Menonton “Pesta Babi” Merenungkan Hutan yang Hilang dan Janji Manis Energi Hijau

Film berdurasi 95 menit 52 detik ini bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah refleksi tentang jeritan dari balik rimbun Papua, bias industrialisasi, dan hilangnya hak kedaulatan masyarakat adat.

Layar digital menampilkan sebuah paradoks yang menyesakkan dada saat menyaksikan dokumenter Pesta Babi. Sebagai seorang pembelajar yang mencoba memahami realitas kebangsaan, film ini bukan sekadar menyuguhkan visual tentang lingkungan, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana kemanusiaan sering kali dikorbankan di atas altar ambisi pembangunan nasional. Kita dipaksa menyaksikan realitas dari sudut pandang saudara-saudara kita di Papua Selatan yang ruang hidupnya perlahan menyempit, sementara suara mereka teredam oleh deru mesin ekskavator.

Untuk meraba luka yang ada di dalam dokumenter ini secara jujur, kita harus menguliti realitasnya dari tiga pilar utama yang saling bertautan: supremasi hukum, tatanan sosial-budaya, dan relasi kuasa politik.

Jerat Hukum Formal di Atas Tanah Ulayat

Dokumenter ini dengan jeli menangkap sebuah ketimpangan legalitas yang sangat nyata. Di hadapan hukum negara yang kaku dan penuh birokrasi, masyarakat adat kerap kali dianggap “tidak sah” hanya karena mereka tidak memiliki sertifikat tanah resmi di atas kertas. Padahal, hubungan mereka dengan tanah adat tersebut sudah terajut ratusan tahun sebelum hukum modern lahir.

Sungguh sebuah ketidakadilan ketika ketiadaan lembaran kertas formal dijadikan pembenaran oleh korporasi untuk mematok tanah leluhur secara sepihak. Hukum yang idealnya berfungsi sebagai pelindung kaum yang lemah, dalam realitas film ini, justru tampak bertransformasi menjadi instrumen legal untuk mengesahkan perampasan ruang hidup masyarakat adat, demi melancarkan jalur investasi.

Modernisasi yang Mencerabut Akar Sosial-Budaya

Dari jendela sosial, judul Pesta Babi (Awon Atatbon) sendiri adalah sebuah simbol peradaban yang sakral bagi Suku Muyu dan Marin. Tradisi ini adalah jalinan sistem sosial, ikatan persaudaraan, dan bukti ketahanan pangan yang mereka rawat secara mandiri selama bertahun-tahun di dalam hutan. Hutan adalah “supermarket” sekaligus rumah ibadah bagi mereka.

Ketika hutan tropis digunduli dan diubah secara paksa menjadi hamparan sawah dan perkebunan tebu berskala masif, yang hancur bukan sekadar ekosistem alam, melainkan tatanan sosial masyarakatnya. Kaum perempuan kehilangan tempat mencari makan, dan generasi muda dipaksa menjadi buruh murah di tanah kelahiran mereka sendiri. Pemaksaan gaya hidup agraris (seperti menanam padi) kepada masyarakat yang sejatinya adalah pengelola hutan komunal adalah sebuah kekeliruan sosial yang mencerabut manusia dari akar budayanya sendiri.

Siasat Politik Oligarki dan Narasi Energi Hijau

Secara politik, film ini secara berani menelanjangi motif di balik narasi megah “kemandirian energi” melalui Bioetanol dan Biodiesel. Kebijakan yang diputuskan di meja-meja mewah Jakarta terasa sangat egois dan berjarak dari kebutuhan nyata rakyat Papua. Konsep “energi hijau” yang digemborkan ke publik ternyata menyimpan ironi: demi menghidupkan tangki-tangki kendaraan di kota besar, hutan oksigen dunia di Papua harus dikorbankan.

Kelindan politik ini semakin buram ketika peta konsesi jutaan hektar lahan tersebut ternyata jatuh ke tangan segelintir keluarga konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Ditambah lagi dengan pendekatan politik keamanan di mana aparat militer diturunkan untuk mengawal jalannya proyek korporasi menciptakan suasana penuh intimidasi. Hubungan politik pusat-daerah ini menunjukkan bahwa suara masyarakat lokal selalu dikesampingkan dalam peta besar pengambilan keputusan politik nasional.

Sebuah Catatan Akhir

Menuntaskan Pesta Babi meninggalkan rasa getir yang mendalam.

Dokumenter ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa pembangunan tanpa dilandasi rasa empati hanyalah bentuk kolonialisme gaya baru. Sudah saatnya pemangku kebijakan di negara ini berhenti memaksakan standar kemajuan secara sepihak. Pembangunan yang sejati seharusnya adalah pembangunan yang merawat manusia dan budayanya, bukan pembangunan yang menyingkirkan manusianya demi pertumbuhan angka ekonomi semata.