Sektor Informal Bertumbuh: Ancaman atau Peluang?

Pertumbuhan sektor informal kerap dipandang sebagai tanda gagalnya pasar kerja formal me-nyerap tenaga kerja. Namun, asumsi tersebut tidak selalu tepat. Dalam kondisi tertentu, sektor informal justru dapat menjadi penggerak ekonomi baru apabila diiringi dengan dukungan ke­bijakan yang tepat.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februa-ri 2025, sekitar 86,58 juta orang atau 59,40 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor in­formal. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor informal memiliki posisi yang sangat do-minan dalam struktur ketenagakerjaan nasional.

Besarnya jumlah pekerja sektor informal tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan lapangan kerja formal. Pada 2026, jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 153,05 juta orang, semen­tara jumlah penduduk yang bekerja sekitar 145,77 juta orang. Selisih tersebut menunjukkan masih banyak angkatan kerja yang belum terserap secara optimal.

Kondisi tersebut mendorong sektor informal menjadi pilihan yang paling mudah diakses ma­syarakat untuk memperoleh penghasilan. Akan tetapi, pertumbuhan sektor informal juga membawa konsekuensi tersendiri. Pada sektor informal dengan keterampilan umum, pekerja sering menghadapi persoalan upah rendah, ketidakstabilan pendapatan, serta minimnya per­lindungan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, sektor informal tidak selalu identik dengan kerentanan ekonomi. Pada sektor eko­nomi kreatif, teknologi digital, maupun pekerjaan berbasis keahlian tertentu, pekerja informal justru dapat memperoleh pendapatan yang kompetitif, bahkan melampaui sebagian pekerjaan formal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal memiliki karakteristik yang beragam dan tidak dapat dipandang secara seragam sebagai bentuk “kegagalan” ekonomi.

Keberagaman atas kondisi pekerja sektor informal, mengharuskan pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah perlu berhati-hati untuk menuntun keberadaan pekerja sektor informal. Ke­bijakan yang dibuat perlu kontekstual untuk memisahkan batas antara potensi dan keterting-galan pekerja sektor informal.

Pada umumnya, intervensi pemerintah dapat berupa pemberian insentif, disinsentif, pen-ingkatan kompetensi, perlindungan pekerja, hingga meregulasi keberadaan pekerja sektor in­formal dengan tujuan untuk membebankan kewajiban perpajakan bagi pekerja sektor infor­mal demi meningkatkan pemasukan negara. Namun, alangkah baiknya jika pekerja sektor in­formal terlebih dahulu diidentifikasi dengan seksama guna tepatnya sasaran kebijakan dari pemerintah.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan reposisi terhadap cara pandang dan kerangka regula­si sektor informal. Sebelum 2003, hubungan kerja sektor informal sempat memiliki definisi tersendiri dalam kerangka hukum ketenagakerjaan. Namun, setelah perubahan regulasi kete-

nagakerjaan, pengaturan spesifik mengenai pekerja sektor informal tidak lagi terlihat secara jelas.

Akibatnya, perlindungan terhadap pekerja informal hingga kini masih belum konsisten. Ba­nyak kebijakan ketenagakerjaan masih berorientasi pada hubungan kerja formal, padahal pola kerja masyarakat telah berkembang jauh lebih dinamis. Perubahan ekonomi digital dan me-ningkatnya model kerja fleksibel menunjukkan bahwa sektor informal tidak lagi dapat diposi-sikan sebagai sektor “sampingan” semata.

Kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada perluasan lapangan kerja for­mal, tetapi juga memperkuat hubungan antara sektor formal dan informal. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, perlindungan sosial, hingga dukungan terhadap digitalisasi usaha kecil dan pekerja mandiri.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pertumbuhan sektor informal tidak hanya menjadi solusi atas persoalan pengangguran, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.