Polarisasi Era Revolusi Industri 5.0: Salib Merah Menghadang Excavator Pak Haji

Pada dewasa ini, di Indonesia, konflik tidak lagi selalu dimulai dari senjata, partai politik, atau perebutan kursi kekuasaan. Ia sering kali lahir dari sesuatu yang lebih sunyi: film dokumenter, potongan video TikTok, poster penolakan tambang, atau pembubaran diskusi di ruang-ruang warga muda. Negara digital membuat pertikaian tidak lagi membutuhkan medan perang; cukup algoritma dan simbol.

Polemik film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono beberapa waktu terakhir menunjukkan hal tersebut. Menariknya, sebagaimana banyak fenomena politik mutakhir di Indonesia, reaksi sosial terhadap film itu justru jauh lebih besar daripada karya itu sendiri. Banyak orang marah tanpa menonton. Banyak yang membela tanpa benar-benar membaca konteks konflik di Papua. Sebagian lain sibuk membubarkan pemutaran film atas nama stabilitas, sementara pihak lainnya menjadikannya simbol perlawanan demokrasi.

Namun sesungguhnya, yang sedang bertarung bukan sekadar soal film dokumenter.

Yang sedang berhadapan adalah simbol-simbol moral baru di era Revolusi Industri 5.0.

Di satu sisi hadir, kelompok yang menggunakan “Salib Merah” sebagai simbol perlawanan: kelompok masyarakat adat, jejaring NGO, aktivis lingkungan, gereja, komunitas akademik progresif, hingga kelas menengah urban digital yang menjadikan isu ekologis sebagai panggung moral baru. Mereka hadir membawa narasi tentang masyarakat adat, krisis iklim, deforestasi, militerisasi pembangunan, hingga hak hidup komunitas lokal.

Di sisi lain berdiri, kelompok yang memvawa “Excavator Pak Haji” masuk ke tanah paling timur Bumi Nusantara: simbol bagi kelas pengusaha domestik baru yang tumbuh bersama proyek pembangunan nasional. Mereka bukan lagi kapitalis kolonial berkulit putih sebagaimana imajinasi lama dalam buku-buku kiri. Mereka adalah kontraktor lokal, elite daerah, pemilik konsesi, vendor proyek strategis nasional, pengusaha, aparat hingga sebagian elite keagamaan yang melihat pembangunan sebagai jalan kesejahteraan umat.

Excavator itu tidak datang dengan wajah asing. Ia datang sambil mengucap salam, membawa surat izin, berperangai wajah yang sangat Indonesia — bukan bagian dari perusahaan asing — bahkan kadang berbicara tentang ekonomi umat dan kemandirian bangsa.

Di titik inilah polarisasi era 5.0 menjadi lebih rumit dibanding polarisasi politik satu dekade lalu.

Dulu publik Indonesia dipisahkan secara sederhana: cebong vs kampret, nasionalis vs Islamis, mayoritas vs minoritas.

Kini pembelahannya jauh lebih cair sekaligus lebih emosional. Konflik lingkungan hidup berubah menjadi pertarungan legitimasi moral: siapa yang paling berhak berbicara atas nama rakyat? Siapa yang paling suci membela bumi? Siapa yang paling otentik membela masyarakat adat?

Ironisnya, kedua kubu sama-sama menggunakan bahasa moralitas.

Kelompok aktivis memakai bahasa kemanusiaan, keberlanjutan, dan hak hidup ekologis. Sementara negara dan korporasi menggunakan bahasa pembangunan, hilirisasi, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan nasional.

Yang satu berbicara tentang hutan yang hilang. Yang lain berbicara tentang lapangan pekerjaan.

Yang satu menangisi tanah adat. Yang lain menghitung pertumbuhan ekonomi daerah.

Yang satu membawa data deforestasi.

Yang lain membawa angka investasi triliunan rupiah.

Masalahnya, masyarakat kecil sering kali tidak benar-benar berada di kedua sisi itu.

Petani kecil, masyarakat adat, buruh proyek, warga kampung sekitar tambang, nelayan pesisir, hingga pemuda desa pengangguran sering kali terjebak di tengah dua mesin besar: mesin aktivisme dan mesin pembangunan.

Ketika NGO datang, mereka dijadikan simbol penderitaan. Ketika korporasi datang, mereka dijadikan angka pertumbuhan.

Tetapi setelah kamera mati dan proyek berjalan, masyarakat tetap hidup dengan persoalan yang sama: harga pangan, akses pendidikan, konflik lahan, air bersih, pekerjaan, dan masa depan anak-anak mereka.

Di sinilah tragedi pembangunan Indonesia modern berlangsung.

Negara terlalu sering memaknai kritik lingkungan sebagai ancaman politik. Padahal sebagian besar masyarakat hanya ingin memastikan bahwa pembangunan tidak mencabut mereka dari akar kehidupannya sendiri. Sebaliknya, sebagian aktivisme urban juga terkadang gagal memahami bahwa bagi masyarakat miskin, tambang dan proyek industri kadang bukan semata simbol kerusakan, tetapi juga harapan ekonomi yang konkret.

Tidak semua warga desa memiliki privilese untuk menolak investasi ketika lapangan pekerjaan nyaris tidak tersedia.

Karena itu, persoalan ekologis di Indonesia tidak dapat dibaca secara hitam-putih: aktivis baik, korporasi jahat; atau negara benar, NGO asing salah.

Realitas sosial kita jauh lebih rumit.

Krisis terbesar Indonesia hari ini bukan hanya kerusakan lingkungan, melainkan putusnya kepercayaan sosial. Publik semakin sulit percaya kepada negara karena pembangunan terlalu sering hadir tanpa partisipasi bermakna. Namun publik juga mulai curiga terhadap sebagian aktivisme yang dianggap dekat dengan donor internasional, terlalu urban, dan kadang berbicara atas nama masyarakat tanpa benar-benar hidup bersama masyarakat itu sendiri.

Akibatnya, ruang publik kita dipenuhi perang simbol.

Padahal hutan tidak pulih oleh hashtag. Tanah adat tidak selesai oleh seminar. Dan kemiskinan tidak hilang hanya melalui pidato investasi.

Indonesia membutuhkan jalan ketiga: pembangunan yang tidak anti-lingkungan, dan gerakan lingkungan yang tidak memusuhi kebutuhan ekonomi rakyat kecil.

Sebab bila tidak, kita hanya akan terus menyaksikan dua simbol besar saling bertabrakan di media sosial: Salib Merah dan Excavator Pak Haji.

Sementara rakyat berdiri di tengah debu pembangunan dan puing-puing polarisasi, tanpa pernah benar-benar ditanya ingin berjalan ke arah mana.

Sebelum kita bicara panjang kali lebar menyoal lingkungan nun jauh di timur sana, apakah kita sudah memilah limbah bungkus mie instan dengan limbah cangkang telur di rumah kita?