruhi oleh penyokong dana, bukan rakyat. (Politik Uang dan Dominasi Elit)

Pernah dengar candaan atau obrolan di warung kopi: ‘Kalo elu Mau nyalon jadi pejabat? Siapkan modal Ratusan juta – miliaran!

Di atas kertas, demokrasi itu soal adu ide dan visi. Tapi kenyataannya, banyak orang merasa politik kita jadi semacam ‘bisnis investasi’. Kampanye itu mahal karena untuk biaya iklan, tim sukses, sampai baliho yang bertebaran di setiap sudut jalan butuh modal yang nggak sedikit.

Masalahnya, ketika seseorang mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menang, Berarti ada ‘tanda terima kasih’ yang harus dibayar setelah mereka duduk di kursi jabatan. Bukan dibayar ke rakyat, tapi dibayar ke para donor atau pemilik modal yang membiayai kampanyenya.

Akhirnya, kebijakan yang keluar pun lebih sering berpihak pada mereka yang punya ‘investasi’ besar, bukan pada kebutuhan rakyat yang suaranya cuma dipakai saat pemilu lima tahun sekali. Inilah yang membuat banyak dari kita merasa ‘Ya sudah, siapa pun yang menang, nasib saya tetap begini-begini saja’. Demokrasi yang seharusnya jadi alat untuk memperjuangkan rakyat, malah sering terasa jadi panggung untuk melayani kepentingan elit saja, atau para cukong – cukong.

Setelah kita mengetahui beberapa sisi gelap ini bukan berarti kita harus membuang demokrasi ke tempat sampah. Justru, ini adalah pengingat bahwa demokrasi adalah sistem yang harus ‘dirawat’.

Seperti tanaman, dia perlu disiram dengan partisipasi kita, dikritisi agar tidak layu, dan dijaga agar tidak dimonopoli oleh pemilik modal. Jadi, menurut kamu langkah apa yang bisa kita ambil sebagai warga negara hari ini?

Jika kamu ingin menyelami lebih dalam tentang topik yang kita bahas saat ini, aku punya beberapa rekomendasi bacaan :

• Fareed Zakaria: Cari konsep Illiberal Democracy (Demokrasi Illiberal), di mana pemilu diadakan, tapi kebebasan sipil dan hak asasi tidak ditegakkan.
• Steven Levitsky & Daniel Ziblatt: Buku “How Democracies Die” adalah standar emas saat ini untuk memahami bagaimana demokrasi runtuh dari dalam secara perlahan.
• Alexis de Tocqueville: Tokoh klasik yang pertama kali memperkenalkan konsep Tyranny of the Major
• Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index: Gunakan ini sebagai data pendukung untuk menunjukkan tren penurunan kualitas demokrasi di berbagai negara.