Jujur, Rapat di Luar Kota Itu Kepentingan Siapa dan Urgensinya Apa?

Tulisan ini berawal dari kegelisahan yang cukup mendalam. Prihatin dan rasa sedih yang mengharu biru. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena tak ada kata dan kritik lagi yang bisa kita ungkapkan. Mereka tak lagi mendengar kita. Atau kita yang tak penting bagi mereka. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Cukup. Saya hanya bisa diam dan menggerutu.

Ya, ini masih tentang DPRD dan pejabat Pemkab Tuban. Tentang wakil rakyat dan pejabat kita yang terhormat. Dan, tentang sikap mereka yang seakan anti kritik. Tak peduli dengan kritik publik yang menyoroti pelaksanaan rapat di luar kota dan di hotel mewah. Mereka tampaknya benar-benar tidak peduli dengan kritik publik selama ini.

Sungguh, mungkin baginya tidak penting. Toh, sudah menjadi rahasia umum–menjadi wakil rakyat itu tidak ada makan siang gratis. Ya, money politics sudah kadung menjadi bagian dari kehidupan kita. Apa itu yang kemudian menjadi alasan mereka, sehingga tidak mendengarkan kritik dan keluhan publik. “Bodo amat”, apa itu kalimat yang tepat menggambarkan demokrasi yang sudah terbeli ini.

Bagaimana tidak, rapat di luar kota dan berlangsung di hotel mewah yang digelar DPRD dan pejabat Pemkab Tuban beberapa hari lalu itu tidak hanya sekali, tapi sudah berkali-kali. Dan, diam-diam ternyata masih banyak jadwal rencana menggelar rapat di luar kota di tengah kesusahan rakyat dan kondisi ekonomi yang semakin tidak tahu arah akibat pandemi ini.

Dikutip dari Jawa Pos Radar Tuban (edisi Kamis, 19 Agustus 2021), agenda rapat di Jogjakarta pada bulan ini ternyata tidak hanya untuk agenda pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 yang sudah berlangsung pada 6–9 Agustus lalu (meskipun toh akhirnya dipercepat, karena bupati tidak datang ke Jogjakarta).

Diam-diam ternyata ada jadwal agenda rapat di Kota Gudeg jilid dua. Rencana jadwalnya berlangsung pada 25–28 Agustus 2021 dengan agenda rapat paripurna laporan badan anggaran, pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi tentang raperda P-APBD 2021, jawaban pemerintah terhadap laporan banggar, dan pandangan umum fraksi-fraksi. Juga rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Tuban dengan materi penuntasan.

Ditambah agenda paripurna kesimpulan banggar terhadap jawaban pemerintah dan pemandangan akhir fraksi-fraksi yang dilanjutkan persetujuan bersama antara bupati dengan pimpinan DPRD, dan sejumlah rapat yang lain. Meskipun toh akhirnya rencana tersebut dibatalkan. Setidaknya, fakta ini membuka tabir bahwa wakil rakyat dan pejabat kita cukup getol ingin menggelar rapat di luar kota. Entah dengan alasan apa?

Di sebuah warung kopi malam itu, seorang kawan geram dengan ulah tingkah wakil rakyat kita ini. Sungguh sangat menyesalkan sikap anggota DPRD bersama pejabat pemkab itu. Seakan semua bisa dilakukan atas kehendak dan kesenangannya. Ingin kemana, tinggal jalankan. Kata kawan saya, apapun alasannya, kerja-kerja yang tidak efisien, pemborosan ini seharusnya tidak dilakukan.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum, bahwa rapat paripurna yang digelar di luar kota ini hanya alasan politis. Misal, tidak kuorumnya jumlah peserta atau anggota dewan yang hadir apabila rapat digelar di gedung DPRD (maklum, wakil rakyat kita adalah orang-orang yang sibuk). Karena itu, supaya lebih efektif dan hadir semua, maka rapat di gelar di luar kota. Berangkatnya rombongan.

Bagi kawan saya, apa hubungannya kuorum dengan rapat di luar kota dan di hotel mewah. Masyarakat sudah cerdas dalam menilai maksud dan tujuan kenapa rapat digelar di luar kota. Sebab, selain bisa menikmati fasilitas hotel mewah, juga ada ‘’pesangonnya’’ yang lebih besar ketimbang hanya menggelar rapat di gedung dewan sendiri. Kawan saya mulai emosi. Maklum, PPKM membuat usaha bakul kopinya morat-maret.

Malam terus berlarut. Dingin. Tapi obrolan malam itu membuat suhu badan semakin panas. Luar dalam.

“Terus, kalau rapat di digelar di luar kota dengan fasilitas hotel, semua bisa ikut, terus kuorum. Sedangkan kalau digelar di gedung dewan sendiri tidak kuorum. Ini cara berfikir yang bagaimana?” ujarnya nada geram dan emosi.

Menurutnya, kalau memang ada anggota dewan yang malas untuk mengikuti rapat, maka itu menjadi tugas badan kehormatan dewan. Lantas, apa gunanya badan kehormatan jika tidak bisa menyelesaikan persoalan ini (anggota dewan yang malas, sehingga rapat harus digelar di luar kota dan di hotel mewah).

“Heran saya. Kok seperti ini ya kondisi negara kita,” katanya. Kali ini dengan nada sedih yang mengharu biru.

Saya pun sepakat. Perilaku pemborosan anggaran untuk rapat-rapat di luar kota dan di hotel mewah ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Ini harus segera dihentikan. Cukup. Jangan teruskan wahai wakil rakyatku yang terhormat.

Tengoklah mereka yang hari ini masih sulit mencari makan akibat PPKM yang masih terus diperpanjang. Tengoklah mereka yang terus berjibaku mencari kerja, karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Tengoklah mereka yang terus bertahan dengan segala keterbatasannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tengoklah abang becak yang sudah tua itu, dengan wajah keriput dan baju lusuhnya menunggu penumpang hingga berjam-jam dan belum makan hingga malam. Apakah nasib mereka yang kalian perjuangkan hingga harus rapat di luar kota.

20 Agustus 2021