Institusi Tercela: Ketika Polisi Membunuh (Lagi)

TKP Penghabisan Nyawa oleh Anggota Brimob

Biasanya, aku menulis dengan balutan satir. Menyembunyikan kemarahan di balik tawa sinis atau metafora yang menggelitik. Namun hari ini, satir terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap nurani. Tidak ada yang lucu. Tidak ada yang pantas dijadikan bahan ironi. Hari ini, yang tersisa di dada hanya kemarahan yang membuncah. Kesedihan yang pekat. Dan rasa muak yang sudah sampai di ubun-ubun.

Polisi membunuh lagi.

Kali ini di Tual, Maluku. Korbannya adalah Arianto, seorang pelajar berprestasi yang masa depannya dihancurkan dengan pukulan helm baja oleh seorang anggota Brimob. Setelah dipukul, ia dibiarkan begitu saja hingga akhirnya nyawanya melayang. Dan apa respons yang kita dengar setelahnya? Lagu lama yang diulang bagai kaset rusak: Mabes Polri meminta maaf, pelaku dijadikan tersangka, dan akan menjalani “pemeriksaan etik”.

Pemeriksaan etik? Untuk sebuah nyawa yang hilang? Sungguh sebuah institusi yang lebih dari sekadar gagal. Institusi ini telah menjadi entitas yang tercela.

Dongeng “Oknum” dan Rentetan Dosa Institusi

Sampai kapan kita harus dicekoki narasi bahwa ini semua hanya ulah “oknum”? Jika satu atau dua kejadian, mungkin kita bisa berdebat soal individu yang menyimpang. Tetapi ketika kebrutalan menjadi pola yang terus berulang, ini bukan lagi soal oknum. Ini adalah kebusukan sistemik.

Mari kita putar kembali memori kita yang belum terlalu usang. Institusi ini tidak pernah benar-benar belajar:

• Kasus Ferdy Sambo: Seorang jenderal bintang dua, atasan yang membunuh bawahannya sendiri dengan skenario yang melibatkan puluhan anggota polisi lainnya untuk menutupi jejak. Sebuah mafia di dalam tubuh penegak hukum.
• Kasus Teddy Minahasa: Jenderal yang seharusnya memberantas narkoba, malah menjadi dalang penjualan barang bukti sabu.
• Tragedi Barracuda dan Penangkapan Para Demonstran (Agustus/September 2025): Arogansi jalanan yang berujung maut ketika rantis Barracuda Brimob menabrak Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang sedang mencari nafkah.
• Dan kini, Arianto: Pemuda yang dipukul helm baja hingga tewas di jalanan.

Ini bukan rentetan ketidaksengajaan. Ini adalah manifestasi dari institusi yang merasa dirinya kebal hukum (untouchable), memiliki arogansi kekuasaan yang tak bertepi, dan memandang nyawa warga sipil tak lebih dari sekadar angka statistik.

Saat Polisi Ingin Jadi Tentara

Ada satu analisis yang pernah dilontarkan oleh dosen Hubungan Internasional (HI) aku di kampus, yang rasanya begitu menampar realitas kita hari ini. Saat kami membedah sejarah reformasi Polri dari era Orde Baru hingga hari ini, beliau menyimpulkan sebuah anomali yang mematikan.

Beliau berkata, “Polisi ingin jadi tentara dengan menggunakan alat kekerasan sebagaimana tentara menyerang musuh. Mereka berpakaian taktis lengkap, menenteng senjata laras panjang, namun yang dihadapi adalah warga sipil. Di sisi lain, tentara ingin jadi polisi dengan sibuk mengamankan entah itu proyek negara, Makan Bergizi Gratis (MBG), tambang, hingga ikut bertani dan beternak ikan.”

Analisis ini adalah kunci untuk memahami akar kebrutalan hari ini. Batas antara “Keamanan” (Tugas Polisi) dan “Pertahanan” (Tugas Militer) telah hancur lebur.

Polisi seharusnya menggunakan pendekatan sipil, mengayomi, dan menjaga ketertiban umum. Namun, karena mereka dididik dan didoktrin dengan mentalitas militeristik, terutama unit-unit seperti Brimob, mereka melihat masyarakat bukan sebagai warga yang harus dilindungi, melainkan sebagai ancaman atau musuh yang harus ditaklukkan. Itulah mengapa, hal sepele di jalanan bisa berakhir dengan hantaman helm baja ke kepala seorang pelajar. Di mata pelaku, ia tidak sedang menghadapi warga negara; ia sedang “menghabisi” lawan.

Sebaliknya, saat militer ditarik ke ranah sipil untuk mengurus ketahanan pangan atau menjaga proyek, negara ini kehilangan orientasi tata kelolanya. Semuanya kabur. Atau jangan-jangan, sejak awal batas itu memang tidak pernah ada?

Gurita Kekuasaan di Sektor Publik

Kegagalan institusi Polri dalam menjaga keamanan sipil ironisnya berbanding terbalik dengan agresivitas mereka dalam menguasai sektor publik. Alih-alih membersihkan institusinya dari pembunuh dan pengedar narkoba, Polri justru semakin dalam mengintervensi urusan sipil.

Kita melihat bagaimana polisi kini memiliki ribuan vendor untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Institusi penegak hukum bermetamorfosis menjadi pengawas dan pemain dalam proyek-proyek sipil yang bernilai triliunan. Bagaimana kita bisa mengharapkan penegakan hukum yang adil dan transparan jika wasitnya ikut turun ke lapangan dan berbisnis?

Fokus mereka terbelah: antara menjaga citra, mengamankan proyek, dan menumpuk kekuasaan. Sementara tugas utama mereka, yaitu memastikan seorang anak seperti Arianto bisa pulang ke rumah dengan selamat malah ditinggalkan begitu saja.

Reformasi yang Kosong

Pada tahun 1999, Polri dipisahkan dari ABRI. Harapannya satu: agar polisi menjadi institusi sipil yang humanis, profesional, dan lepas dari watak militeristik Orde Baru.

Hari ini, di tahun 2026, kita harus menelan pil pahit dan mengakui bahwa Reformasi Polri tidak lebih dari sekadar tinta hitam di atas kertas yang kosong. Secara struktural mereka mungkin sudah berpisah dari militer, tetapi secara kultural, mentalitas mereka jauh lebih buas. Institusi ini tidak hanya gagal memenuhi amanat reformasi; mereka telah mengkhianatinya secara telanjang.

Kematian Arianto bukanlah insiden terisolasi. Ia adalah tumbal kesekian dari institusi yang cacat bawaan, yang tidak tahu cara memperlakukan manusia sebagai manusia. Permintaan maaf dari Mabes Polri tidak akan pernah cukup. Sidang etik adalah sebuah lelucon yang tidak lucu. Selama watak militeristik ini terus dipelihara, selama mereka merasa punya impunitas dan kebal hukum, dan selama mereka lebih sibuk mengurus vendor ketimbang melatih anggotanya tentang hak asasi manusia — maka Arianto tidak akan menjadi korban yang terakhir.

Institusi ini lebih dari gagal. Ia tercela. Dan sebagai warga negara, kita berhak marah, berhak menuntut perombakan total, bukan sekadar reformasi kosmetik yang berujung pada hilangnya nyawa anak-anak bangsa.

Istirahatlah dengan tenang, Arianto. Maafkan kami yang gagal mewariskan negara yang aman untukmu.