Salah Fokus Motivator Pendidikan dan Pemerintah Menyoal Pendidikan

Ketika pemerintah berusaha mengubah agar terlihat bekerja, namun yang terjadi malah mengorbankan instrumen pendidikan itu sendiri.

“Semua orang itu jenius. Tapi kalau kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan hidup selamanya dengan percaya bahwa dirinya bodoh.” — Albert Einstein

Analogi Einstein ini sering dijadikan “senjata” oleh para motivator pendidikan dalam setiap seminar maupun di konten-konten media sosial, yang menurut saya sedikit “menyesatkan”.

Anda mungkin tidak setuju dengan saya, namun ada alasan di balik pernyataan ini.

Begini. Analogi seperti itu kadang berguna untuk menyampaikan pesan secara cepat dan emosional, tapi memang ada risikonya: kalimat itu bisa membuat manusia tampak pasif dan tidak berkembang. Padahal, manusia memiliki kesadaran diri, akal, dan kemampuan belajar — yang jauh melampaui hewan. Jadi, bila kita terlalu bersandar pada analogi itu, bisa-bisa kita justru meremehkan potensi berkembang seseorang, seolah-olah dia akan “selamanya ikan”, tidak bisa berkembang menjadi apa-apa selain perenang.

Manusia memiliki kemampuan untuk belajar apa yang belum bisa, menyesuaikan diri, dan menaklukkan batas.

Manusia tidak bisa disamakan dengan ikan. Manusia punya akal, punya kemampuan belajar, dan secara kodrati memang bisa melakukan banyak hal. Bukan berarti semua orang harus hebat di semua bidang, tetapi manusia punya potensi untuk berkembang, bukan dikotak-kotakkan seperti hewan yang hanya bisa satu jenis kemampuan.

Anak yang tidak pandai berhitung hari ini bisa jadi insinyur lima tahun lagi — asal ada kemauan, bimbingan, dan kesempatan. Jadi, kutipan itu mungkin kurang optimis terhadap potensi berkembang manusia. Masalahnya, sistem pendidikan kita juga belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan potensi itu.

Mau sampai kapan kurikulum terus dijadikan kambing hitam dalam dunia pendidikan? Hampir setiap tahun dan setiap ganti menteri pendidikan, hal pertama yang diubah adalah kurikulum. Mereka terlalu sibuk dengan kurikulum. Mereka lupa, atau bahkan menutup mata, dengan segala peraturan yang tidak sinkron dengan kurikulum yang berjalan.

Saya akan ambil dua contoh dari sekian banyak peraturan yang sebenarnya berbenturan dengan kurikulum yang berjalan.

Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang di dalamnya mengatur rombongan belajar. Di situ diatur jumlah murid pada jenjang SMP minimal 20 siswa, maksimal 32 siswa per kelas. Anehnya, ketika satu kelas hanya berjumlah 20 siswa, sistem Dapodik akan otomatis menolak.

Jumlah 32 siswa dalam satu kelas itu tidak ideal. Saya tidak mengatakan bahwa guru tidak mampu mengelola jumlah siswa sebanyak itu, namun jumlah yang terlalu banyak dapat mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang efektif. Guru jadi kesulitan mengatur kelas, apalagi kalau anak-anaknya aktif semua. Belum lagi kalau ada yang bicaranya keras-keras, saling mengganggu, atau susah diatur. Semakin banyak siswa, semakin besar potensi gangguan. Evaluasi esai, portofolio, atau keterampilan praktis bisa jadi terburu-buru karena waktu terbatas. Guru butuh tenaga ekstra untuk memastikan semua siswa tetap fokus dan tidak membuat keributan. Jumlah 32 siswa per kelas baru bisa efektif kalau fasilitasnya juga memadai.

Kedua, pemerintah belum berfokus penuh pada pemenuhan fasilitas yang mendukung pembelajaran di sekolah. Salah satu faktor majunya pendidikan di Finlandia adalah fasilitas yang lengkap dan memadai. Setidaknya itu yang saya baca dari buku In Teachers We Trust: The Finnish Way to World-Class Schools karya Pasi Sahlberg dan Timothy D. Walker. Memang, untuk memenuhi semua itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi inilah yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam perbaikan pendidikan.

