Mengingat Luka Atas Bencana Sumatra: Ketika Patriarki Menumbalkan Alam dan Perempuan

Sumber: Pinterest

“We are either going to have a future where women lead the way to make peace with the Earth or we are not going to have a human future at all.” — Vandana Shiva.

Ketika Alam Berada di Jurang Eksploitasi

Pulau Sumatra kembali dilanda bencana hidrometeorologi pada 26 November 2025. Bencana tersebut berupa banjir bandang yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga sungai-sungai tidak lagi sanggup menampung curah hujan dan meluap. Ditambah dengan lereng-lereng perbukitan yang mengalami longsor ketika terus-menerus dialiri hujan deras. Akibat banjir bandang dan tanah longsor tersebut terdapat tiga provinsi yang terdampak, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Bukan pertama kalinya bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor terjadi di wilayah Sumatra. Tercatat pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per awal tahun hingga akhir November 2025 telah terjadi 274 kejadian bencana alam di Indonesia. Dari banyaknya kejadian tersebut, 98,91% merupakan bencana hidrometeorologi.

Grafik Persebaran Bencana Alam di Indonesia hingga November 2025. (Sumber: BNPB).

Grafik tersebut menunjukkan besaran bencana yang terjadi terutama di wilayah Sumatra. Bukan satu atau dua kali bencana terjadi, hal ini secara tidak langsung menggambarkan terkait peran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang masih belum berhasil untuk memperbaiki akar penyebab terjadinya bencana.

Bencana yang menimpa sedikitnya enam daerah dari tiga provinsi di Sumatra dan Aceh dinilai sebagai suatu peristiwa yang tidak terjadi begitu saja. Terdapat faktor yang menyebabkan bencana hidrometeorologi ini kerap berulang seperti siklus yang biasa terjadi. Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa bencana ini merupakan akibat dari kombinasi faktor alam dan perbuatan manusia. Curah hujan tinggi yang mengguyur selama beberapa hari memang menjadi pemicu, tetapi bukan penyebab utama. Kerusakan daerah hulu sungai akibat deforestasi hutan sehingga menyebabkan lemahnya daya tampung guna mengendalikan siklus air merupakan akar penyebab bencana.

Aceh dalam kurun waktu 1990–2020 kehilangan sekitar 700.000 hektare kawasan hutan. Kemudian, hutan di wilayah Sumatra Utara hanya tersisa sekitar 29% dari luas daratan. Hal ini tercatat pada tahun 2020. Selain itu, Sumatra Barat turut kehilangan wilayah hutannya sekitar 32.000 hektare pada tahun 2024.

Penggundulan hutan khususnya di Pulau Sumatra yang kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit hingga area tambang menggambarkan bahwa terdapat kelemahan terkait pengendalian kawasan hutan dan perizinan terkait alih fungsi lahan. Selain itu, fenomena ini juga menggambarkan bahwa pemegang kekuasaan tidak memiliki dasar atau pengetahuan yang cukup terkait kondisi wilayah yang ada di Sumatra. Hal ini merujuk pada kondisi iklim di Sumatra, yakni tropis basah. Keadaan iklim yang sangat rentan terhadap hujan lebat. Di sisi lain, pembukaan hutan terus menerus di wilayah tersebut seakan mengundang bencana secara sengaja.

Bencana Alam dalam Lensa Ekofeminisme

Hutan tidak dipandang sebagai kawasan yang perlu dilindungi demi konservasi alam, melainkan sebagai kawasan yang tidak memiliki nilai guna keuntungan ekonomi. Melalui pemikiran tersebut, deforestasi, alih fungsi lahan, serta penggundulan hutan marak terjadi di Indonesia, tak terkecuali di Sumatra. Selain krisis ekologis, terdapat hal lain yang akan terjadi akibat kerusakan hutan, yakni ketidakadilan yang dialami oleh kelompok rentan, terutama perempuan. Di Indonesia yang masih termasuk dalam kategori negara berkembang, kerusakan hutan akan sangat merugikan perempuan. Keterangan ini juga sejalan dengan konsep pemikiran salah satu aktivis lingkungan yang berasal dari India. Pada buku Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan dan Menyelamatkan Lingkungan disebutkan pula pernyataan Vandana Shiva, bahwa perempuan yang tinggal di negara-negara berkembang merupakan pihak yang paling banyak dirugikan dari kerusakan hutan. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari hutan.

