Sudahi Dulu Barangkalinya, Sebab Kursi Pejabat Masih Kerap Salah Pantat

Sudahi Dulu Barangkalinya, Sebab Kursi Pejabat Masih Kerap Salah Pantat

Kita selalu diberitahu bahwa uang kuliah yang kita bayarkan, yang disebut UKT, adalah wujud dari keadilan sosial di kampus negeri. Bahwa ada subsidi dari negara bernama BOPTN, agar beban mahasiswa tidak terlalu berat. Bahwa kampus, berstatus BLU, akan mengelola dana itu dan mengembalikannya dalam bentuk layanan pendidikan. Barangkali ucap yang tersirat adalah dosen yang mengajar, listrik yang menyala, perpustakaan yang terbuka. Semua itu terdengar rapi sebagai niat yang nyaris sempurna, seakan-akan logika negara bekerja tanpa cela.

Tetapi mari kita bertanya dengan sederhana: apakah uang itu sungguh kembali kepada mahasiswa sebagaimana mestinya?

Bila kita sedikit lebih seksama memperhatikan teks hukumnya, jawabannya tegas: iya. UU Perbendaharaan Negara dan PP tentang BLU menulis bahwa uang itu harus kembali dalam bentuk layanan. Tapi dalam kenyataan, berapa banyak dari kita yang merasa ruang kuliah kita masih sumpek, fasilitas rusak tak diganti, listrik tak utuh menyala sampai jam perkulihan usai, atau dosen hilang tanpa kejelasan? Hukum adalah satu hal; praktik adalah hal lain. Dan dalam celah itulah ketidakadilan sering memaksa kita untuk tetap mensyukuri.

Jika logika itu kita tarik lebih jauh, maka uang kemahasiswaan yang setiap tahun disalurkan ke Lembaga Kemahasiswaan (LKM), entah Himpunan Mahasiswa, Senat, atau Dema, pun pada dasarnya uang mahasiswa. Itu bukan hadiah dari birokrat kampus, melainkan hak mahasiswa yang dikembalikan dalam bentuk dukungan kegiatan. Maka pertanyaan selanjutnya: apakah uang itu sungguh kembali kepada kita, mahasiswa biasa, atau hanya mengendap di tangan segelintir orang yang merasa dirinya lebih luhur karena menang PEMILWA dengan membawa visi revolusioner khas ormek-ormek peninggalan orba?

Di atas kertas, tujuan LKM jelas: menjadi jembatan kepentingan mahasiswa, menyuarakan aspirasi, dan menghadirkan kegiatan yang membangun. Namun di lapangan, yang sering kita temukan justru sebaliknya. Dana yang jumlahnya memang tak besar–enam, sepuluh, atau lima belas juta setahun–lebih sering dihabiskan untuk kegiatan seremonial: dies natalis dengan tumpeng, bakti sosial yang lebih mirip tamasya, atau kunjungan antarorganisasi yang hanya berguna bagi pengurus sendiri.

Sementara mahasiswa yang membayar UKT, yang dananya ikut menyokong pos kemahasiswaan, tidak pernah benar-benar merasakan manfaat langsung. Mereka hanya mendengar kabar ada acara, melihat poster, atau paling jauh, menerima undangan formalitas. Apakah ini yang disebut uang “kembali ke mahasiswa”? Atau sesungguhnya uang itu hanya kembali ke segelintir mahasiswa, mereka yang kebetulan duduk di lingkaran kekuasaan organisasi?

Di sinilah letak ironi terbesar: politik kampus yang mestinya menjadi laboratorium demokrasi, justru jatuh menjadi arena kecil yang dikendalikan kelompok-kelompok tertentu–sering disebut “partai mahasiswa.” Partai sejatinya hanyalh kedok untuk tetap bisa masuk ke lini pemilihan kampus. Secara fakta mereka adalah sekumpulan orang yang terhimpun di satuan organisasi-organisasi ekstra. Mereka menguasai Senat, Dema, bahkan panitia Pemilwa. Dan Pemilwa yang mestinya menjadi pesta demokrasi mahasiswa, mereka ubah jadi sandiwara tahunan. Sebab jika bukan mereka yang menang, mereka berpikir bahwa kampus akan runtuh sebab diluar dari jangkauan mereka.

