PHK Massal Sritex: Nasib 10 Ribu Pekerja di Ujung Tanduk

Oleh: Michael Hernan Otniel*

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, industri tekstil menghadapi tantangan besar akibat resesi, persaingan ketat, dan fluktuasi harga bahan baku. Resesi global yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, menyebabkan turunnya permintaan terhadap produk tekstil. Sementara itu, persaingan dengan negara seperti Vietnam dan Bangladesh semakin sengit karena mereka menawarkan biaya produksi yang lebih rendah dan kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan. Vietnam misalnya, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP dan EVFTA untuk meningkatkan ekspor tekstilnya. Sedangkan Bangladesh menarik investasi dengan tenaga kerja murah dan insentif fiskal. Selain itu, harga bahan baku yang tidak stabil, seperti lonjakan harga kapas sebesar 25% pada 2023, serta pelemahan nilai tukar rupiah, semakin menekan biaya produksi industri tekstil Indonesia.

Kondisi ini menciptakan tekanan berat bagi industri tekstil Indonesia termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terpaksa melakukan PHK massal untuk bertahan di tengah badai krisis. Data dari kemnaker yang dilansir oleh CNBC menunjukan bahwa total dari 11.025 pekerja sritex kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini. Gelombang pertama PHK terjadi pada Januari 2025, dengan 1.065 karyawan dari anak usaha Sritex Group, dan PT Bitratex Semarang ikut terdampak. Kemudian pada Februari 2025, jumlah pekerja yang di-PHK melonjak drastis hingga 9.604 orang. Rinciannya, PT Sritex Sukoharjo memutuskan hubungan kerja dengan 8.504 pekerja, PT Primayuda Boyolali 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang 104 orang.

Keputusan PHK massal ini tidak hanya mengguncang para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga menggoyahkan perekonomian di sekitar pabrik. Ribuan keluarga di Sukoharjo dan daerah sekitarnya menghadapi hari-hari tanpa kepastian tentang penghasilan mereka. Usaha kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas pabrik, seperti warung makan dan penyedia jasa transportasi, ikut merasakan dampak ekonomi yang signifikan. Aziz, seorang pedagang makanan yang telah berjualan selama 30 tahun di area pabrik Sritex, menyampaikan kekhawatirannya setelah pabrik tutup. Sebagai pedagang yang bergantung pada pelanggan dari kalangan karyawan pabrik, Aziz merasa bingung tentang kelangsungan usahanya. Dengan penutupan pabrik, dia bersama ratusan pedagang lainnya kini harus memikirkan langkah selanjutnya untuk mencari sumber penghasilan baru. Selain itu, para pengusaha kos-kosan, tukang parkir, dan jasa laundry yang selama ini bergantung pada kebutuhan harian karyawan Sritex juga merasakan dampak besar. Banyak dari mereka yang sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa pelanggan utama mereka sudah tidak lagi tinggal di kawasan tersebut, mengingat sebagian besar karyawan yang terkena PHK kemungkinan besar akan meninggalkan daerah tersebut.

Di sisi lain, dampak sosial dari PHK massal ini semakin terasa seiring berjalannya waktu. Tidak sedikit pekerja yang mengalami kesulitan psikologis akibat kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Banyak dari mereka yang sebelumnya menjadi tulang punggung keluarga kini harus berjuang mencari pekerjaan di sektor lain yang mungkin tidak sejalan dengan keterampilan mereka. Situasi ini menambah ketidakpastian dan tekanan mental bagi para mantan pekerja. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa kembali ke kampung halaman, meninggalkan tempat tinggal mereka di sekitar pabrik demi menghemat biaya hidup.

Menyikapi gelombang PHK ini, serikat pekerja di Sritex mengajukan protes dan menuntut transparansi dalam kebijakan perusahaan. Mereka menekankan pentingnya kompensasi yang adil serta program pelatihan kerja bagi para pekerja yang terdampak agar dapat beradaptasi di sektor lain. Pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan lewat (PresidenRI, 2025) telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah akan berupaya memberikan solusi, termasuk penyediaan bantuan sosial dan program peningkatan keterampilan bagi para pekerja yang terdampak. Alhasil, dilansir dari (CNBC, 2025) pencairan hak-hak pekerja seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Kesehatan hingga saat ini berjalan dengan lancar. Beberapa eks-pekerja bahkan telah menandatangani kontrak kerja dengan investor baru yang akan melanjutkan bisnis PT Sritex.

Gelombang PHK massal di Sritex menandakan adanya tantangan besar bagi industri tekstil nasional. Persaingan ketat dengan produk impor, perubahan tren mode global, serta peningkatan otomatisasi dalam proses produksi menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri ini. Jika tidak ada intervensi dan strategi yang jelas, nasib ribuan pekerja tekstil lainnya juga bisa berada dalam bahaya. Krisis ini menunjukkan bahwa transformasi industri dan perlindungan tenaga kerja harus berjalan seiring. Pemerintah, pelaku industri, dan serikat pekerja perlu berkolaborasi untuk menciptakan solusi jangka panjang yang dapat menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan daya saing industri tekstil nasional.

Menurut Philip Alston, seorang pakar hak asasi manusia dan mantan Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem, PHK massal tanpa perlindungan yang memadai dapat memperburuk kesenjangan sosial dan meningkatkan risiko kemiskinan di kalangan pekerja yang terdampak. Dalam kasus Sritex, ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan menghadapi ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Hilangnya pendapatan tidak hanya berdampak pada mereka secara individu, tetapi juga pada keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pendidikan anak.

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), khususnya Pasal 11, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk akses terhadap makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai. Namun, dengan adanya PHK massal di Sritex, hak ini terancam karena banyak mantan pekerja yang kesulitan untuk segera mendapatkan pekerjaan baru di tengah kondisi industri yang tidak stabil. Dampaknya semakin besar di daerah seperti Sukoharjo dan sekitarnya, di mana ekonomi lokal sangat bergantung pada keberadaan pabrik tekstil. Selain itu, hilangnya ribuan pekerjaan dalam waktu singkat berisiko menciptakan tekanan sosial yang lebih luas. Para pekerja yang terkena dampak tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian masa depan.

Tanpa kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, dampak sosial dari PHK massal akan terus berlanjut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada keberlanjutan industri, tetapi juga pada kesejahteraan pekerja. Program peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja baru, serta perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan industri ke depan. Kejadian di Sritex harus menjadi pelajaran berharga bahwa industri dan tenaga kerja adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem ekonomi nasional.

Pabrik-pabrik tekstil seharusnya menjadi pusat produksi dan kesejahteraan, bukan ladang ketidakpastian. Kesejahteraan pekerja bukanlah beban, tetapi investasi bagi masa depan industri dan ekonomi bangsa.

Referensi

CNBC. (2025a, March 11). Sritex PHK 11.025 Pekerja, Begini Kronologinya. CNBC INDONESIA. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250311145331-4-617624/sritex-phk-11025-pekerja-begini-kronologinya

CNBC. (2025b, March 19). Menaker Ungkap Nasib Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Eks Buruh Sritex. CNBC INDONESIA. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250319104854-4-619880/menaker-ungkap-nasib-pencairan-bpjs-ketenagakerjaan-eks-buruh-sritex

PresidenRI. (2025, March 3). Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja dalam Penyelesaian Kepailitan PT Sritex. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-tegaskan-komitmen-lindungi-pekerja-dalam-penyelesaian-kepailitan-pt-sritex/