Investasi Negara di Bidang Olahraga Harusnya Dikurangi

Stadion Palaran. Sumber: Kaltimkece.id

Di masa keemasan ekonomi dunia pasca Perang Dunia II, menjadi tuan rumah event olahraga besar seperti Olimpiade, Piala Dunia Sepakbola adalah sebuah kebanggaan nasional. Motifnya beragam, dari politik Perang Dingin, menunjukkan kemajuan ekonomi, hingga membuktikan superioritas ideologi. Namun, seiring waktu, kesadaran mulai muncul: investasi besar-besaran di bidang olahraga sering kali boros, tidak berkelanjutan, dan dampak ekonominya kerap dilebih-lebihkan.

Olahraga, seperti industri pariwisata atau hiburan (film dan musik), sering dianggap sebagai penggerak ekonomi yang signifikan. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, manfaatnya tidak selalu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pada awalnya, olahraga lahir dari esensi manusiawi: seleksi alam, “survival of the fittest,” untuk menghasilkan individu yang kuat secara fisik nan pejuang tangguh. Lebih dari itu, olahraga juga menjadi alat untuk mempererat ikatan komunitas. Namun, seiring waktu, esensi ini terkikis oleh komersialisasi. Cabang olahraga terus bertambah, sponsor korporat mendominasi, dan nilai-nilai luhur digantikan oleh ambisi keuntungan.

Banyak yang percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat “soft power” yang efektif. Uni Soviet pernah membanggakan johan caturnya sebagai bentuk supremasi intelektualnya, tetapi nyatanya mereka tetap tertinggal dalam sains dan teknologi dibandingkan negara-negara Barat. Kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 di Qatar, meskipun membanggakan, tidak mampu menutupi krisis ekonomi yang parah di negara tersebut, inflasi tahunan mencapai lebih dari 200% pada 2023, menurut data Bank Dunia. Lionel Messi mungkin bisa bersantai di Amerika Serikat, tetapi rakyat Argentina masih bergulat dengan kemiskinan. Demikian pula, partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 di Korea Selatan tidak mengurangi perseturuan antar kedua negara. Klaim bahwa olahraga bisa menjadi “jembatan perdamaian” juga terdengar mengada-ada ketika kita melihat penolakan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 beberapa waktu lalu. Saya setuju bahwa olahraga dan individu seharusnya tidak dicampuradukkan dengan politik negara, tetapi argumen perdamaian itu jelas rapuh dan normatif.

Harapan yang sama pernah ingin dicapai oleh klub sepakbola Anzhi Makhachkala. Klub ini dibeli hartawan Rusia Suleyman Kerimov yang berasal dari Dagestan. Suleyman yang juga sekutu Putin membeli pemain-pemain top, dikomandoi pelatih kawakan Guus Hiddink, seakan-akan membuatnya sebagai jelmaan Man City di Rusia. Tujuan Suleyman mulia, mungkin dengan kejayaan Anzhi setidaknya membuat secercah kedamaian di Dagestan. Namun, meski sempat mencapai posisi ketiga Liga Rusia 2012/13 dan babak 16 besar Europa League, klub ini bangkrut pada 2019 akibat krisis finansial Kerimov, kehilangan lisensi profesional pada 2022, dan tak meninggalkan bukti konkret bahwa kejayaannya berdampak pada perdamaian di Dagestan, yang hingga kini masih bergulat dengan ketidakstabilan.

Sementara itu, masa depan atlit juga sangat rawan. Saya teringat dahulu beberapa pemain Persiraja menjadi pegawai PDAM Tirta Daroy atau BPD Aceh (sekarang Bank Aceh). Ada juga saya dengar atlet yang diprioritaskan menjadi PNS di Dinas tertentu. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apalagi mereka yang pernah memberikan medali bagi daerah, yang kemudian mereka akan menuntut untuk diperhatikan dan publik merasa Pemda mengabaikan mereka. Kita tentu tidak lupa berita para atlit menjual medali karena kesulitan hidup. Baca: ​Nasib Pilu 30 Atlet Berprestasi RI, Jual Medali sampai Mengemis.

Keterlibatan BUMN/BUMD

Di balik banyak persoalan di negara kita, ironisnya BUMN kita dipaksa untuk membiayai industri olahrga kompetisi ini. PLN untuk voli, Bank Mandiri untuk Basket atau BNI untuk Bulu Tangkis. Pertamina, Bank Mandiri memiliki klub voli sendiri. BUMD, Bank Pembangunan Daerah kadang juga dipaksa untuk membiayai sponsor klub sepakbola setempat. Bahkan perihnya lagi terkadang PDAM juga dipaksa menjadi sponsornya. Padahal, sepengetahuan saya mayoritas PDAM dalam status sakit atau tidak sehat. Membiayai diri sendiri saja masih sulit tapi harus membiayai klub olahraga hanya demi prestise pemimpin daerah. PLN atau Pertamina hidup karena subsidi pemerintah juga (walau di atas kertas menghasilkan profit). Keterlibatan BUMN/BUMD juga membuktikan bahwa industri olahraga di Indonesia masih belum menjanjikan secara bisnis sehingga semacam perlu disubsidi.

