Sekularisasi Berawal dari Pertempuran Paus dengan Raja

Kerajaan di Eropa/Pexels

Hari ini, kita sering menganggap konsep pemisahan antara institusi agama dan negara sebagai sesuatu yang wajar, sebuah standar modernitas. Kebanyakan dari kita mendewakan konsep ini dengan berbagai bahasa filosofis. Namun, jarang dibahas bahwa awalnya pemisahan agama dengan negara lahir dari sebuah konflik brutal selama puluhan tahun di Eropa abad pertengahan yang dikenal sebagai “Kontroversi Investitur”. Sebelum belakangan konsep ini diberi jubah filosofis.

Untuk memahami konflik ini, kita lebih dahulu berkunjung imajiner ke Eropa. Dia abad ke-9 dan ke-10, benua itu adalah neraka duniawi. Eropa terkepung bangsa Viking yang menyerbu dari utara, kaum Saracen dari selatan, dan bangsa Magyar dari timur. Kekacauan begitu total hingga ada kisah pilu tentang para biarawan dari Noirmoutier yang terpaksa mengembara membawa relik suci mereka selama 40 tahun hanya untuk mencari tempat yang aman.

Dalam kekosongan kekuasaan ini, Gereja hancur lebur. Tidak ada perlindungan pusat. Satu-satunya yang bisa menawarkan keamanan adalah para panglima perang lokal dan raja. Namun, perlindungan ini tidak gratis. Gereja terpaksa masuk ke dalam sistem feodal.

Sejarawan Uta-Renate Blumenthal lewat bukunya “The Investiture Controversy,” menggambarkan di zaman itu, uskup dan abbas (kepala biara) bukan lagi sekadar pemimpin rohani; mereka menjadi bawahan raja, administrator tanah, dan bahkan panglima militer.

Akibatnya fatal, gereja mengalami sekularisasi total. Muncul fenomena “Simoni” (jual beli jabatan gereja) dan pernikahan klerus (untuk mewariskan tanah gereja ke anak-anak mereka). Gereja telah menjadi bisnis keluarga bangsawan.

Di sinilah ironi besar sejarah terjadi. Penyelamat Gereja saat itu adalah Dinasti Ottonian dari Jerman, khususnya Kaisar Henry III. Ia adalah penguasa yang saleh. Melihat kepausan di Roma yang korup, di mana pernah ada tiga paus yang saling bersaing, Henry III turun tangan. Ia memecat ketiganya dan mengangkat Paus Leo IX yang reformis.

Namun, tindakan penyelamatan ini mengandung benih konflik. Henry III membereskan Gereja karena ia merasa memiliki Gereja. Ia menganggap dirinya sebagai “Wakil Kristus” di bumi, bukan Paus.

Kebangkitan Para Reformis

Paus Leo IX dan lingkaran reformisnya, termasuk sosok brilian Kardinal Humbert, awalnya bekerja sama dengan Kaisar. Namun, mereka segera menyadari akar masalahnya. Korupsi, simoni, dan moralitas buruk klerus hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah “Investitur Lay” (pelantikan kaum awam).

Selama raja (kaum awam) yang berhak mengangkat uskup dan memberikan simbol kekuasaan spiritual (cincin dan tongkat gembala), Gereja tidak akan pernah murni. Loyalitas uskup akan selalu kepada raja, bukan kepada Tuhan atau Paus.

Maka, semboyan baru pun lahir: Libertas Ecclesiae (Kebebasan Gereja). Para reformis menuntut agar Gereja bebas dari campur tangan duniawi. Ketika Paus Gregorius VII, seorang biarawan radikal dan keras kepala, naik takhta; ia tidak lagi meminta. Ia menuntut.

Duel Gregorius VII vs Henry IV

Konflik memuncak menjadi duel pribadi antara Paus Gregorius VII dan Kaisar muda Henry IV. Gregorius mengeluarkan dekret yang melarang raja melantik uskup. Bagi Henry IV, ini adalah ancaman eksistensial. Separuh tanah Jerman dikuasai oleh uskup; jika ia kehilangan hak melantik mereka, ia kehilangan separuh kerajaannya.

Henry IV membalas dengan mencoba memecat Gregorius, menyebutnya “biarawan palsu”. Gregorius menjawab dengan senjata nuklir politik abad pertengahan, yakni ekskomunikasi. Ia mengucilkan Henry IV dari Gereja.

Dampaknya dahsyat. Di masa itu (zaman yang mengagungkan agama), raja yang diekskomunikasi adalah raja yang mati secara politik. Para bangsawan Jerman, yang memang ingin memberontak, mendapat legitimasi untuk menjatuhkan Henry. Kaisar yang gagah itu tiba-tiba sendirian.

Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu adegan paling dramatis dalam sejarah. Henry IV, sang Kaisar Romawi Suci, terpaksa menyeberangi pegunungan Alpen di musim dingin tahun 1077 menuju Canossa, Italia. Di depan kastel tempat Paus menginap, Henry berdiri tanpa alas kaki di tengah salju, mengenakan baju peniten (baju karung), menunggu selama tiga hari tiga malam. Tujuannya hanya untuk memohon ampun.

Gregorius berada dalam posisi sulit. Sebagai politisi, ia ingin menghancurkan Henry. Tapi sebagai imam, ia tidak bisa menolak pendosa yang bertobat. Akhirnya, pintu dibuka, dan pengampunan diberikan.

