Distorsi Konseptual Anarkisme dalam Wacana Publik

Anarchism

“Eh, lihat tuh orang-orang yang demo, mereka anarkis banget njir. Masa fasilitas umum dirusak ampe kek gitu,” kira-kira begitulah komentar yang sering muncul dari masyarakat ketika menyaksikan aksi massa yang berujung perusakan. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa setiap kali kata anarkis didengar atau dibaca, yang segera muncul di benak banyak orang adalah perusakan, kericuhan, kegaduhan, dan berbagai bentuk kekacauan lainnya. Namun, benarkah anarkisme sesederhana itu? Kenyataannya tidak, anarkisme memiliki makna dan penjelasan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar gambaran tersebut.

Pemahaman tersebut muncul karena adanya proses pereduksian makna terhadap anarkisme, di mana anarkisme dipahami hanya sebatas tindakan destruktif. Ini bukan sekadar salah paham biasa, melainkan sebuah distorsi konseptual yang mengaburkan makna asli anarkisme itu sendiri. Lalu, bagaimana pemahaman keliru ini bisa tertanam dalam benak mayoritas masyarakat? Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah media. Sering kali, media menggunakan istilah tersebut secara tidak tepat untuk menggambarkan kericuhan dalam aksi demonstrasi. Inilah yang kemudian membentuk pemahaman yang dangkal terhadap anarkisme.

Di titik ini, penting untuk tidak berhenti hanya pada label. Kita perlu melihat lebih jauh. Anarkisme adalah sebuah filsafat politik yang menolak keberadaan negara karena dianggap menciptakan ketidakadilan, ketimpangan, dan mengekang kebebasan individu. Namun, anarkisme tidak berhenti pada penolakan terhadap negara semata, melainkan juga mengkritik segala bentuk kekuasaan dan otoritas yang bersifat memaksa.

Mengaitkan kekerasan dengan anarkisme sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Errico Malatesta pernah melihat kekerasan sebagai salah satu cara untuk menumbangkan struktur hierarkis dalam pemerintahan atau negara. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Mikhail Bakunin bahwa “hasrat merusak juga merupakan hasrat kreatif.” Namun, pemahaman ini menjadi keliru, bahkan fatal, jika dilepaskan dari konteksnya.

Perlu dipahami bahwa Anarkisme tidak hanya menolak keberadaan kekuasaan politik, tetapi juga mempertanyakan keberadaan kekuasaan ilahiah. Hal ini didasarkan pada pernyataan pelopor anarkisme modern, Mikhail Bakunin, yang pernah mengatakan, “Jika Tuhan sungguh ada, maka ia pun harus dilenyapkan.” Namun, pandangan ini masih menjadi perdebatan, karena terdapat beberapa kelompok dalam anarkisme yang justru menggabungkan konsep anarkisme dengan landasan teologis atau agama. misalnya, “The Muslim Anarchist’s Charter”, anarkisme kristen yang terinspirasi dari ajaran Leo Tolstoy, dan lain-lain.

Namun, kritik anarkisme tidak hanya berhenti pada penolakan terhadap otoritas semata. Ia juga bergerak lebih jauh, menyentuh bagaimana kekuasaan itu bekerja dalam realitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, anarkisme melihat bahwa negara tidak pernah benar-benar netral. Ia cenderung berpihak pada kepentingan kelas tertentu, terutama mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi. Peter Kropotkin, misalnya, berpendapat bahwa negara kerap menjadi alat untuk melanggengkan dominasi kaum borjuis, sekaligus mempertahankan relasi yang eksploitatif terhadap kelas pekerja. Dari sudut pandang ini, anarkisme tidak hanya berbicara tentang kebebasan individu saja, tetapi juga tentang upaya mewujudkan keadilan sosial dengan menantang struktur-struktur yang melanggengkan ketimpangan tersebut.

Pada akhirnya, pemahaman yang dangkal terhadap suatu hal hanya akan menciptakan kebodohan tiada akhir, terutama ketika anarkisme terus-menerus dimaknai secara sempit sebagai sekadar kerusuhan dan tindakan destruktif. Kesalahpahaman ini tidak hanya mengaburkan makna asli anarkisme sebagai sebuah kritik terhadap kekuasaan, tetapi juga menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk melihatnya sebagai gagasan yang menawarkan kebebasan dan keadilan sosial. Akibatnya, yang tersisa bukanlah pemahaman yang utuh, melainkan sekadar pengulangan label “anarkis” tanpa benar-benar memahami apa yang dimaksud di dalamnya.