Jadong karena Merasa Memiliki Kuasa

Salah satu karakter toksik seseorang ketika menduduki ruang “kekuasaan” adalah sifat “paling merasa”. Merasa memiliki kuasa, merasa paling hebat, dan merasa bisa mengatur semuanya. Sesuka hati mengancam, menuntut, dan memecat yang tidak sejalan dengannya.

Oleh: Ahmad Atho’illah (Kolumnis Tuban)

SYED Hussein Alatas, politisi cum akademisi dan sosiolog asal Malaysia mendifinisikan seseorang yang paling merasa berkuasa dan sewenang-wenang dengan istilah jadong (jahat, bodoh, dan sombong).

Dalam penjelasannya, seseorang yang sedang menduduki atau berada di ruang kekuasaan disebut jahat ketika dia menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan dirinya dan kelompok. Tanpa peduli nasib orang lain — di luar barisannya.

Sementara disebut bodoh (bukan makna sebenarnya), karena tidak mampu membaca realitas sosial, tidak belajar dari pengalaman, dan tidak memahami posisinya dalam sistem demokrasi. Dan, disebut sombong karena merasa berkuasa, sehingga bisa melakukan apa saja sesuai kehendaknya.

Ketiga sifat itu sering kali kita temukan pada diri seseorang yang merasa berkuasa atas diri orang lain. Perasaan merasa berkuasa itu karena memiliki kehendak bebas untuk sewenang-wenang dalam menjalankan wewenang. Ketika ada yang tidak sepakat dengan dirinya, maka siap-siap menerima ancaman.

Di level nasional, kejadongan seorang pejabat itu terlihat dari perkara Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menggugat Tempo dengan gugatan imateriil sebesar Rp 200 miliar. Perkara sengketa pemberitaan yang semestinya bisa diselesaikan di Dewan Pers ini dipaksa masuk ke meja hijau.

Hemat penulis, sebagai seorang pejabat publik yang sudah berpengalaman, Amran paham betul cara penyelesaian sengketa pemberitaan. Namun, dengan pengaruh jabatan yang dimiliki, menteri cum penguasa ini mengabaikan apa yang telah dipahaminya.

Gugatan imateriil Rp 200 miliar jelas menegaskan bahwa ini bukan soal mengingatkan atau “menjewer” media yang dianggap salah dalam melakukan pemberitaan, tapi bertujuan untuk membangkrutkan media — jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Ada laku jahat (yang bermakna kesewenang-wenangan), bodoh (yang memiliki arti merusak sistem demokrasi), dan sombong (yang diwakili sifat “paling merasa”) dalam kasus ini.

Sementara itu, baru-baru ini — di level lokal, kejadongan itu tampak dalam kasus dugaan ketidakberesan pengelolaan gaji karyawan di salah satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Tuban. Salah seorang karyawan membeberkan, pasca mengadu ke kantor Jawa Pos Radar Tuban atas dugaan yang dimaksud, para karyawan malah mendapat intimidasi dan ancaman pemecatan dari pihak yayasan yang mengelola dapur MBG tersebut.

Pengakuan yang disampaikan karyawan SPPG itu menegaskan bahwa pihak yayasan seakan merasa memiliki kuasa atas nasib dan kehidupan karyawan. Tidak ada komunikasi maupun penyelesaian yang baik dan demokratis atas kasus tersebut. Sebaliknya, yang melawan keputusan yayasan bersiap menghadapi ancaman dan pemecatan.

Dalam konteks kejadongan, intimidasi hingga ancaman pemecatan ini merupakan bentuk “kejahatan” yang memanfaatkan kewenangannya untuk sewenang-wenang kepada mereka yang memiliki kuasa atas dirinya.

Sulit bagi saya membayangkan bagaimana perasaan mereka — yang menuntut kejelasan pengelolaan gaji malah menerima intimidasi. Padahal, gaji yang mungkin tidak seberapa itu sangat berarti bagi keluarganya. Dan saya meyakini, itulah alasan mereka memperjuangkan haknya. Karena hanya itu yang bisa diharapkan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi anak dan istri.

Semestinya — jika memiliki kesadaran atas nasib orang lain, pengelola SPPG yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan gaji kepada karyawan itu bisa membaca realitas sosial dengan baik. Bukan malah kesombongan karena merasa berkuasa yang dikedepankan, sehingga kehilangan empati atas hak gaji yang harus diberikan sebagai bentuk tanggung jawab.

Pihak-pihak yang sedang “berkuasa” atas nasib orang lain itu harus paham — bahwa mereka yang menyuarakan aspirasi itu hanya menuntut haknya. Tidak lebih dan tidak ada tendensi lain. Bagi mereka, bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga saja, sudah sangat bersyukur.

Itu pula yang dulu diperjuangkan Marsinah ketika menjadi seorang buruh. Namun, sebab kebebalan dan kejadongan seorang yang merasa memiliki kuasa, bukan hak yang didapat Marsinah, melainkan kematian yang akan selalu dikenang dan diteruskan perjuangannya oleh kaum buruh. Dan sudah sepatutnya pula kisah Marsinah menjadi ibrah kita bersama. Khususnya kepada mereka yang merasa memiliki kuasa. (*)

Tuban, 14 November 2025