Ketika Anak “Nakal Bin Bodoh” Sebenarnya Sedang Berteriak Minta Dipahami

Pentingnya Skrining Dini, Pendidikan Inklusif, dan Dukungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia

Oleh: Luh Sri Darma Yani Prodi Pendidikan Teknik Infomatika, Universitas Pendidikan Ganesha

Saat saya memutuskan untuk memulai menulis ini sambil ditemani kopi hitamnya Tomorrow Coffe. Rutinitas malam yang receh, tapi entah kenapa justru disitulah otak saya rada mencair dan dengan smooth mulai menulis opini ini. Menit disaat saya membaca tema dari opini “Dukungan dan Kepedulian untuk ABK di Indonesia” dimenit itu juga kepala saya ditarik mundur ke masa SMP. Ada satu teman sekelas saya yang sampai hari ini masih saya ingat jelas, anak yang famous bukan karena prestasi, tapi karena label yang menempel ke dia selama masa SMP: *anak nakal bin bodh.**

Dan ini bukan “bodh” versi begginer, yang masih ada harapan. Ini bodh versi agak “keras”. Kelas dua SMP, dia belum lancar membaca. Bukan yang tidak lancar tersedat-sendat, tapi bahkan ada beberapa huruf yang dia tidak kenali. Ajaib kan? Bukan karena gugup atau introvert. Memang belum bisa. Titik.

Di mata saya waktu itu, dia paket lengkap: malas, sebulan dia bisa hanya menampakkan diri 5–6x di kelas (mostly pada hari dengan mata pelajaran olahraga),kasar yang bahkan pada guru pun dia tidak takut untuk melawan, gampang marah, dan hobi berkelahi. Hampir tiap bulan namanya muncul di ruang BK. Sampai satu hari, masalahnya kebesaran perkelahian serius sepulang sekolah dengan masih berpakaian sekolah dengan siswa dari kelas lain, orang tua “rival” melapor ke babinsa karena tidak terima anaknya babak belur sepulang sekolah. Sekolah panik saat kedatangan babinsa di pagi hari.

Saya? Masih “bocil”. Pikiran saya sederhana: ya pantas sih, dia emang nakal.

Baru sekarang, setelah saya kuliah di bidang pendidikan dan mulai belajar soal perkembangan anak, pendidikan inklusif, dan kebutuhan khusus, ingatan itu datang lagi. Dan rasanya beda. Agak nyelekit. Karena untuk pertama kalinya muncul pertanyaan yang dulu tidak pernah saya pikirkan: jangan-jangan dia bukan nakal… tapi tidak pernah benar-benar terbaca.

Anak Bermasalah atau Anak yang Tidak Pernah Teridentifikasi?

Dalam pendidikan khusus, ada satu prinsip dasar yang sering diulang: perilaku adalah bentuk komunikasi. Anak yang agresif, meledak-ledak, menarik diri, atau tidak bisa mengikuti pelajaran, sering kali bukan sedang melawan justru itu adalah cara mereka menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang tidak bisa mereka bisa mengerti dan rapikan.

Masalahnya, di Indonesia, banyak anak tidak pernah sampai ke tahap “dipahami”. Mereka baru terlihat dan diberikan perhatian ketika sudah bikin masalah.

Data Kementerian Kesehatan Tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 12–15% anak Indonesia memiliki indikasi keterlambatan perkembangan, mulai dari kesulitan membaca, gangguan bahasa, regulasi emosi, hingga ADHD. Dalam teori pendidikan anak berkebutuhan khusus, angka ini bukan sesuatu yang aneh. Hampir semua negara punya proporsi yang mirip.

Yang beda adalah responsnya.

Menurut UNICEF Indonesia (2024), jumlah anak yang benar-benar terskrining dan mendapat tindak lanjut masih sangat kecil dibandingkan jumlah anak yang berisiko. Artinya, banyak anak yang seharusnya mendapatkan dukungan justru tumbuh dengan satu identitas tunggal: anak bermasalah.

Seperti kawan SMP saya dulu.

Orang Tua Bukan Tidak Peduli, Mereka Tidak Pernah Punya Akses Pengetahuan

Dalam pendidikan inklusif, keluarga adalah bagian dari sistem. Namun di Indonesia, orang tua sering diposisikan sebagai pihak yang “harusnya sudah tahu”, padahal tidak pernah ada jaminan bahwa mereka benar-benar tahu.

Informasi dan pemahaman masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus masih terasa seperti ilmu yang rare. Survei menunjukkan pengetahuan masyarakat baru berada di angka sekitar 52 persen (DetikEdu, 2024). Informasi ini umumnya beredar di seminar, akun parenting di YouTube, atau diskusi yang hanya hidup di lingkaran orang tua kelas menengah ke atas.

Lalu sisanya?

