Tata Kelola BLUD Belum Terkelola?

Dokumen Pola Tata Kelola Belum Terkelola?

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau badan daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, berbeda dari aturan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) jika memenuhi tiga syarat utama, salah satunya syarat administratif. Persyaratan administratif berkaitan dengan dokumen pendukung yang perlu disiapkan oleh UPTD sebelum mendapatkan status sebagai BLUD. Diantara dokumen pendukung tersebut, Dokumen Pola Tata Kelola merupakan salah satu dokumen pendukung yang ada di dalam persyaratan aministratif.

Apa itu Dokumen Pola Tata Kelola?

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan sistem pengelolaan yang diterapkan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah yang berencana mengadopsi status BLUD. Penetapan pola tata kelola ini dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Pola Tata Kelola merupakan kebijakan atau peraturan internal yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian dalam pengelolaannya.

Isi Dokumen Pola Tata Kelola

Dokumen Tata Kelola BLUD berisi berbagai ketentuan yang mengatur operasional dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Permendagri 79/2018 menyebutkan bahwa pola tata kelola memuat antara lain Struktur Organisasi, Prosedur Kerja, Pengelompokkan Fungsi yang Logis, dan Pengelolaan SDM.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tahun 2019, terdapat sejumlah penyesuaian dalam penyusunan dokumen Pola Tata Kelola. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan perubahan regulasi serta kebutuhan akan tata kelola yang lebih efektif dan transparan. Oleh karena itu, dokumen Pola Tata Kelola yang disusun mencakup berbagai aspek penting yang mengatur pengelolaan BLUD, diantranya:

a. Pola Tata Kelola BLUD

b. Peraturan Kepala Daerah

c. Lampiran Struktur Organisasi BLUD

d. Lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) BLUD

Mengapa Perlu Menyusun Dokumen Pola Tata Kelola

Tujuan Dokumen ini adalah untuk membuat pelayanan yang diberikan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan sistem tata kelola yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip good governance. Oleh karena itu, Dokumen Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk:

a. Meningkatkan daya saing BLUD dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

b. Mendorong pengelolaan BLUD secara profesional, transparan, efisien, serta meningkatkan kemandirian organ BLUD.

c. Memastikan keputusan dan kegiatan BLUD didasarkan pada nilai moral, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial.

d. Meningkatkan kontribusi BLUD dalam kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang diberikan oleh BLUD.

Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat administratif yang menjadi syarat utama pengesahan BLUD, penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola merupakan syarat penting yang harus dibuat oleh BLUD. Tata Kelola juga bermaksud untuk mengatur hubungan antara organ sebagai UPTD yang menerapkan BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola serta Pegawai berikut tugas, fungsi, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing. SyncoreBLUD hadir untuk membantu dan mendukung instansi dalam menyusun Dokumen Pola Tata Kelola yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, melalui layanan pelatihan dan pendampingan yang telah membantu lebih dari 1.400 instansi BLUD di seluruh Indonesia. Hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja BLUD.