Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Hukum tata pemerintahan mengandung tiga kata, yaitu hukum, tata, dan pemerintahan. Hukum memiliki pengertian bahwa hukum adalah aturan untuk mengatur. Tata dan pemerintah dijadikan satu frasa, yaitu “tata pemerintahan” yang diartikan sebagai satu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuatan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Kata pemerintahan dapat diartikan pula sebagai sebuah proses, perbuatan, atau cara memerintah. Maka, hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur segala tindakan atau perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Hukum tata pemerintahan memiliki tujuan dalam memberikan arahan mengenai bagaiaman jalannyaa aktivitas dan perbuatan pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Kewenangan dan aktivitas perbuatan memerintah oleh aparat pemerintah ditata dalam rangka mencapai tujuan negara juga.

Penataan kekuasaan, kewenangan, dan aktivitas pemerintahan ditetapkan serta dirumuskan secara legal-yuridis. Keabsahan atas penataan tersebut merupakan cara pemerintah untuk mendapatkan kekuasaan kewenangan, dan aktivitasnya secara legal. Juga, hal ini diperlukan rakyat atau warga negara sebagai alat kontrol terhadapa pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum tata pemerintahan menyangkut hubugan antara pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah kedudukannya sebagai penyelenggara kesejahteraan umum yang memerlukan hak dan wewenang. Maka, dengan hal tersebut, pemerintah dapat menjalankan aktivitas pemerintahan melalui hal tersebut.

Hukum tata pemerintahan memiliki keterkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi dan ilmu pemerintahan Hubungan tersebut menyatakan bahwa hukum tata pemerintahan memiliki bidang dengan keterkaitan dan pembicaraan yang sama.

Hukum tata negara adalah hukum yang berkaitan dengan organisasi negara dengan objek pengaturannya adalah kewenangan organ-organ negara dan huungan antara organ negara satu sama lain. Hukum ini berkenaan dengan pengaturan hukum khususnya hukum dasar mengenai struktur dan organ negara. Pembahasan di dalamnya berisi mengenai jabatan pemerintahan yang ada dalam struktur dan organ negara.

Hukum tata negara merupakan cabang dari ilmu hukum. Hukum ini selalu dikaitkan dengan suatu tatanan bernegara yang memberikan penekanan bagaimana sebuah negara didirikan dan diatur. Acuan utama dalam bernegara adalah hukum dasar dan konstitusi keterkaitan hukum ini dengan hukum tata pemerintahan adalah sisi penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah yang diselenggarakan dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang.

Hukum administrasi negara berkenaan dengan pengaturan hukum ang beraitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hukum ini khusus berkaitan dengan tindakan atau perbuatan pemerintahan sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dapat dinilai atau diukur. Melalui hukum ini, pemerintah diatur dan dibatasi dengan tujuan untuk tidak melakukan penyimpangan.

Secara umum, hukum administrasi negara dipahami sebagai hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang. Hukum ini juga melakukan pengaturan hukum yang dilakukan pemerintah.

Kaitan dengan hukum tata pemerintahan adalah hukum administrasi negara condong pada pendekatan hukum administrasi secara sempit, yaitu hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, tindakan atau perbuatan pemerintahan, keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan, wewenang pemerintahan, instrumen atau sarana pemerintahan, da penegakan hukum pemerintahan. Dalam penguraian tersebut, hukum tata pemerintahan memiliki objek kajian yang meliputi pengaturan terhadap kekuasaan eksekutif semata.

Ilmu pemerintahan termasuk dalam cabang ilmu, yaitu lingkup ilmu sosial dan ilmu politik. Ilmu ini berkaitan dengan persoalan tatanan sosial kemasyarakatan. Ilmu pemerintahan mengkaji bagaimana pelaksanaan eksekutif, legislatif, dan kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Ilmu ini mengkaji juga mengenai hubungan antara warga negara dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks pelayanan.

Ilmu pemerintahan memiliki kaitan dalam hukum tata pemerintahan. Kaitan tersebut mencakup persoalan kepemimpinan negara dalam pemerintahan yang berkaitan juga dengan konsep integritas, kapabilitas, dan politik pemerintahan.

Hukum tata pemerintahan ada untuk mengatur mengenai landasan, kedudukan, dan wewenang pemerintahan. Keberadaan hukum itu pula sebagai suatu keabsahan suatu tindakan pemerintahan, instrumen, atau sarana pemerintahan dan penegakan hukum pemerintahan.

Kedudukan hukum tata pemerintahan merupakan bagian dari hukum administrasi dan bagian dari hukum publik. Hukum ini secara khusus berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Objek kajian utama dari kajian hukum tata pemerintahan adalah pemerintah dan pemerintahan, yaitu tidak hanya sebagai organ atau badan pemerintahan, akan tetapi juga berkenaan dengan fungsi pemerintahan atau kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ruang lingkup dari hukum tata pemerintahan adalah berkaitan dengan hukum yang mengatur pemerintah dan pemerintahan. Secara khusus, hukum ini berkaitan dengan landasan, kedudukan hukum, dan wewenang pemerintahan, tindakan atau perbuatan pemerintahan, keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan, instrumen atau sarana pemerintahan dan penegakan hukum pemerintahan.

Pendekatan utama hukum tata pemerintahan adalah dengan menggunakan konsep hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu pemerintahan. Ketiga cabang ilmu tersebut untuk menghasilkan kajian yang lebih baik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah melalui suatu tindakan atau perbuatan pemerintah.

Hukum tata pemerintahan memiliki subjek dalam menjalankan pemerintahan. Subjek dalam hukum tata pemerintahan meliputi, pegawai, jabatan-jabatan, negara, dinas-dinas dan BUMN serta BUMD.

Subjek tersebut ada sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hubungan subjek tersebut dengan hukum tata pemerintahan adalan hubungan mengenai hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum publik. Sehingga, aktivitas subjek didasari oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku.

Sumber hukum tata pemerintahan, yaitu arti materiil dan arti formil didefinisikan sebagai berikut. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dalam hal konkret tindakan mereka yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang karena bentuk sehingga kaidah hukum menjadi berlaku umum.