Tentunya pandangan dari segi lensa ekofeminisme menuai banyak pertentangan. Pendapat yang mengkritik lensa ekofeminisme tersebut menyatakan bahwa perempuan bukanlah gender yang paling menderita akibat adanya kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan dirasakan secara menyeluruh tanpa memandang gender. Memang dapat dikatakan persebaran dampak kerusakan hutan secara demikian, apabila hal ini dikaji lebih dalam terdapat fenomena-fenomena yang dapat memberikan alasan kuat pernyataan Vandana Shiva.

Melalui kajiannya, Shiva menjelaskan mengapa perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat kerusakan hutan. Diketahui bahwa salah satu peran domestik perempuan adalah mengelola keuangan keluarga. Adanya kerusakan hutan mengakibatkan sulitnya perempuan mengumpulkan ranting-ranting sebagai bahan bakar ketika memasak. Akibatnya, terdapat pengeluaran tambahan guna mendapatkan bahan bakar memasak yang sebelumnya tersedia gratis.

Selain itu, berkurangnya cadangan air tanah menyebabkan kelangkaan air. Hal ini disebabkan hilangnya hutan yang pada awalnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan air tanah. Setelah hutan tidak ada, maka secara otomatis air menjadi langka. Fenomena ini mengakibatkan air menjadi barang dengan nilai ekonomis tinggi. Kemudian, tidak hanya berimbas pada faktor ekonomi, kelangkaan air juga berdampak pada kebutuhan sanitasi perempuan.

Fenomena inilah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat di wilayah Sumatra. Akibat rakusnya manusia, hutan hanya dilihat secara kapitalis. Dampaknya, banjir dan tanah longsor kerap terjadi pasca kerusakan hutan.

Lebih dari Seribu Jiwa, Lebih dari Seratus Ribu Rumah

Bencana hidrometeorologi yang berulang kali melanda Sumatra dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat lagi dipandang semata-mata. Merujuk pada Rekapitulasi Terdampak Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP) per 21 Juni 2026 pukul 15:00 sore, terekam 1.207 jiwa meninggal dunia dan 137 jiwa dinyatakan hilang. Ribuan keluarga kehilangan orang tercintanya secara mendadak, bahkan tanpa kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, 1.095 kepala keluarga masih bertahan di lokasi pengungsian hingga saat ini, menjalani kehidupan serba terbatas jauh dari rumah dan rutinitas mereka sebelumnya.

Dampak infrastruktur dari bencana ini pun tidak kalah besar. Sebanyak 170.570 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian sekitar 31.643 unit rusak berat, 43.741 unit rusak sedang, dan 95.186 unit rusak ringan. Kerusakan rumah dalam jumlah besar ini berimplikasi langsung pada hilangnya tempat tinggal sekaligus aset ekonomi rumah tangga bagi puluhan ribu keluarga di wilayah terdampak. Angka-angka ini menjadi bukti betapa luas dan mendalamnya dampak yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi ini terhadap kehidupan masyarakat di Sumatra.

Data Real-Time Korban Bencana Hidrometeorologi Sumatra (Sumber: BNPB)

Selain itu, dampak bencana tidak hanya berhenti pada kerusakan fisik semata. Layanan publik di berbagai sektor yang menjadi tumpuan kehidupan sehari-hari masyarakat turut terlumpuhkan, mulai dari akses kesehatan yang terputus, jaringan transportasi yang lumpuh, hingga fasilitas pendidikan yang tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai ilustrasi, SMA 12 Padang mengalami kerusakan fasilitas belajar dan ruang kelas yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses pembelajaran. Siswa kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran darurat yang menyebabkan penurunan efektivitas pembelajaran, disusul dengan turunnya motivasi dan konsentrasi belajar akibat trauma pascabencana. Kerusakan pada fasilitas pendidikan memaksa anak-anak kehilangan akses belajar yang layak.

Ketika Fasilitas Kesehatan Tak Lagi Bisa Diandalkan

Di sektor kesehatan, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra juga mengakibatkan krisis kesehatan yang cukup parah. Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga 4 Desember 2025 oleh Kementerian Kesehatan (KEMENKES), total 31 rumah sakit dan 156 puskesmas mengalami kerusakan atau gangguan operasional akibat bencana tersebut. Aceh menjadi daerah yang paling terdampak, dengan 13 rumah sakit dan 122 puskesmas yang tidak dapat berfungsi normal. Sumatra Utara berada di urutan kedua dengan 18 rumah sakit dan 25 puskesmas terdampak, sementara Sumatra Barat mencatat kerusakan pada 9 puskesmas di wilayahnya.

