Bagaimana Agar Kita Bisa Menghentikan ‘Budaya Titipan’?

Bayangkan dirimu duduk di kursi, mendengarkan temanmu melakukan presentasi. Materinya tentang budaya titip-menitip dalam pemerintahan, kita singkat saja nepotisme. Di akhir sesi, ada pertanyaan dari seseorang.

“Bagaimana agar kita bisa menghentikan nepotisme? Apakah kalian ada ide mungkin?”

Temanmu, dengan pengetahuan yang mereka miliki, mungkin akan berusaha menjawab sesederhana mungkin, seperti:

“Kami rasa orang-orang di dalam sistem itu perlu dibenahi, agar tidak mempraktikkan budaya nepotisme. Kalau mereka menyadari perbuatannya, seharusnya nepotisme tidak akan pernah bisa dilakukan lagi.”

Kamu akan mengangguk-angguk bagai burung perkutut, karena jawaban itu masuk akal dan kamu tak ingin mendebat. Namun, jika aku jadi kamu, aku akan berdecih dan berdiri, lalu bertepuk tangan bagai orang gila. Aku akan sangat mengapresiasi jawaban itu sekaligus pertanyaan yang dilontarkan dengan cara paling apresiatif sekaligus sarkastik, karena yah, di lingkungan kampus yang kita cintai, budaya nepotisme itu kental sekali.

Orang-orang sudah sadar nepotisme itu merugikan, tetapi tetap dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, “Kita sudah sadar ini salah, kenapa masih ada yang melakukannya?” Pertanyaan itu kemudian kujawab sendiri, Kawan.

Kampus kita itu suka sekali main negara-negaraan. Yes, everything is political around us, include our university activities, but sometimes in the bad way for ‘their’ track records. Dan ini menyedihkan — yang bukan siapa-siapa benar-benar harus menjilat dulu untuk jadi ‘siapa’.

Fenomena “Adek-Abang”

Jika Anda membaca tulisan saya perihal “Ludahi Saja Dirimu Jika Tak Berani Mengkritik Organisasimu Sendiri” atau apalah judulnya itu, saya menyinggung satu fenomena beberapa bulan lalu saat sebuah organisasi kampus disusupi banyak sekali ‘titipan' dari ormek. Fenomena ini terjadi lagi — yang masih merupakan dugaan — bahwa banyak panitia orientasi kampus tahun ini berasal dari ormek, bisa dihitung sedikit saja yang benar-benar netral. Katanya, sih, ormek yang mendominasi adalah ormek hijau ya — enlighten me, please.

Dalam bahasa kerennya, fenomena ini disebut “Adek-Abang”. “Adek” adalah pihak yang dititip, sedangkan “Abang” adalah pihak yang menitip.

Abang (1): “Bang, titip Adekku satu ini ya? Loloskan sesuai pilihannya, sesuai mau jadi panitia yang mana.”

Abang (2): “Sip, Bang.”

Adek: “Makasih ya, Bang.”

Setidaknya beginilah skenario yang bisa saya bayangkan mengenai fenomena ini. Tim rekrutmen pura-pura menelisik, dilihatnya calon panitia berasal dari ‘mana’, pertanyaan wawancara dibuat ngawur karena ya buat apa juga, ‘kan? Orang udah ketahuan siapa yang lolos, siapa yang enggak. Sudah ada list siapa yang dititip, berasal dari mana dia, untuk apa dibuat serius jika hanya sekedar formalitas. Menghabiskan waktu dan tenaga —

Ekhem, mari kembali pada konteks yang berusaha saya bawakan.

Jadi, Bro, jika pertanyaanmu di atas itu kamu dasarkan pada pemerintahan kita yang subhanallah bobrok luar biasa ini, kurasa kita tidak perlu melihat sejauh itu. Kita lihat dalam jarak terdekat saja, dalam lingkup yang sering kita lewatkan, dari sisi yang diabaikan. Banyak kepanitiaan besar di kampus kita yang menerapkan budaya nepotisme itu. Apakah mereka sadar? Tentu saja mereka sadar. Namun, karena hal ini dirasa menguntungkan mereka di kemudian hari, praktik ini masih berlaku, masih dijalankan oleh oknum-oknum yang sangat sebal jika saya panggil oknum. Mereka adalah bagian dari kebusukan itu dan tidak pantas mengecualikan mereka dengan kata ‘oknum’. Satu bobrok, bobrok semua. Namun, ya sudahlah, saya harus beretika sedikit dalam menulis ini.

