Ingatlah Selalu Munir dan Korban Kekerasan Negara Lainnya

Munir adalah penentang militerisme paling gigih. Ia cukup sering menangani kasus kekerasan HAM berat yang melibatkan tentara sebagai pelaku: dari kematian Marsinah, invasi Indonesia di Timor-Timur, hingga penculikan dan penembakan aktivis tahun 1998–1999. Ia kerap kali mengalami kekerasan negara: jarinya patah diinjak sepatu lars tentara pada peristiwa Kudatuli 1996, kantor organisasi yang didirikannya, KontraS, diobrak-abrik sepasukan preman suruhan tentara karena Munir bersama keluarga korban kekerasan militer sedang menyelidiki kasus penembakan aktivis tahun 1999, bahkan beberapa kali ia mendapatkan ancaman pembunuhan dan benar-benar dibunuh negara. Munir melakukan itu semua demi memusnahkan budaya politik di Indonesia yang berasaskan kekerasan. “Negara ini sudah lelah dengan kekerasan!” pekik Munir.

Kisah hidup Munir sebagai pejuang HAM dicatat dengan tekun oleh Matt Easton dalam bukunya Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan: Reformasi, Pembunuhan Munir, dan Pencarian Keadilan di Indonesia (Marjin Kiri, 2024). Buku ini layak diapresiasi karena mencoba mendokumentasikan perjalanan hidup seorang pejuang yang bukan dari kalangan elit sipil atau militer, dan yang paling penting adalah menempatkan korban kekerasan negara sebagai penggerak cerita yang nantinya mengungkapkan segala bentuk terorisme negara. Korban kekerasan HAM di Indonesia, atau bahkan di seluruh dunia, lebih sering dianggap statistik belaka oleh negara, bukan sebagai manusia seutuhnya yang memiliki riwayat hidupnya masing-masing.

Buku ini terbagi menjadi dua babak yang saling berhubungan: babak pertama membeberkan urutan kisah Munir selama berkiprah sebagai pejuang HAM yang konsisten menggugat impunitas aparat keamanan. Selanjutnya, babak kedua merupakan rekaman proses pengungkapan kasus pembunuhan Munir yang melibatkan persengkongkolan Badan Intelijen Negara (BIN)-Garuda dengan sangat terperinci.

Dalam babak kedua ini terkuak fakta mengenai hubungan antara ko-pilot Pollycarpus dengan dua pejabat tinggi BIN, Muchdi Pr. dan Hendropriyono. Kedua tokoh ini punya sejarah dengan Munir; Muchdi pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan tersangkut kasus penculikan dan pembunuhan aktivis 1998 (kasus ini ditangani oleh Munir), sedangkan Hendropriyono memerintahkan prajuritnya untuk melakukan pembantaian di Talangsari tahun 1989 yang mana Munir merupakan advokat bagi penyintas peristiwa itu. Selain itu, Munir juga pernah menentang penunjukan Hendro sebagai Ketua BIN dan menggagalkan upaya Hendro untuk memperluas kekuasaan BIN secara drastis (hlm.210).

Munir jengah dengan impunitas yang dinikmati aparat. Ketika tentara gencar menculik aktivis prodemokrasi, sangat sulit bagi masyarakat sipil menyebut nama jenderal yang memerintahkan tindakan bengis itu. Bagi Munir, melantangkan nama pelaku kejahatan HAM itu penting, sekalipun dia adalah seorang jenderal yang punya kekuasaan maksimal untuk membungkam masyarakat sipil. Ia sempat berdiskusi dengan Suciwati, istrinya, tentang inisiatif membentuk organisasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Sejak ide itu dicetuskan, Munir paham dengan resiko terburuk yang akan diterimanya: kematian.

KontraS tidak berkutat pada pendekatan hukum saja. Organisasi ini aktif dalam pendampingan korban, melangsungkan investigasi pengungkapan pelaku penculikan atau kasus pelanggaran HAM lainnya, hingga menggalang dukungan publik untuk bersolidaritas kepada korban. Usman Hamid, anggota KontraS yang saat ini menjabat sebagai direktur Amnesty International, pernah didamprat Munir karena mengeluh ketika dirinya ditempatkan di bagian mobilisasi. “Kenapa Cak Munir taruh saya di mobilisasi? Saya mau ditempatkan di divisi legal. Saya, kan, mahasiswa hukum!” keluh Hamid. Munir menjawab keluhan Hamid dengan keras: “Hukum sudah tidak berfungsi. Saya butuh kamu sebagai aktivis mahasiswa, bukan sarjana hukum…HAM harus menjadi gerakan yang besar.” (hlm.113).