Mahasiswa digiring untuk memilah, mencoblos, memilih di antara nama-nama yang sejak awal sudah disusun rapi oleh segelintir orang. Setelah itu, mereka pulang, tanpa pernah tahu apa arti suaranya selain sekadar menambah legitimasi bagi permainan yang sudah diatur sejak awal.

Yang menolak masuk ke akun pemilihan segera dicap pengkhianat demokrasi. Golput dianggap dosa, dianggap tak seperti manusia. Padahal mereka lupa satu hal, demokrasi jauh lebih dulu dikhianati, bukan oleh golput, melainkan oleh tangan-tangan yang merancang kemenangan lewat rekayasa sistem yang sungguh penuh niat. Pengkhianat sejati bukanlah mereka yang tak mencoblos, melainkan mereka yang menyulap demokrasi menjadi panggung boneka. Ya, boneka… Karena pada akhirnya, mereka yang terpilih sebagai pemenang pun hanya akan menjadi boneka yang dipaksa untuk menanam sistem agar menang di tahun berikutnya.

Apakah kita tetap akan menyebut ini sebagai demokrasi, jika setiap tahun kita hanya disajikan parodi? Ia bukan lagi ruang perjumpaan ide, melainkan ritual administratif. Yang diperebutkan bukan gagasan, melainkan kursi, anggaran, dan stempel legalitas. Yang dirayakan bukan aspirasi mahasiswa, melainkan kemenangan kelompok kecil yang sudah lama bercokol. Mahasiswa biasa, yang jumlahnya ribuan, hanya menjadi pelengkap. Bahkan kadang kala justru dicuri NIM dan paswordnya untuk direbut hak suaranya.

Maka tidakkah wajar bila kita bertanya: untuk siapa semua ini dijalankan? Untuk mahasiswa, atau untuk mereka sendiri?

Sudah terlalu lama kita dibius oleh rutinitas ini. Setiap tahun, protes muncul, janji perubahan dilontarkan, lalu menguap. Sementara uang mahasiswa terus mengalir, masuk ke kas kampus, turun sepotong kecil ke LKM, lalu lenyap dalam kegiatan yang tidak pernah kita butuhkan.

Dan ketika Pemilwa datang, kita diminta kembali percaya: bahwa kali ini akan berbeda. Padahal kenyataannya, tidak ada yang berubah. Sistem kepartaian saja selalu hanya jadi tunggangan pemenangan. Setelah pemilwa? Ormek yang mengambil alih lewat kader-kader pemenang mereka.

Mungkin saatnya kita berhenti bermain dalam drama yang tak sebagus drama cina itu. Mungkin saatnya kita berhenti memberi legitimasi pada panggung kecil yang hanya mengulang absurditas. Jika Pemilwa hanya menjadi pesta segelintir orang, maka langkah paling masuk akal adalah tidak terlibat di dalamnya. Biarkan kursi kosong. Biarkan panitia kebingungan. Biarkan mereka sadar, bahwa mahasiswa tidak lagi sudi menjadi pendengar teriak orasi politik yang lebih mirip suara kuda memekik.

Perlu kita pahami bahwa boikot bukanlah akhir, melainkan awal. Ia adalah bahasa paling keras dari mereka yang sudah muak. Ia adalah tanda bahwa kita menuntut sesuatu yang lebih: demokrasi yang nyata, transparansi anggaran, kegiatan yang sungguh kembali ke mahasiswa.

Kita tidak bisa terus menunggu belas kasih dari mereka yang nyaman di kursi. Kita harus menunjukkan bahwa tanpa mahasiswa biasa, semua ini hanyalah panggung kosong. Dan panggung kosong adalah tamparan paling memalukan bagi mereka yang selama ini merasa berkuasa.

Kenapa takut boikot pemilwa, jika kursi pejabat selalu salah pantat?