Orang tua kebanyakan pulang kerja dalam kondisi lelah. Tidak punya waktu, tidak punya energi, dan tidak pernah diberi rujukan yang mudah diakses. Yang penting anak sekolah dan tidak bikin masalah. Mereka tumbuh dengan logika sederhana: anak yang “normal” adalah anak tanpa cacat fisik. Menyekolahkan anak dan menyerahkannya ke sekolah sudah dianggap cukup. Anak yang nurut adalah anak baik. Anak yang sering melawan dianggap nakal. Selesai.

Padahal, dalam dunia pendidikan, batasannya tidak sesempit itu. Indonesian Journal of Educational Counseling menyebut keterlambatan bicara sebagai bagian dari karakteristik anak berkebutuhan khusus. Artinya, anak berkebutuhan khusus bukan hanya mereka yang memiliki disabilitas fisik yang terlihat, tetapi juga anak-anak yang kesulitan berbicara, membaca, memahami pelajaran, atau mengatur emosi, anak-anak yang membutuhkan dukungan khusus, bukan malah dicap sebagai “anak nakal” ataupun “anak bod*h”.

Masalahnya, pengetahuan semacam ini hidup di jurnal, ruang akademik, seminar dan playlist-playlist youtube parenting. Ia tidak pernah benar-benar turun ke ruang tamu rumah-rumah keluarga kelas menengah kebawah, apalagi keluarga kelas bawah (miskin). Yang tersisa di masyarakat seperti ini hanyalah mitos lama: “nanti juga bisa sendiri”, “anak cowok memang biasanya lebih nakal”, atau “namanya juga anak-anak”.

Bukan karena orang tua tidak peduli. Tapi karena negara tidak pernah serius menjadikan literasi perkembangan anak sebagai pengetahuan wajib untuk para orang tua.

Dunia Lain Mulai dari Skrining, Kita Mulai dari Masalah

Di banyak negara, pendidikan inklusif itu nggak dimulai dari ruang kelas. Mulainya jauh lebih awal: skrining perkembangan sejak usia dini. Anak nggak perlu nunggu gagal dulu, dicap dulu, atau bikin masalah dulu baru “dibantu”.

Finlandia, Jepang, Australia, sampai Singapura sudah lama paham soal ini. Skrining jadi pintu masuk. Sistem kesehatan dan pendidikan nyambung. Orang tua nggak disuruh nebak-nebak sendiri sambil berharap, “nanti juga bisa sendiri.” WHO dan UNICEF konsisten menekankan bahwa deteksi dan intervensi dini adalah kunci utama untuk mendukung anak dengan hambatan perkembangan bahkan sebelum mereka masuk sekolah formal (WHO, 2023; UNICEF, 2024).

Terus di negara kita tercinta ini gimana??

Secara teori, Indonesia sebenarnya kelihatan siap. Kita punya SDIDTK — program resmi Kementerian Kesehatan untuk stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Ada Posyandu. Ada Puskesmas. Ada kader. Bahkan ada kurikulum inklusi dari Kemendikbud. Di atas kertas, lengkap. Kalau cuma baca pedoman dan regulasinya, kesannya negara ini aware.

Masalahnya, praktik di lapangan nggak seideal dokumennya.

SDIDTK memang ada, tapi tidak bersifat wajib dan pelaksanaannya sangat bergantung pada kapasitas daerah. Sejumlah evaluasi layanan kesehatan anak menunjukkan bahwa di banyak Posyandu, pemantauan masih berhenti di timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Skrining perkembangan seperti bicara, atensi, atau regulasi emosi sering tidak dilakukan secara konsisten, meskipun alatnya tersedia. Bahkan ketika keterlambatan terdeteksi, tindak lanjutnya kerap berhenti di catatan, bukan intervensi.

Masalah berikutnya: hasil skrining itu tidak ke mana-mana. Posyandu dan Puskesmas bekerja di jalurnya sendiri. Sekolah jalan di jalurnya sendiri. Tidak ada sistem nasional yang memastikan data tumbuh kembang anak benar-benar tersambung ke sekolah saat anak masuk pendidikan formal. Orang tua akhirnya memegang hasil skrining seperti memegang kertas setengah jadi, tapi tidak ada peta lanjutan yang jelas.

Soal edukasi orang tua, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Literasi perkembangan anak masih kalah jauh dibanding kampanye imunisasi atau gizi. Berbagai penelitian tentang SDIDTK justru menunjukkan bahwa pengetahuan kader dan orang tua perlu terus ditingkatkan lewat pelatihan berulang. Artinya, dalam kondisi normal hari ini, banyak orang tua memang belum dibekali pemahaman dasar tentang istilah seperti disleksia, gangguan belajar spesifik, atau ADHD. Again bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena pengetahuan itu tidak pernah dijadikan pengetahuan publik yang serius dan wajib.

Kalau pun orang tua ingin lanjut, realitasnya tidak semudah itu. Tes lanjutan seringkali dirasa “mahal” untuk kalangan menengah. Sistem layanan tumbuh kembang dibidang ini juga terasa “abu-abu” terlihat seperti masih bertumpu pada inisiatif individu, bukan perlindungan negara. Bagi keluarga kelas pekerja, ini bukan sekadar sulit, ini juga membingungkan.