Sekarang ini, kalau siswa diam atau tidak aktif di kelas, gurunya yang langsung disalahkan. Dibilang tidak kreatif, tidak menguasai kelas, dan sebagainya. Padahal banyak guru yang bekerja keras tanpa dukungan fasilitas yang layak. Bagaimana mau kreatif kalau proyektor rusak, jaringan tidak stabil, alat peraga terbatas, dan semuanya harus disiapkan sendiri?

Contoh kecil saja: mencetak LKPD. Bayangkan kalau seorang guru mengajar empat kelas, dengan 30-an siswa per kelas. Itu sudah lebih dari 120 lembar per kegiatan. Belum lagi materi lain, bahan ajar, media. Semua keluar dari kantong sendiri. Gaji pas-pasan, tapi dituntut terus-menerus untuk kreatif dan inovatif. Guru tidak menuntut pemerintah untuk menaikkan gaji (hal ini tentu saja khusus bagi guru ASN, bukan guru honorer), namun seharusnya negara yang hadir menyediakan sarana, bukan malah memberi beban tambahan atau membuat framing “guru harus kreatif” atau “jika siswa tidak tertarik dengan pembelajaran, itu artinya gurunya yang tidak kreatif.” Ini adalah bentuk ketidakadilan.

Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintah punya visi besar: Indonesia Emas 2045. Tapi cara mendidik anak sekarang kadang terlalu lembut, terlalu dimanja. Kita ini beda dengan negara-negara maju yang anak-anaknya sejak kecil sudah terbiasa mandiri dan hidup di lingkungan yang tertata. Di sini, kalau guru bicara agak keras, langsung dilaporkan. Kalau menegur dengan nada tegas, dianggap kekerasan. Padahal di beberapa budaya lokal, didikan yang keras tapi mendidik itu justru bagian dari kasih sayang.

Saya tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun. Tapi mendidik anak juga butuh ketegasan. Emas tidak akan jadi emas kalau tidak ditempa. Kalau semua terlalu dilindungi, nanti mereka tumbuh jadi generasi yang rapuh.

Anehnya, siswa di Indonesia menuntut guru untuk “asyik”. Guru yang suka melawak, atau guru yang suka melakukan ice breaking, dianggap membawa pembelajaran yang efektif. Padahal kegiatan seperti itu hanyalah untuk memancing dopamin, bukan untuk membuat mereka lebih mudah menguasai materi.

Belajar itu adalah sebuah keharusan dan kebutuhan. Tidak selamanya belajar itu menyenangkan.

Di negara maju, bagaimanapun guru mengajar, muridnya tetap termotivasi sehingga belajarnya maksimal, karena mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, untuk membaca saja susah, murid harus diberi motivasi.

Kurikulum di Indonesia sudah cukup baik. Tapi aturan pendukungnya yang menurut saya tidak sinkron. Banyak administrasi yang dibebankan ke guru, tapi tidak semua punya fungsi yang jelas. Saya tetap percaya bahwa administrasi penting, tapi cukup yang pokok saja: program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan LKPD. Dokumen-dokumen itu membantu guru dalam mengatur arah pembelajaran. Tidak perlu ditambah-tambah sampai guru lebih banyak mengurus kertas daripada mengurus siswa.

Saya percaya bahwa guru adalah kunci pendidikan. Tapi kunci yang baik juga harus punya ruang gerak. Guru butuh kebebasan mengajar sesuai konteks dan karakter anak. Jangan disamaratakan. Jangan hanya dinilai dari tumpukan dokumen. Pendidikan itu bukan soal siapa yang paling rapi mengetik, tapi siapa yang paling sungguh-sungguh membentuk manusia.

Kalau mau pendidikan kita benar-benar maju, maka kita harus mulai mendengar suara dari ruang kelas, bukan hanya dari ruang rapat. Karena di ruang kelaslah semua kenyataan pendidikan itu benar-benar terjadi.