Bagaimana Anies Baswedan Menjaga Relevansi di Tengah Politik yang Mencair ?

Anies Baswedan bertemu dengan SBY dan AHY di Cikeas pada Momen Lebaran Tahun 2026

Ada ironi yang menarik dalam lanskap politik Indonesia hari ini. Seorang figur yang pernah begitu lekat dengan label polarisasi, justru kini tampil sebagai salah satu aktor yang paling aktif merajut komunikasi lintas batas.

Figur itu adalah Anies Baswedan.

Jika ditarik ke belakang, sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies tidak hanya memenangkan kontestasi, tetapi juga “mewarisi” sebuah konstruksi citra: sebagai simbol dari pembelahan politik. Label ini kemudian terus mengikuti, bahkan menguat dalam kontestasi nasional 2024. Dalam banyak narasi, Anies ditempatkan dalam spektrum yang tegas yaitu berhadapan, berbeda, dan dalam beberapa kasus, dianggap merepresentasikan oposisi yang keras.

Namun politik tidak pernah statis. Ia selalu memberi ruang bagi transformasi, terutama melalui komunikasi. Momentum Lebaran 2026 memperlihatkan babak baru itu. Kehadiran Anies di Cikeas, duduk bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan berbincang dengan Agus Harimurti Yudhoyono, bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia seperti menutup satu lingkaran yang sempat terbuka, mengingat dinamika menjelang Pilpres 2024 yang membuat relasi Anies dan Partai Demokrat merenggang akibat batalnya skenario politik yang diharapkan banyak pihak.

Tetapi alih-alih membiarkan jarak itu menetap, yang terjadi justru sebaliknya: komunikasi dipulihkan, simbol-simbol keakraban ditampilkan, dan publik disuguhi pemandangan yang lebih cair. Dalam politik, momen seperti ini jarang berdiri sendiri. Ia biasanya menjadi bagian dari proses yang lebih panjang yaitu sebuah reposisi. Menariknya, reposisi ini tidak berhenti di satu titik. Dalam waktu yang relatif berdekatan, Anies juga terlihat membangun kedekatan dengan spektrum politik lain, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Interaksi dengan tokoh seperti Pramono Anung, serta dinamika pasca Pilkada DKI Jakarta, menunjukkan bahwa relasi yang sebelumnya tidak menemukan bentuk kini bergerak menuju komunikasi yang lebih terbuka.

Jika pada satu fase Anies berada dalam posisi berhadap-hadapan dengan kekuatan tertentu, maka pada fase ini ia tampak menggeser dirinya menjadi figur yang mampu hadir di berbagai ruang dengan tanpa kehilangan identitasnya sepenuhnya. Di sinilah peran Jusuf Kalla menjadi relevan. Sebagai aktor senior yang sejak awal memiliki peran dalam perjalanan politik Anies, keterlibatannya kembali dalam wacana oposisi memberi dimensi tambahan. Dukungan yang tidak selalu eksplisit, tetapi konsisten, bekerja sebagai semacam jangkar legitimasi yang menghubungkan masa lalu dengan kemungkinan masa depan.

Sementara itu, hubungan dengan Surya Paloh dan Partai NasDem menunjukkan bentuk lain dari komunikasi politik: yang tidak banyak berubah, justru karena dirawat. Sejak 2022, relasi ini relatif stabil, bahkan ketika Anies mengambil langkah mendirikan kendaraan politiknya sendiri, Gerakan Rakyat. Dalam konteks ini, komunikasi tidak lagi sekadar soal posisi formal, tetapi tentang kontinuitas jaringan. Namun mungkin transformasi paling signifikan justru terjadi di ruang yang berbeda: ruang digital. Melalui platform seperti TikTok dan Threads, Anies membangun pendekatan yang lebih cair, lebih personal, dan lebih dekat dengan generasi muda. Di sini, ia tidak lagi hadir sebagai figur elite yang berjarak, melainkan sebagai narator yang berbagi gagasan dalam format yang lebih ringan dan mudah diakses.

Jika seluruh rangkaian ini dibaca secara utuh, terlihat bahwa yang sedang berlangsung bukan sekadar silaturahmi atau aktivitas komunikasi biasa, melainkan sebuah arsitektur komunikasi politik yang berlapis.

Dalam perspektif Jürgen Habermas, ruang publik adalah arena di mana legitimasi dibangun melalui komunikasi yang rasional dan terbuka. Dalam konteks kekinian, ruang publik itu tidak lagi tunggal. Ia tersebar di ruang elite, di forum sosial seperti Lebaran, hingga di platform digital. Anies tampak berupaya hadir di seluruh spektrum ini, membangun konektivitas yang tidak hanya vertikal, tetapi juga horizontal. Di sisi lain, teori framing dalam komunikasi politik menjelaskan bagaimana aktor dapat menggeser persepsi publik bukan dengan mengubah fakta, tetapi dengan mengubah cara fakta itu disajikan. Jika dulu Anies dibingkai dalam narasi polarisasi, maka hari ini ia perlahan membingkai ulang dirinya sebagai figur inklusif yang mampu menjangkau berbagai kelompok sekaligus.

Proses ini juga sejalan dengan konsep political branding, di mana identitas politik tidak bersifat tetap, melainkan dapat direkonstruksi melalui konsistensi pesan dan simbol. Dari figur yang dianggap merepresentasikan pembelahan, menuju figur yang menawarkan keterhubungan, pergeseran ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui akumulasi momen komunikasi seperti yang kita lihat hari ini. Pertanyaannya kemudian bukan apakah perubahan ini nyata atau strategis. Dalam politik, keduanya sering kali berjalan bersamaan.

Yang lebih relevan adalah bagaimana publik membaca arah dari seluruh proses ini. Apakah ini sekadar adaptasi jangka pendek, atau bagian dari strategi jangka panjang menuju 2029?

Jika melihat polanya, rekonsiliasi dengan Demokrat, keterbukaan dengan PDIP, konsistensi dengan NasDem, dukungan dari figur seperti Jusuf Kalla, serta penetrasi ke ruang digital, maka sulit untuk tidak melihatnya sebagai upaya menjaga sekaligus memperluas relevansi politik. Lebaran, dengan segala nuansa hangatnya, mungkin hanya menjadi pintu masuk. Tetapi yang sedang dibangun tampaknya jauh lebih besar: sebuah posisi di mana seorang aktor tidak lagi berdiri di satu sisi, melainkan di tengah untuk cukup dekat dengan semua, tanpa sepenuhnya menjadi milik siapa pun. Dan dalam politik yang semakin cair, posisi semacam itu bukan kelemahan. Ia justru bisa menjadi kekuatan.