Keterlibatan BUMN dan BUMD dalam pembiayaan olahraga sering kali tidak lepas dari campur tangan politisi dan pejabat tinggi yang menduduki posisi strategis di federasi olahraga, seperti ketua KONI daerah yang mayoritas adalah pejabat tinggi atau tokoh terkemuka — contohnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang pernah menjabat Ketua KONI Jateng (2015–2020). Ketua PSSI saat ini, Erick Thohir, adalah Menteri BUMN, sementara Ketua PBVSI (Rudy Susmanto) dan PBSI (Agung Firman Sampurna) adalah mantan petinggi Polri, dan Ketua PRSI, Anindya Bakrie, merupakan pengusaha ternama. Dan banyak lagi (baca:Daftar Pejabat Kabinet Jokowi Pimpin Federasi Olahraga). Sehingga jelas posisi mereka memungkinkan penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan dana publik, termasuk dari BUMN/BUMD, guna mendukung cabang olahraga yang mereka pimpin.

Dampak yang Dibesar-besarkan?

Kurangnya minat negara-negara untuk menjadi tuan rumah pertunjukan olahraga besar dalam beberapa tahun terakhir menjadi cerminan bahwa dampak ekonomi yang dulu digembar-gemborkan ternyata tidak sepenuhnya benar. Dahulu, menjadi tuan rumah Olimpiade, Piala Dunia, atau event olahraga mancanegara lainnya dianggap sebagai jalan pintas untuk mengangkat perekonomian, meningkatkan kunjungan turis, dan memperkuat citra global sebuah negara atau kota. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya: manfaat yang dijanjikan sering kali tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, dan keuntungan ekonomi yang ada cenderung mengalir ke segelintir pihak, seperti sponsor, korporasi, atau pemilik klub dan bukan untuk masyarakat luas.

Ekonom terkenal seperti Andrew Zimbalist, yang dikenal atas analisis kritisnya terhadap ekonomi olahraga, telah lama memperingatkan tentang mitos ini. Dalam bukunya Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup (2015), Zimbalist menegaskan bahwa investasi besar dalam infrastruktur -seperti stadion, fasilitas pelatihan, atau akomodasi , jarang menghasilkan keuntungan jangka panjang yang signifikan. Ia mencontohkan Olimpiade Rio de Janeiro 2016, yang menelan biaya lebih dari $AS 13 miliar, tetapi meninggalkan Brasil dengan stadion-stadion kosong dan utang publik yang membengkak. Studi Zimbalist juga menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan turis sering kali bersifat sementara dan tidak cukup untuk mengimbangi biaya penyelenggaraan, apalagi memicu efek domino ekonomi seperti yang sering diklaim.

Buku tersebut dapat dibeli di Google Playstore: Circus Maximus — The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup

Kasus serupa terlihat dalam liga olahraga domestik, seperti sepak bola atau voli. Di Indonesia, misalnya, pembangunan stadion megah untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) atau liga lokal kerap dijustifikasi dengan janji “multiplier effect” ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa setelah event selesai, fasilitas tersebut jarang dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 2018, saya terlibat dalam perencanaan kawasan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang digelar pada 2020 (meskipun akhirnya diundur ke 2021 akibat pandemi). Fokus saya saat itu adalah penataan kawasan pendukung, yang mencakup pembangunan jalan kawasan, sistem drainase, vegetasi, penerangan jalan umum (PJU), dan tata suara. Untuk komponen ini saja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp211,7 Milyar (Kampung Harapan dan Doyo Baru). Angka ini belum termasuk biaya pembangunan venue utama, seperti Stadion Lukas Enembe, yang menelan dana sebesar Rp1,3 triliun. Stadion ini, yang diresmikan pada 23 Oktober 2020 oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, memiliki kapasitas 42.000 penonton dan diklaim sebagai salah satu stadion termegah di Indonesia setelah Gelora Bung Karno (GBK). Namun, angka-angka ini hanya mencerminkan biaya pembangunan awal. Biaya perawatan jangka panjang belum termasuk di dalamnya, dan ini sering menjadi tantangan besar di daerah seperti Papua, yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang ekstrem. Sebagai contoh, pada tahun 2022, kawasan PON di Kampung Harapan, Jayapura, diterjang banjir bandang akibat penggundulan hutan di hulu Pegunungan Cyclops. Bencana ini memaksa pemerintah mengucurkan dana dari APBN sebesar Rp5 miliar (TA 2023) untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.