Kompromi yang Mengubah Dunia

Namun, Canossa bukanlah akhir. Perang terus berlanjut hingga kedua tokoh itu tiada. Penyelesaian baru tercapai pada tahun 1122 melalui “Konkordat Worms”.

Di permukaan, Konkordat Worms ini tampak seperti dokumen birokrasi kuno yang membosankan. Namun, ilmuwan politik Bruce Bueno de Mesquita lewat “The Predictioneer’s Game” membedah kesepakatan ini pakai kacamata modern Game Theory (Teori Permainan), dan melihat dokumen menyimpan “bom waktu” strategis.

Logika insentif yang tertanam dalam perjanjian tahun 1122 inilah yang menabur benih keruntuhan kekuatan politik Gereja Katolik, sebuah keruntuhan yang baru benar-benar meledak 500 tahun kemudian saat Reformasi Protestan.

Untuk memahami bagaimana ini terjadi, Mesquita mengajak kita melihat sejarah sebagai permainan strategis. Ada dua pemain utama, yakni Paus (Otoritas Gereja) dan Raja (Otoritas Sekuler). Ada pula aturan main dan insentif yang sangat jelas.

Seperti yang disinggung di atas, Konkordat Worms hadir sebagai solusi kompromi yang memiliki ketentuan yang tampak adil. Gereja mendapatkan hak untuk memilih dan melantik uskup secara spiritual (memberikan cincin dan tongkat gembala). Namun, Raja memegang kunci krusial lainnya, yakni hak memberikan “temporalities” atau kekayaan duniawi (tanah, istana, dan pendapatan) kepada uskup tersebut.

Di sinilah letak jebakan strategisnya. Dalam Game Theory, insentif adalah segalanya. Konkordat Worms secara tidak sengaja menciptakan struktur insentif yang menguntungkan Raja dalam jangka panjang.

Gereja memang “memilih” orangnya. Tetapi, bayangkan jika Gereja memilih kandidat yang dibenci Raja. Raja memiliki hak veto de facto, yakni ia cukup menolak memberikan tanah dan pendapatan kepada uskup tersebut. Tanpa tanah dan uang, seorang uskup di abad pertengahan tidak memiliki kekuatan apa-apa.

Akibatnya, Gereja terpaksa “bermain aman”. Untuk memastikan uskup mereka bisa makan dan bekerja, Gereja mulai menominasikan kandidat yang pasti disetujui Raja. Perlahan tapi pasti, kriteria uskup bergeser. Yang terpilih bukan lagi orang-orang yang paling suci atau teologis, melainkan mereka yang merupakan administrator andal, birokrat yang setia, dan sering kali berasal dari keluarga bangsawan yang dekat dengan Raja.

Transformasi Menjadi Pegawai Negeri

Selama berabad-abad pasca-Worms, uskup-uskup di Eropa perlahan berubah fungsi. Mereka secara efektif menjadi “pegawai negeri” atau pejabat negara yang berjubah agama. Loyalitas mereka semakin condong ke istana tempat sumber kekayaan mereka berasal, bukan ke Roma.

Raja-raja Eropa menyadari bahwa mereka bisa memanipulasi sistem ini. Mereka menggunakan hak “Regalian” (hak raja mengelola tanah gereja yang kosong) untuk menekan Roma. Jika Paus tidak kooperatif, Raja cukup membiarkan kursi uskup kosong dan menikmati pendapatannya sendiri. Gereja tidak punya pilihan selain tunduk pada keinginan Raja demi kelangsungan operasionalnya.

Skakmat di Era Reformasi

Inilah poin klimaks dari analisis ini. Ketika Martin Luther dan gelombang Reformasi Protestan menghantam Eropa 500 tahun kemudian, struktur yang dibangun oleh Konkordat Worms mencapai titik didihnya.

Mengapa begitu banyak Raja dan Pangeran Eropa dengan cepat mendukung Reformasi dan memisahkan diri dari Roma? Jawabannya ada pada kalkulasi biaya dan keuntungan.

Berkat dinamika yang dimulai di Worms, para Raja ini sebenarnya sudah menguasai struktur gereja di wilayah mereka secara de facto. Uskup-uskupnya adalah orang-orang mereka, tanahnya ada di bawah kendali mereka. Biaya politik untuk “putus hubungan” dengan Paus menjadi sangat murah karena Raja tidak perlu membangun infrastruktur baru.

Sebaliknya, insentif untuk memisahkan diri sangat tinggi, yakni dengan menjadi Protestan, Raja bisa mengambil alih kendali penuh tanpa perlu lagi berpura-pura meminta persetujuan Roma. Konkordat Worms, tanpa disadari, telah melatih negara sekuler untuk menjadi mandiri dan menjadikan Gereja surplus yang tidak lagi diperlukan dalam struktur kekuasaan negara.

Dengan memisahkan yang spiritual dan yang temporal, sejarah mewariskan ketegangan yang tak pernah benar-benar tuntas. Perdebatan tentang di mana persisnya batas otoritas agama berakhir dan di mana otoritas negara bermula, masih terus kita perdebatkan, di parlemen, di pengadilan, dan di ruang publik, hingga detik ini. Salju di Canossa mungkin sudah mencair seribu tahun lalu, namun dinginnya perseteruan itu masih terasa dalam struktur politik dunia modern kita.