Percuma bicara keadilan dan “gimini cirinyi mingitisi nipitismi?” saat kampus kita melanggengkan hal tersebut. Bicara tentang negara terlalu jauh, bicarakan yang dekat-dekat saja. Apakah semua orang di kampus kita benar-benar paham makna nepotisme? Atau mereka mengartikannya sebagai ‘balas budi’, makanya tetap dilakukan lewat budaya ‘titip-menitip' ini?

Negara = Warga

“Presidenku bukan Prabowo!” Apa? Kamu tidak terima pada fakta bahwa kamu disamakan dengan Bapak Makan Bergizi Gratis itu? Bagian mana yang tidak kamu terima? Bagian dia yang menginisiasi program itu? Bagian dia yang “tone-deaf final boss”? Bagian dia yang dicap sebagai pelaku kejahatan HAM Indonesia di masa lalu? Ata bagian dia yang menjalin hubungan misterius dengan Teddy?

Tidak, Kawan. Kita tidak bicara ke arah sana. Kita bicara pada ‘politik balas budi' yang beliau terapkan. Coba ingat-ingat, siapa saja yang mendukung Si Omke Gas ini naik menjadi presiden tahun 2024 kemarin? Terus, coba lihat koneksinya dengan yang lain, siapa yang dekat dengannya. Kemudian, perhatikan siapa yang kemudian menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan?

Raffi Ahmad ikut mempromosikan dia, dia sekarang masuk dalam Utusan Khusus Presiden. Dadan Hindayana hanyalah tukang kebunnya yang kebetulan terdidik, dia bisa menjadi kepala Badan Gizi Nasional.

Lihat? Koneksi tambah balas budi sama dengan memasukkan orang-orang aneh ke dalam sistem pemerintahan. Apakah berdasarkan meritokrasi? Saya tidak yakin. Apakah berdasarkan kemampuan? Kemampuan apa dulu? Kalau kemampuan korupsi, jilat-menjilat, dan pamrihnya iya — ewh.

Padahal Weber sudah bilang bahwa tipe ideal birokrasi itu salah satunya adalah adanya pembagian kerja sesuai kemampuan/keterampilan, yang nantinya mengarah pada meritokrasi. Weber tidak bilang, “Oh, dari partai politik mana? Oh, kuning? Masuk aja ke jajaran,” atau bilang, “Oh, dari ormek mana? Hah, hitam? Waduh.” Weber bilang dengan sederhana, “Oh, kemampuan kamu bagus ya di bidang inj. Dari mana? Oh, netral ?— Eh, dia ormek? — Oh, partai politik itu? — Wah, dengan kemampuan ini, masuk aja ya ke jajaran. Semangat, Sayang,” — ewh.

Negara saja bisa salah dalam menerapkan birokrasi yang seharusnya, apalagi kita yang sebatas kampus, sebatas warga berpendidikan yang berusaha memperbaiki semuanya agar berjalan sebagaimana mestinya.

Melihat fenomena di atas dan hipotesa saya bahwa negara sama dengan warga, maka jangan heran kita pun tanpa sadar melanggengkan praktik nepotisme itu, bahkan praktik-praktik lain yang seharusnya tidak dilakukan. Percuma, Bang, kalau teriak-teriak pas demonstrasi gitu, memprotes pemerintah negara kita sendiri, kalau kita pun melakukannya. Saya rasa akan lebih baik kita benar-benar merenungkan antara salah dan benar, karena kekuasaan dan keinginan dalam diri kita mengaburkan dua istilah itu. Selama perbuatan itu bisa menguntungkan, mau itu salah atau benar, kita tetap akan melakukannya. Hanya kesadaran — dan mungkin ingat Tuhan ? — yang bisa membatasi hal tersebut, agar tidak melakukan yang salah dan melakukan yang benar.

Kenapa tiba-tiba berubah jadi filsafat begini ya?

Ya, begitulah, Kawan. Secara garis besar, nepotisme itu ada di sekitar kita. Tidak perlu melotot terus-terusan pada pemerintah, atasi dulu yang terdekat. Percuma memprotes yang di atas kalau secara horizontal saja, kita masih melakukannya.

Catatan: tulisan ini adalah evaluasi, bahkan untuk saya sendiri. Silakan tersinggung, karena memang itu tujuannya, dan mohon untuk introspeksi diri setelahnya. Setidaknya sadar dulu perihal yang mana yang benar dan salah. Setelah itu, mau teriak-teriak pemerintahan negara kita biadab atau apalah yang mau dilakukan, lakukan saja.