Rusaknya gardu dan tiang listrik menjadi pemicu pemadaman berkala hingga sepenuhnya padam di sejumlah wilayah membawa konsekuensi langsung pada layanan medis. Kondisi ini turut menghambat jalannya pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tengah berjuang menangani para korban luka. Wakil KEMENKES, Benyamin Paulus Octavianus, menyatakan bahwa banyak gudang farmasi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang rusak akibat bencana. Stok vaksin dan bank darah yang membutuhkan Air Conditioner untuk menjaga suhu rendahnya juga mengalami kerusakan karena kendala listrik.

Ilustrasi Banjir yang Melanda Sumatra (Sumber: IDN Times)

Selain itu, kondisi ini diperparah dengan hancurnya infrastruktur yang menghubungkan antarkota. Di beberapa titik, jalur vital Tarutung, Sibolga, terputus total akibat longsoran tebing dan mengurung Kota Sibolga serta Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, terdapat 125 jembatan rusak di kabupaten tersebut, yang berada di ketinggian 1.200 mdpl, dengan kerusakan infrastruktur terjadi secara masif. Kerusakan ini juga mengimplikasi pada sulitnya akses beberapa kota menuju jalur ke fasilitas umum, termasuk kesehatan, yang berakhir mengisolasi warga.

Terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga berdampak serius pada ibu hamil yang masih memerlukan perawatan antenatal secara rutin. Pemeriksaan antenatal sendiri merupakan prosedur penting yang dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi ibu dan janin, mencakup pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, pemantauan berat badan, hingga evaluasi perkembangan janin. Terputusnya rangkaian pemeriksaan ini dapat membuka celah yang berbahaya dalam pemantauan kesehatan ibu hamil. Tanpa pemeriksaan rutin, komplikasi yang sebenarnya dapat dideteksi dan ditangani lebih awal justru berisiko luput dari perhatian hingga mencapai tahap yang lebih kritis. Preeklamsia, misalnya, adalah kondisi lonjakan tekanan darah yang bila tidak terdeteksi sejak dini dapat berkembang menjadi eklamsia, kondisi kejang yang mengancam jiwa ibu maupun janin. Begitu pula dengan diabetes gestasional yang memerlukan pemantauan ketat kadar gula darah agar tidak menimbulkan komplikasi pada proses persalinan. Di sisi lain, kondisi bencana yang kerap disertai keterbatasan pangan juga meningkatkan risiko malnutrisi pada ibu hamil, yang secara langsung memengaruhi tumbuh kembang janin serta kesiapan tubuh ibu dalam menghadapi persalinan.

Ketika Kebutuhan Dasar Belum Mencakup Semua Orang

Selain ibu hamil, perempuan secara umum merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. Di tengah hiruk pikuk arus bantuan dan donasi yang didistribusikan kepada para korban, kebutuhan dasar perempuan kerap kali luput dari perhatian dan masih belum dipandang sebagai suatu hal yang perlu diutamakan. Padahal, kebutuhan tersebut bersifat mendasar dan tidak dapat ditunda. Salah satu contoh yang paling nyata adalah pembalut. Bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi, pembalut menjadi kebutuhan higienitas yang krusial. Idealnya, pembalut diganti setiap empat jam sekali. Frekuensi tersebut memang dapat disesuaikan dengan volume darah yang keluar, tetapi dalam kondisi bencana, pemenuhan standar tersebut tentu tidak selalu mudah dilakukan.

Ketiadaan pembalut di lokasi pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti infeksi saluran reproduksi akibat penggunaan bahan seadanya sebagai pengganti. Ditambah lagi, keterbatasan ekonomi memaksa perempuan di pengungsian untuk memilih antara membeli makanan atau pembalut yang layak. Dengan uang yang sangat terbatas, sebagian besar perempuan cenderung mengutamakan kebutuhan pangan yang mengakibatkan penggantian pembalut pun menjadi tidak teratur dan jarang dilakukan. Tidak jarang mereka mengambil jalan terakhir, yaitu menggunakan pakaian bekas sebagai alternatif pembalut. Cara ini memiliki banyak resiko, baju bekas yang tidak steril dapat mengandung mikroorganisme penyebab infeksi maupun zat-zat yang berpotensi memicu alergi atau iritasi saat bersentuhan langsung dengan kulit penggunanya. Selain itu, jika tidak diganti setiap jamnya atau sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan keputihan, iritasi, gatal-gatal, serta infeksi.