Penulis melakukan survei di Kawasan Olahraga PON Papua di Kampung Harapan (2022). Saat ini kerusakan akibat banjir bandang sudah diperbaiki. Sumber:koleksi pribadi

Jika kita bandingkan dengan program lain, misalnya perbaikan kawasan kumuh, biaya penataan kawasan PON tersebut bisa dialihkan untuk memugar 75–90 hektare kawasan kumuh di Papua. Ini berdasarkan estimasi biaya standar perbaikan kawasan kumuh di wilayah tersebut, yang biasanya berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp2,4 miliar per hektare.

Contoh stadion yang terbengkalai pasca PON bisa ditemui di Kaltim dan Riau. Kompleks Stadion Utama Kaltim merupakan peninggalan PON XVII 2008. Fasilitas olahraga bertaraf internasional itu dibangun dari APBD Kaltim itu dengan dana Rp800 miliar berkapasitas 38 ribu tempat duduk. Kompleks Stadion seluas 88 hektar itu menampung 10 venue. Beberapa gedung venue olahraga masih berdiri kokoh namun lusuh. Di banyak titik ditemui pohon-pohon tumbang, tiang lampu yang sebagian rusak hingga rerumputan liar menutupi jalan.

Fasilitas pendukung Stadion Utama Riau di Kota Pekanbaru yang digunakan pada PON XVIII 2012 juga terbengkalai dan tak terawat. Kabarnya karena ada sengketa lahan. Kawasan sekitar stadion terlihat tak terurus dengan ilalang dan pepohonan menjulang, mirip hutan kecil. Pedagang terlihat berada di sepanjang jalan menuju stadion utama jika masuk dari arah Jalan Soekarno-Hatta. Bahkan terdapat ‘tenda ceper’ yang diduga digunakan sebagai lapak mesum. (baca: PON Hasilkan ‘Monumen’ Terlantar, Ditumbuhi Ilalang hingga Jadi Lapak Mesum).

Fenomena ini juga tercermin dalam menurunnya minat global untuk menjadi tuan rumah event besar. Pada proses tender (bidding) Olimpiade Musim Panas 2024, hanya dua kota yang bertahan hingga akhir: Paris dan Los Angeles. Banyak kota lain, seperti Roma, Hamburg, dan Budapest, mundur karena tekanan publik yang khawatir akan beban finansial. Begitu pula dengan Piala Dunia 2026, di mana hanya tawaran gabungan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang akhirnya terpilih, setelah negara-negara lain enggan bersaing. Ini menunjukkan pergeseran paradigma: negara-negara kini lebih kritis terhadap narasi manfaat ekonomi olahraga dan lebih memilih menghindari risiko “gajah putih”, barang mewah namun menjadi beban empunya.

Bukan berarti kami menganggap olahraga itu sendiri tidak bernilai. Namun, seperti yang ditegaskan Zimbalist, fokusnya harus bergeser dari proyek prestise semu menuju investasi yang benar-benar berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Di Indonesia, misalnya, daripada membangun stadion raksasa yang jarang terpakai, anggaran bisa dialihkan untuk fasilitas olahraga komunitas di tingkat desa yang sederhana namun fungsional dan bermanfaat pada komunitas seperti lapangan desa, jalur sepeda, atau gym terbuka, yang lebih relevan dengan kebutuhan sehari-hari rakyat. Dengan begitu, olahraga bisa kembali ke esensinya: bukan sekadar ajang pamer, tetapi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kohesi sosial, tanpa membebani kas negara.

Naturalisasi

Pemerintah Indonesia belakangan ini menunjukkan semangat luar biasa dalam menaturalisasi pemain sepak bola keturunan, terutama mereka yang memiliki darah Indonesia dan berkarier di liga-liga Eropa. Langkah ini sering dikemas sebagai strategi cepat untuk meningkatkan prestasi tim nasional, sekaligus menjadi kebijakan populer yang mudah “dijual” kepada publik yang haus akan kejayaan olahraga. Namun, di balik sorak-sorai suporter, ada pertanyaan mendasar: mengapa kita begitu antusias menaturalisasi talenta di bidang olahraga, tetapi mengabaikan potensi keturunan Indonesia di bidang lain yang jauh lebih strategis, seperti sejarawan, ilmuwan, insinyur, atau pengusaha sukses? Bukankah kontribusi mereka bisa memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi bangsa?