Untuk menangani kasus HAM, tidak cukup jika mengandalkan hukum saja. Munir ingin para advokat KontraS memiliki kepekaan politik yang memadai untuk menguliti segala bentuk intrik. Ia menyaksikan sendiri betapa mudahnya tentara dengan pangkat tinggi bisa terhindar dari jeratan hukum. Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai komandan tertinggi Kopassus, segera melarikan diri ke Yordania setelah dicopot oleh Wiranto dari dinas ketentaraan. Munir mencurigai bahwa pencopotan ini tidak terkait dengan peran Prabowo dalam aksi penculikan, tetapi karena kalah saing dengan lawan terkuatnya, yaitu Wiranto. Wiranto sendiri sebagai Panglima ABRI kala itu sulit diseret menuju meja hijau untuk dimintai pertanggung jawaban atas kasus penembakan aktivis pada peristiwa Semanggi II tahun 1999 dan pembantaian Suai di Timor-Timur di tahun yang sama. Kedua tokoh militer ini malah aktif berpolitik hingga sekarang, dan ironisnya, Prabowo menjabat presiden periode 2024–2029.

Pertanyaan selanjutnya ialah: bagaimana caranya agar deretan jenderal penjahat HAM itu bisa dikenakan hukuman berat sehingga dapat meruntuhkan impunitas yang menyelubungi aparat keamanan?

Saat yang Tepat untuk Membaca Lebih Banyak Buku Tentang Korban Kekerasan Negara

Tahun 2024 menorehkan luka mendalam bagi seluruh korban kekerasan negara pada era orde bau. Mantan menantu Harto jagal, Prabowo, dengan mudahnya melenggang ke tampuk kekuasaan paling tinggi di negeri ini. Hari-hari selanjutnya lebih dahsyat lagi: RUU TNI disahkan menjadi UU TNI yang memberikan kesempatan bagi serdadu untuk membanjiri ruang sipil yang demokratis, dan puncaknya adalah penjagal bengis malah diberikan gelar pahlawan oleh negara.

Inilah saat yang tepat untuk membaca lebih banyak buku tentang korban kekerasan negara, dan kamu bisa memulainya dengan membaca Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan. Buku ini tak hanya berfokus terhadap pendokumentasian kasus pembunuhan Munir di udara, justru buku setebal 457 ini menguak begitu banyak bukti kekerasan orde bau yang berkaitan dengan perjalanan hidup Munir sebagai pendekar HAM. Dari kasus-kasus yang ditangani Munir, muncullah nama-nama penyintas kekerasan Harto yang merentang dari tahun 1989–1998, dan bahkan Munir sendiri dibunuh secara sistematis oleh perangkat negara pada tahun 2004. Sebagaimana mengingat Munir, kita juga perlu mengingat korban kekerasan lainnya.

Tahun 1965 menjadi tonggak awal kemerosotan moral orde bau. Jutaan rakyat menjadi korban dan mereka tenggelam dalam angka. Kita tidak kuasa mengeja nama-nama mereka. Mereka di-anonim-kan negara karena dianggap seolah kerikil yang menyelip dalam sepatu kekuasaan. Nama-nama ini tidak muncul ke ruang publik. Akibatnya, masyarakat luas tidak mengetahui apakah ini sebentuk pelanggaran hukum atau penertiban keadaan. Dengan mengingat nama-nama korban, selain yang terus-terusan disorot oleh media, kita tidak lagi bingung apakah benar negara bisa dengan tega melancarkan kekerasan? Jawabannya: rapal saja nama-nama korban kekerasan negara, dari situlah kita mengetahui watak negara sebenarnya.

Grace Leksana, salah satu editor buku Memori-Memori Kekerasan (Marjin Kiri, 2025), menganjurkan kita untuk mengingat kekerasan masa lalu. Mengapa? Atas ingatan tersebut, kita akan menghancurkan logika-logika yang melazimkan kekerasan sebagai solusi akhir dari segala permasalahan. Tak hanya itu, ingatan akan kekerasan masa lampau juga akan mengukuhkan tekad kita untuk melawan kekuasaan tunggal yang sewenang-wenang, dan pada akhirnya, kita bisa menyusun rencana dalam membangun kondisi dunia tanpa diskriminasi di masa depan.

Memang benar, kita sudah lelah dengan kekerasan, tetapi jangan sampai kelelahan tersebut menenggelamkan kita pada keputusasaan. Kasus Munir hingga 21 tahun ke depan sama sekali belum menemui titik terang, tapi masih banyak pihak yang mengupayakan keadilan bagi Munir, bahkan lebih jauh bagi kehormatan rakyat Indonesia sebagai manusia seutuhnya. Perjuangan ini memang meletihkan dan semoga kita tetap bisa melawan sekeras-kerasnya, seperti biasanya.