Kondisi ini juga berdampak langsung pada keamanan perempuan. Fasilitas darurat pada umumnya tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbasis gender, tidak ada pemisahan ruang yang layak, dan tidak ada privasi yang memadai. Merujuk dari laporan UN Women dan UNFPA (2025), sebanyak 2.144.200 orang terpaksa mengungsi akibat bencana dan tinggal di tempat penampungan sementara yang tidak memiliki ruang privasi yang memadai, perempuan, laki-laki, dan keluarga bercampur tanpa pemisahan yang layak. Akses menuju kamar mandi atau fasilitas lainnya kerap minim penerangan, terutama di malam hari, yang membuat perempuan di pengungsian merasa takut untuk sekadar berjalan sendirian ke toilet. Semua kondisi ini meningkatkan risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yang mencakup kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Tempo (2018) mencatat bahwa pasca gempa Lombok, perempuan di pengungsian takut berganti pakaian karena ruang privasi hampir tidak ada, satu tenda dipadati banyak keluarga, dan sering dijadikan kesempatan oleh para “laki-laki nakal.” Nyatanya, ruang yang dibuat untuk perlindungan tidak selalu benar-benar melindungi, bahkan melahirkan korban baru dari ancaman yang berbeda.

Kedua hal tersebut menjadi bukti bahwa masih diperlukan solusi alternatif yang dipikirkan secara bersama-sama. Penanganan kebutuhan dan keamanan perempuan tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab perempuan secara individual, melainkan perlu dipandang sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh pihak dalam penanganan bencana.

Apa yang Dilakukan Pemerintah Ketika Rakyat Menderita?

Besarnya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana memberikan dorongan bagi sesama masyarakat Indonesia untuk saling membantu dan menguatkan. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah, bahkan termasuk ke dalam kewajiban pemerintah untuk memperhatikan kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dan tepat dalam menangani bencana yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian-kerugian yang memberatkan masyarakat.

Dilansir melalui laman Pemerintah Aceh bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan logistik dan dapur umum. Berdasarkan data diketahui bahwa Kemensos mengeluarkan biaya sekitar Rp21,48 miliar dalam penyaluran bantuan logistik. Sementara itu, pembangunan dapur umum yang juga diinisiasikan oleh Kemensos diketahui didirikan di 28 titik. Selain itu, bantuan logistik juga didapatkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah setempat berupa paket sembako serta tenda pengungsi.

Tenda Bantuan BPBD di Area Pengungsian Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor. (Sumber: Kompas).

Selain bantuan logistik dan dapur umum, terdapat pula bantuan dan dukungan sektor ekonomi dan teknologi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui bantuan ini, OJK menginstruksikan perbankan guna memberikan perlakuan khusus terhadap kredit korban. Bantuan ini berbentuk pembiayaan baru pasca bencana dan restrukturisasi kredit yang disalurkan sebelum maupun setelah bencana.

Berbagai peran pemerintah yang tercantum pada website resmi masing-masing tetap tidak menjamin pulihnya daerah terdampak bencana. Seperti yang telah dipaparkan bahwa kurang lebih enam bulan pasca bencana, Aceh dan Sumatra belum pulih. Masyarakat masih kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sedangkan isu tersebut sudah tidak lagi menjadi prioritas pemerintah.

Solidaritas Tanpa Batas di Tengah Bencana

Ketika banjir bandang menerjang dan meluluhlantakkan seluruh infrastruktur, pihak yang dengan sigap mengulurkan tangan untuk membantu adalah sesama warga, baik dari dalam maupun luar pulau Sumatra. Solidaritas antarwarga ini diwujudkan dengan saling bergotong-royong menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak yang ada di posko pengungsian maupun bantuan dalam bentuk donasi uang dan barang-barang. Gotong royong dalam penanganan bencana ini tidak hanya tercermin dari nominal donasi yang terkumpul, namun dalam sinergi segala lapisan masyarakat dalam mengoordinasikan bantuan. Mulai dari pemerintah daerah yang mengirim logistik, perusahaan menyalurkan dana CSR (Corporate Social Responsibility), komunitas membangun posko, dan individu melakukan penggalangan dana. Sebagai contoh nyata, Jawa Timur dengan cepat mengirim sekitar 26,5 ton logistik berupa pangan, obat-obatan, dan perlengkapan harian untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara, sementara dukungan serupa juga datang dari Kota Cimahi yang berhasil menghimpun dana bantuan sebesar Rp458.948.027 untuk membantu korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