Naturalisasi pemain sepak bola, seperti Thom Haye, Rafael Struick, atau Jay Idzes, memang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Prestasi timnas yang meningkat , misalnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 , sering dijadikan pembenaran. Namun, jika ditelusuri, dampaknya lebih banyak bersifat simbolis dan jangka pendek. Sepak bola, meskipun mampu membangkitkan semangat nasionalisme, tidak secara langsung menyelesaikan masalah struktural seperti kemiskinan, pendidikan, atau ketertinggalan teknologi. Sebaliknya, bayangkan jika Indonesia menaturalisasi ilmuwan keturunan seperti Prof. Nelson Tansu, seorang insinyur keturunan Indonesia yang menjadi pakar nanoteknologi di Universitas Lehigh, AS, atau Dr. Warsito Purwo Taruno, penemu teknologi ECVT (Electrical Capacitance Volume Tomography) yang pernah bekerja di Jepang. Menaturalisasi atau setidaknya mempermudah kembalinya talenta seperti mereka , dengan insentif pajak, kemudahan birokrasi, atau dukungan riset , bisa mempercepat kemajuan teknologi dan ekonomi kita. Sebaliknya, fokus pada naturalisasi atlet lebih terasa seperti langkah populis yang mengejar euforia sesaat, bukan solusi jangka panjang.

Praktik menarik bakat strategis melalui naturalisasi bukan hal baru di dunia. Amerika Serikat, misalnya, telah lama memanfaatkan sistem Green Card untuk “mengimpor” otak-otak terbaik dari seluruh dunia. Menurut data Migration Policy Institute, pada 2022 saja, AS memberikan lebih dari 1 juta Green Card, dengan sebagian besar penerima adalah profesional terampil di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Hasilnya, Silicon Valley menjadi pusat inovasi global, didorong oleh talenta seperti Satya Nadella (CEO Microsoft) atau Sundar Pichai (CEO Google), yang berasal dari India tetapi berkembang di AS. Singapura juga sukses dengan pendekatan serupa. Melalui skema Permanent Residency yang selektif, negara kecil ini menarik pengusaha, insinyur, dan akademisi berbakat, yang berkontribusi pada PDB per kapitanya yang mencapai 82.794 dolar AS pada 2023 , tertinggi di Asia Tenggara menurut IMF. Bandingkan dengan Indonesia, yang masih bergumul dengan PDB per kapita sekitar 4.941 dolar AS pada tahun yang sama.

Meskipun Singapura dikenal dengan kekayaan dan kemajuan ekonominya, negara tetangga kita ini sempat gencar melakukan naturalisasi pemain asing pada awal 2000-an untuk memperkuat tim nasional sepak bola. Namun, intensitas kebijakan tersebut kini menurun, kemungkinan karena dampaknya kurang signifikan, meskipun berhasil membawa mereka meraih gelar Piala AFF berulang kali. Fokus kini tampaknya beralih ke pengembangan talenta lokal guna membangun fondasi olahraga yang lebih berkelanjutan.

Kritik ini bukan berarti menolak naturalisasi atlet sepenuhnya. Namun, prioritas harus dipertimbangkan ulang. Jika naturalisasi dilakukan, mengapa tidak menargetkan bidang yang benar-benar mendukung pembangunan nasional? Sepak bola boleh jadi hiburan rakyat, tetapi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan adalah fondasi kemajuan sebuah bangsa. Pemerintah perlu berpikir lebih strategis: jangan hanya mengejar sorak sorai tribun, tetapi juga warisan yang membawa Indonesia keluar dari status negara berkembang. Naturalisasi talenta non-olahraga bisa menjadi investasi cerdas , bukan sekadar trofi, tetapi kemakmuran yang nyata.

Akhirul kalam….

Akhir kata, mari kembalikan esensi dari olahraga itu sendiri sebagai hiburan sederhana dan sarana mempererat komunitas. Jangan membuang uang hanya untuk prestise yang semu. Ini semua tentang prioritas, seperti halnya keluarga miskin, uang untuk makan dan sekolah lebih penting dan jauh lebih penting dari memiliki iPhone hanya untuk tampak kaya, yang pada akhirnya tetap tak bisa menutupi kenyataan sebenarnya.

Industri olahraga kompetisi sebaiknya dikembangkan di negara-negara yang telah mencapai tahap ekonomi pasca-industri karena mereka memiliki infrastruktur, teknologi, dan sumber daya finansial yang memadai untuk mendukung ekosistem olahraga yang kompleks. Pada tahap ini, negara-negara tersebut biasanya telah beralih dari ketergantungan pada manufaktur ke ekonomi berbasis pengetahuan dan jasa, sehingga mampu berinvestasi dalam fasilitas canggih, pelatihan atlet berstandar tinggi, dan penyelenggaraan event internasional. Selain itu, masyarakat di negara pasca-industri cenderung memiliki tingkat pendapatan dan waktu luang yang lebih besar, yang meningkatkan permintaan akan hiburan olahraga serta mendukung pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan. Dengan demikian, negara-negara tersebut dapat memaksimalkan potensi ekonomi dan sosial dari olahraga kompetisi, seperti menciptakan lapangan kerja dan memperkuat identitas nasional.