Sudah Terbukti, PDIP adalah Beban Bagi Jokowi

Mari kita akui, PDIP adalah beban bagi Jokowi. Jika dibiarkan, beban itu menjelma menjadi parasit dalam kepemimpinan Jokowi. Tentu kita masih ingat, pongahnya Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, ketika beberapa kali melontarkan pernyataan Pak Jokowi adalah petugas partai. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi Indonesia, di mana yang menjadikan Jokowi presiden adalah rakyat. Karena, Jokowi dipilih oleh rakyat, bukan dirinya.

Inilah contoh gaya kepemimpinan parpol lama yang tidak sehat, feodal dan oligarkis. Tidak heran, Megawati adalah ketua umum parpol terlama dalam sejarah republik Indonesia. Sebagai Ketum PDIP, ia merasa pemegang otoritas tertinggi partai sementara sebagai petugas partai, Jokowi mesti patuh. Termasuk saat menempatkan putrinya, Puan Maharani, sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Terbukti, survei CSIS (2015) menunjukkan kinerja Puan tidak memuaskan.Tidak hanya CSIS, survei Kajian Opini Publik mengamini hal yang sama. Selain Puan, menteri PDIP lainnya, yaitu Mendagri Tjahjo Kumolo, MenkumHAM Yasonna Laoly dan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga juga menunjukkan kinerja yang jeblok.

Tidak hanya di jajaran menteri, di tahun 2018, kepala daerah yang paling banyak diciduk karena kasus korupsi berasal dari PDIP. Bahkan, studi Formappi (2019) menunjukkan, kinerja DPR yang paling buruk setelah reformasi adalah periode saat ini, di mana PDIP lah yang mendapatkan kursi paling banyak di DPR. Jangankan diharapkan untuk menjadi bumper di parlemen bagi berbagai program kerja Jokowi, menyelesaikan kinerjanya sendiri saja mereka tidak mampu. Parahnya, 500 dari 560 anggota DPR saat ini kembali mencalonkan diri. Dan, PDIP adalah yang terbanyak di antara semua parpol lainnya.

Untuk itu, kepemimpinan Pak Jokowi selanjutnya di 2019–2024 harus diselamatkan dari mentalitas politisi lama yang feodal seperti saat ini. Kepongahan partai-partai lama ini berpotensi menjadi parasit yang justru dapat menjadi hambatan bagi kinerja Pak Jokowi di periode kedua nanti. Alih-alih menguatkan, mereka justru dapat merongrong legitimasi kepemimpinan Jokowi. Untuk itu, pemilu yang tinggal lima hari ke depan, jangan pilih mereka kembali.

Bonifacius Mulyadi

Semarang, 12/04/2019