Bantuan 1.000 Rumah yang Dibangun oleh Yayasan Tzu Chi (Sumber: AntaraAceh)

Selain bantuan logistik darurat, solidaritas warga juga terlihat dalam bentuk pemulihan jangka panjang melalui pembangunan kembali tempat tinggal yang digalang oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Mereka berkomitmen membangun 2.500 hunian tetap bagi warga yang rumahnya hilang, rusak berat, atau hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, yang dibagi ke tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Bantuan Bukan Hanya Soal Turun ke Lapangan

Ketika bencana terjadi, individu sebenarnya punya banyak cara untuk ikut membantu meski dari jarak jauh atau dengan sumber daya terbatas. Salah satu yang paling mudah sekaligus paling berdampak adalah membantu menyebarkan informasi yang valid. Di tengah situasi darurat, informasi yang akurat sama pentingnya dengan bantuan fisik. Dengan membagikan ulang informasi dari sumber resmi seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Palang Merah Indonesia (PMI), memberitahu orang-orang di sekitar tentang cara berdonasi yang aman, atau sekadar meluruskan hoaks yang beredar di media sosial, semua itu punya dampak yang nyata. Hoaks seputar bencana bisa menyesatkan arah bantuan, membuat sumber daya terbuang ke tempat yang salah, bahkan memperparah kepanikan di tengah korban yang sudah rentan. Maka, memilih untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi pun sudah merupakan kontribusi.

Selain informasi, dukungan moral juga sering diremehkan, padahal kebutuhannya sangat nyata. Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, mereka juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Korban kerap mengalami trauma, kehilangan rasa aman, dan perasaan terabaikan di tengah kekacauan yang terjadi. Dalam situasi seperti itu, sekadar menghubungi kenalan, teman, atau kerabat yang terdampak, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, atau memastikan mereka tahu bahwa ada orang yang peduli dapat membuat perbedaan yang besar bagi mereka. Kehadiran sosial, meski hanya lewat pesan singkat, mampu mengurangi rasa isolasi yang sering dialami korban bencana, terutama di masa-masa awal yang paling berat.

Terakhir, ada peran yang sering luput dari perhatian, yaitu mendukung mereka yang sedang aktif menggalang bantuan. Tidak semua orang bisa terjun langsung ke lapangan atau menyumbang secara finansial, tetapi hampir semua orang bisa menjadi perpanjangan tangan bagi mereka yang sedang bergerak. Ketika ada teman, komunitas, atau organisasi yang membuka donasi atau mengorganisir bantuan, kontribusi sekecil apa pun akan berperan. Membagikan kampanye mereka, menawarkan diri untuk ikut serta dalam koordinasi administrasi, atau sekadar menjawab pertanyaan yang masuk bisa meringankan beban kerja yang luar biasa di balik layar. Justru di sinilah sering terjadi kekosongan karena masih dianggap remeh dibanding yang berada di garis depan. Pada akhirnya, keterbatasan finansial bukan alasan untuk merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tenaga, waktu, suara, dan jaringan sosial seseorang adalah sumber daya yang sama nyatanya.

Alam dan Perempuan dalam Cengkeraman Patriarki

Eksploitasi sumber daya alam yang masif tidak hanya merugikan secara ekologis, tetapi juga mendatangkan imbas negatif terhadap kelangsungan hidup perempuan. Alam dan perempuan sangat berkaitan erat dan penindasan yang dialami oleh keduanya merupakan hasil dari sistem patriarki. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra tidak hanya berakar dari cuaca ekstrem, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Penggundulan hutan dengan membabi buta yang dilakukan oleh para pelaku industri tambang dan sawit demi memperkaya diri sendiri mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan secara drastis yang selanjutnya memicu peningkatan aliran air di permukaan tanah. Saat hujan deras turun, air yang seharusnya diserap tanah langsung meluncur menjadi banjir bandang yang disertai dengan gelondongan kayu-kayu sisa penebangan.