Jadi masalahnya bukan Indonesia tidak punya infrastruktur.

Masalahnya, alatnya ada, tapi tidak dirangkai jadi sistem yang benar-benar bekerja secara on point.

Intinya Sederhana, Tapi Selalu Ditunda

Kalau kita tarik benang merah dari negara-negara yang tadi disebut: Finlandia, Jepang, Australia, Singapura, polanya konsisten dan sebenarnya nggak ribet. Mereka nggak nunggu anak “bermasalah” dulu. Sistemnya sudah berdiri di depan, bukan di belakang.

Dan kalau dibandingkan dengan kondisi Indonesia, masalahnya juga kelihatan jelas. Bukan karena kita kekurangan konsep, tapi karena tiga hal paling dasar ini nggak pernah benar-benar dibereskan.

Pertama, skrining dini yang wajib, gratis, dan konsisten untuk anak usia 0–6 tahun. WHO dan UNICEF sudah lama menekankan bahwa deteksi dan intervensi dini adalah fase paling krusial untuk mencegah hambatan berkembang jadi masalah jangka panjang (WHO, 2023; UNICEF, 2024). Tapi di Indonesia, SDIDTK masih bersifat anjuran, bukan kewajiban nasional. Implementasinya tergantung daerah, tergantung kader, tergantung waktu. Akibatnya, banyak anak “lolos” tanpa pernah benar-benar disaring perkembangan bicara, atensi, atau regulasi emosinya baru ketahuan saat sudah duduk di bangku sekolah.

Kedua, edukasi orang tua yang masuk akal, bukan jargon seminar. Di negara dengan sistem inklusif matang, literasi perkembangan anak adalah pengetahuan publik dibahas di layanan kesehatan primer, sekolah, media pemerintah. Di Indonesia, berbagai evaluasi SDIDTK justru menunjukkan bahwa pengetahuan kader dan orang tua masih perlu ditingkatkan terus-menerus. Artinya, pemahaman soal disleksia, gangguan belajar spesifik, atau ADHD belum dianggap pengetahuan dasar. Orang tua akhirnya hidup dengan mitos turun-temurun: “nanti juga bisa sendiri,” “anak cowok emang nakal” atau “namanya juga anak-anak.”

Ketiga, akses layanan lanjutan yang realistis bukan mahal dan membingungkan. Deteksi tanpa intervensi itu cuma formalitas. Tapi realitas di lapangan, layanan lanjutan masih terasa abu-abu. Rujukan tidak jelas, terapis terbatas, biaya terasa berat untuk keluarga kelas menengah dan pekerja. Sistem masih bertumpu pada inisiatif individu, bukan perlindungan negara yang terstruktur. Padahal di banyak negara, hasil skrining otomatis mengalir ke layanan pendidikan dan kesehatan lanjutan tanpa orang tua harus “berjuang sendiri”.

Kalau tiga hal ini jalan, efeknya berantai. Sekolah tidak perlu jadi tempat pelabelan. Guru tidak dipaksa menebak-nebak apakah anak “malas”, “nakal”, atau “tidak mampu”. Anak tidak perlu gagal dulu, dihukum dulu, atau distigma dulu hanya untuk dianggap butuh bantuan.

Masalahnya, kita terus membalik urutan. Intervensi paling efektif yang menurut teori pendidikan khusus harusnya terjadi sebelum anak masuk sekolah justru selalu ditunda. Sampai akhirnya sekolah reguler dipaksa jadi garis pertahanan terakhir. Dan anak? Keburu kebentuk citranya: “nakal”, “bodoh”, “susah diatur”.

Penutup

Saya sering mikir, kalau dulu kawan SMP saya itu dipahami sejak kecil bukan ditarik-tarik ke ruang BK, bukan dicap, bukan diomelin hidupnya sekarang bakal jadi apa.

Mungkin dia nggak perlu berurusan dengan babinsa dengan seluruh sekolah menontonnya. Mungkin dia nggak perlu jadi anak yang famous karena nakal dan bodh .* Mungkin guru-gurunya nggak harus stres menghadapi dia. Mungkin orang tuanya nggak harus malu karena terus-terusan dipanggil ke sekolah.

Tapi ya, itu cuma mungkin. Soalnya sekarang, saya bahkan nggak tahu dia ada di mana. Nggak pernah dengar kabarnya lagi. Hilang aja, kayak banyak anak lain yang sistemnya gagal kita jaga dari awal.

Dan mungkin, sampai hari ini, cerita yang sama masih kejadian. Bedanya cuma nama anaknya yang ganti.

Karena sering kali, yang kita sebut anak nakal itu bukan sedang melawan aturan. Mereka cuma berteriak pakai bahasa yang nggak pernah kita mengerti, dan ke telinga yang nggak pernah benar-benar siap buat dengerin mereka.