Perempuan Warga Setempat Berdiri Di Atas Gelondongan Kayu Pasca-Bencana. (Sumber: CNBC)

Perempuan dalam hal ini menjadi korban ganda, kondisi mereka lebih dari sekadar korban bencana yang kehilangan tempat tinggal dan keluarga melainkan juga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti produk penunjang menstruasi, kehamilan, dan juga sanitasi yang layak. Terputusnya akses perempuan terhadap hal-hal di atas membuat mereka rentan terjangkit berbagai penyakit reproduksi. Di tengah krisis itu, perempuan masih harus menanggung beban mengurus anak, lansia, dan juga kebutuhan rumah tangga.

Baik dalam ranah domestik maupun berkiprah di ruang publik, posisi perempuan banyak bersinggungan langsung dengan kondisi lingkungan. Dalam lingkup domestik, perempuan berperan sebagai pengelola keuangan dan pemegang keputusan belanja keluarga, sekaligus menjadi pengguna utama sumber daya alam dan pendidik awal yang menumbuhkan kesadaran ekologis bagi anak sejak usia dini. Sementara itu, perempuan juga berpartisipasi aktif dalam program lingkungan seperti pengelolaan bank sampah hingga pergerakan ekofeminisme, menjadi strategi penting untuk mendobrak sistem patriarki, merebut hak-hak di ruang sosial, dan menjadi agen perubahan guna meraih kesetaraan dalam menyuarakan pendapat.

Pada akhirnya, merawat alam bukan hanya tentang bagaimana untuk tidak merusaknya, melainkan bagaimana kita harus berupaya sedemikian rupa agar eksploitasi terhadap alam berhenti sehingga alam dan perempuan dapat hidup secara harmoni dalam sistem yang berkelanjutan, inklusif, dan bebas dari segala dominasi.

REFERENSI

Agungnoe. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS, Universitas Gadjah Mada. Available at: https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/ (Accessed: 21 June 2026).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Data dan Informasi Bencana Banjir Sumatera 2025. https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/

BNPB, B. D. (2025). Info Bencana BNPB November 2025, Geoportal Kebencanaan Indonesia. Available at: https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/apps/52c736bc8bf647319bf093f51ae9a0d2/explore (Accessed: 21 June 2026).

Era Purike, E., Tobing, F., Azizah, N., & Kesumah, P. (2023). Ekofeminisme dan Peran Perempuan Indonesia dalam Perlindungan Lingkungan. Jurnal Relasi Publik, 1(3), 42–53.

F., N. (2025, 17 Desember). Antenatal Care Terputus saat Banjir, Risiko Masalah Kehamilan Naik. IDN Times. https://www.idntimes.com/health/medical/antenatal-care-terputus-saat-banjir-risiko-masalah-kehamilan-naik-00-92d83-mzxd8y

Firmansyah, M., & Widyanti, N. N. W. (2025, 9 Desember). Perempuan dan Anak jadi Korban Ganda dalam Bencana Sumatera, Mengapa? Kompas.com. https://lestari.kompas.com/read/2025/12/09/103500486/perempuan-dan-anak-jadi-korban-ganda-dalam-bencana-sumatera-mengapa- (Accessed: 21 June 2026)

Haa. (2026). Mensos: Bantuan Logistik & Dapur Bencana Banjir Sumatera Rp21,4 M, CNBC Indonesia. Available at: https://www.cnbcindonesia.com/news/20251203070852-4-690519/mensos-bantuan-logistik-dapur-bencana-banjir-sumatera-rp214-m (Accessed: 21 June 2026).

Harnita, C. M. (2026). Kemensos Salurkan Bantuan Rp1,83 Triliun untuk Tiga Provinsi Terdampak di Sumatra, Pemerintah Aceh. Available at: https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/kemensos-salurkan-bantuan-rp1-83-triliun-untuk-tiga-provinsi-terdampak-di-sumatra (Accessed: 21 June 2026).

Haryadi, S. K. (2020, 15 Januari). 4 Tantangan bagi Perempuan saat Banjir dan Mengungsi. Magdalene. https://magdalene.co/story/4-tantangan-bagi-perempuan-saat-banjir-dan-mengungsi/

Hendriyeni, P. (2024). Perilaku Penggunaan Pembalut dan Dampak Bahaya Penggunaan Jangka Waktu yang Lama Bagi Kesehatan Reproduksi. Jurnal Ilmiah Cerebral Medika, 5(2), 3–3. https://doi.org/10.53475/jicm.v5i2.155

Jurnal Harian Kota. (2026, 3 Januari). Dari Jakarta ke Sumatra: Empati Nasional Hadapi Banjir 2025. https://www.jurnalhariankota.com/empati-nasional-banjir-2025/ (Accessed: 22 June 2026)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 6 Desember). Pasca Bencana Besar, Kemenkes Pastikan Akses Layanan Kesehatan Menjangkau Seluruh Wilayah. https://www.kemkes.go.id/id/pasca-bencana-besar-kemenkes-pastikan-akses-layanan-kesehatan-menjangkau-seluruh-wilayah

Kompas. (2025, 25 Desember). Sebulan Usai Banjir Sumatera, Korban Tewas Capai 1.135 orang. Kompas.id. https://nasional.kompas.com/read/2025/12/25/17235101/sebulan-usai-banjir-sumatera-korban-tewas-capai-1135-orang

Muazam, A. R. (2025, 1 Desember). Peringatan Keras dari Bencana Sumatera. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2025/12/01/peringatan-keras-dari-bencana-sumatera/ (Accessed: 21 June 2026)

Putra, E. (2026, 7 Februari). Kebutuhan Perempuan Kerap Terabaikan, Ribuan Menstrual kit dikirim untuk Korban Bencana Sumatra. Tribun Jakarta. https://jakarta.tribunnews.com/news/430050/kebutuhan-perempuan-kerap-terabaikan-ribuan-menstrual-kit-dikirim-untuk-korban-bencana-sumatra

Putri, N. F., Maharani, N., Azizah, N., & Dari, R. W. (2025). Analisis Risiko Gangguan Pembelajaran SMAN 12 Padang Akibat Banjir Bandang Desember 2025: Dampak, Mitigasi, dan Strategi Pemulihan. Journal Educational Research and Development, 2(2), 811–819. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jerd/article/view/908

Redaksi Halodoc. (2020, 28 Oktober). Berapa Kali Normalnya Mengganti Pembalut dalam Sehari? Halodoc. https://www.halodoc.com/artikel/berapa-kali-normalnya-mengganti-pembalut-dalam-sehari

Shabrina, D. (2025). Kemenkes: Banyak Gudang Farmasi, Vaksin, hingga Bank Darah Rusak Akibat Bencana Sumatera. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/kemenkes-banyak-gudang-farmasi-vaksin-hingga-bank-darah-rusak-akibat-bencana-sumatera-2096243

Siringoringo, J. (2025, 11 Desember). Solidaritas Relawan Masyarakat Adat Ditengah Bencana Sumatera: Komunitas Bantu Komunitas. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. https://www.aman.or.id/news/read/2274 (Accessed: 22 June 2026)

Sizdah, R. et al. (2026). Ekofeminisme Vandana Shiva dan Gerakan Perempuan Lingkungan di Indonesia: Studi Kasus Perjuangan Kartini Kendeng. Pubmedia Social Sciences and Humanities, (3), pp. 1–12.

Suliantoro, B. W. and Murdiati, C. W. (2023). Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan dan Menyelamatkan Lingkungan. 5th edn. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Tempo.co. (2018, September 17). Tinggal di Tenda, Ini Ketakutan Perempuan Korban Gempa Lombok. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/tinggal-di-tenda-ini-ketakutan-perempuan-korban-gempa-lombok-816417

UN Women & UNFPA. (2025, 6 Desember). Gender Alert №1: Critical Gender and Protection Needs in the Sumatra Emergency. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/indonesia/gender-alert-no-1-critical-gender-and-protection-needs-sumatra-emergency

Universitas Gadjah Mada. (2025, 8 Mei). Dokter Spesialis UGM Beri Tips Cegah Penularan Penyakit Kulit dari Pembelian Baju Bekas. https://ugm.ac.id/id/berita/dokter-spesialis-ugm-beri-tips-cegah-penularan-penyakit-kulit-dari-pembelian-baju-bekas

Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. (2025, December 21). Tzu Chi Memulai Pembangunan 2.500 Hunian Tetap di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. https://www.tzuchi.or.id/read-berita/tzu-chi-memulai-pembangunan-2-500-hunian-tetap-di-sumatera-utara-aceh-dan-sumatera-barat/13116 (Accessed: 22 June 2026)

Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. (n.d.). Dari Huntara ke Huntap, Korban Banjir Aceh Utara Kembali Menata Hidup. https://www.tzuchi.or.id/read-berita/dari-huntara-ke-huntap-korban-banjir-aceh-utara-kembali-menata-hidup/13534 (Accessed: 22 June 2026)