BANJIR MASSAL ASIA TENGGARA 2025: APAKAH WWF MASIH JADI HARAPAN?

Kinabalu, sebuah kawasan di Malaysia telah diguyur hujan tanpa henti selama dua hari penuh, melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat. Jalan utama yang semula menjadi penghubung utama bagi masyarakat setempat untuk beraktifitas, berubah menjadi kolam raksasa berwarna coklat, rumah yang semula menjadi tempat berteduh, kini terendam hingga atap mereka tertutupi sepenuhnya oleh air, ribuan jiwa terjebak menunggu datangnya evakuasi yang tak memiliki akses untuk dijangkau.

Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah video yang mendadak viral di sosial media, dimana seorang laki-laki muda berdiri memeluk tiang listrik dan berjuang sekeras mungkin untuk bertahan hidup selama 7 jam lamanya agar tidak terseret arus banjir yang kian datang dan mengamuk di bawahnya. Laki-laki muda itu selamat. Namun, kisahnya hanyalah satu dari banyak tragedi serupa yang terjadi di Asia Tenggara yang terjadi secara bersamaan dalam beberapa hari terakhir, terutama di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

“Peta banjir Sabah 2025 menunjukkan area terdampak di sekitar Kota Kinabalu, dengan ribuan penduduk terisolasi akibat curah hujan ekstrem dan sistem drainase yang gagal menopang limpasan air.” Sumber: IFRC / ReliefWeb (2025)

Rentetan banjir ini tidak bisa dijelaskan hanya sebagai ‘musim hujan’ semata, melainkan sebagai konsekuensi dari perubahan iklim yang signifikan dan kian mendorong curah intensitas hujan yang cenderung ekstrem, diperkeruh lagi dengan deforestasi dan tata ruang yang kacau, juga hilangnya banyaknya daerah resapan yang membuat setiap limpasan air yang ada datang menjadi bencana. Dalam beberapa waktu lalu, cuplikan dokumenter yang menampilkan dialog antara Zulkifli Hasan dengan Harrison Ford marak dibicarakan, ketika Harrison Ford menyebutkan bahwa hanya sekitar 18% kawasan Tesso Nilo yang masih berfungsi sebagai penyangga ekologis, karena sisanya sudah terfragmentasi atau bahkan hilang sepenuhnya.

“Visualisasi yang menggambarkan betapa kecilnya wilayah Tesso Nilo yang masih benar-benar berfungsi sebagai hutan primer yang dulu lebat kini menyusut drastis akibat deforestasi, mempertegas urgensi pelestarian lahan konservasi. Sumber: Global Science and Technology, Inc. / NASA Goddard Space Flight Center.”

Maka disini pertanyaannya sederhana namun cukup krusial untuk dibahas, yaitu siapa aktor yang paling menentukan arah penanganan krisis ini ke depannya? Atau di tangan siapakah masa depan ekologi dan keselamatan masyarakat bergantung?

Nama WWF hampir selalu muncul setiap kali kita berbicara mengenai konservasi global. WWF dikenal sebagai penjaga hutan, advokat biodiversity, serta sebagai pendorong rehabilitasi mangrove. Namun ketika banjir masif ini akhirnya kembali memukul Asia Tenggara, kita perlu bertanya lagi apakah kerja mereka benar-benar terasa dampak dan manfaatnya? Ataukah ada batas-batas struktural yang membuat mereka tidak mampu menyentuh akar permasalahan dari bencana ini? Khususnya ketika membahas tentang kebijakan serta perizinan yang berkaitan dengan governance?

“Peta deforestasi Indonesia tahun 2024 menunjukkan hilangnya tutupan hutan secara masif di Kalimantan dan Sumatra wilayah yang dalam dua dekade terakhir menjadi episentrum konversi lahan dan ekstraksi komoditas.” Sumber: Global Forest Watch (2024)

Untuk menganalisis ketidakberdayaan aktor non-negara seperti WWF di tengah bencana ekologis yang semakin parah ini, kita bisa menggunakan perspektif Realisme dalam Hubungan Internasional. Teori ini, dengan cara yang sederhana namun jelas, menempatkan Negara sebagai aktor utama yang paling berpengaruh, rasional, dan memiliki supreme authority di atas segalanya.

Menurut Kenneth Waltz (1979) para realis memandang bahwa organisasi internasional atau LSM lingkungan (NGO) hanyalah aktor sekunder yang keberadaannya tidak akan pernah bisa melebihi kedaulatan sebuah negara.

Di sinilah terdapat ironi sekaligus jawaban atas pertanyaan penting di atas. WWF mungkin memiliki dana, kampanye global yang menyentuh hati, serta ribuan relawan yang siap menanam bakau. Namun,

John Mearsheimer (1994) dalam kritiknya terhadap institusi internasional menegaskan bahwa institusi termasuk NGO global seringkali tidak memiliki kekuatan independen untuk memaksa negara mengubah perilakunya jika hal itu bertentangan dengan kepentingan strategis negara tersebut.

WWF memang tidak memiliki “gigi” atau kekuatan koersif yang bisa memaksa negara untuk mengubah kebijakan strategisnya. Meski demikian, WWF tetap memiliki kapasitas memengaruhi kebijakan melalui tekanan reputasional, advokasi berbasis data, dan kemitraan strategis, namun seluruh pengaruh itu tetap beroperasi dalam batas yang ditentukan oleh struktur kekuasaan negara. Ketika pemerintah Malaysia, Indonesia, atau Thailand dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga kelestarian hutan atau membuka lahan sawit dan tambang demi kepentingan ekonomi nasional dan pendapatan negara, maka pertimbangan ekologis sering kali menjadi korban.

Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Izin untuk konsesi lahan, perubahan tata ruang kota, dan konversi hutan lindung menjadi area komersial adalah produk hukum yang ditandatangani oleh pejabat negara, bukan oleh aktivis lingkungan. WWF bisa berteriak keras tentang deforestasi, namun mereka tidak punya kewenangan politik untuk membatalkan satu pun izin usaha yang telah dikeluarkan oleh negara yang berdaulat. Oleh karena itu, berharap pada organisasi internasional sebagai penyelamat tunggal adalah sebuah ilusi.

Realitas pahit yang terlihat dari banjir di Kinabalu hingga kota-kota di Indonesia menunjukkan bahwa “kunci” pintu air ini tidak dipegang oleh organisasi berlogo panda tersebut. Kunci itu ada di tangan kekuasaan negara. Selama negara masih mengutamakan keamanan ekonomi jangka pendek di atas keamanan ekologis jangka panjang, sebuah perilaku dasar negara yang diprediksi oleh Realisme, maka siklus bencana ini akan terus berulang, terlihat dari tren banjir tahunan yang meningkat hampir dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, tidak peduli seberapa banyak donasi yang dikumpulkan atau seberapa viral video pemuda yang bertahan di tiang lampu itu.

Akhirnya, masa depan keselamatan masyarakat Asia Tenggara tidak hanya diputuskan di meja rapat organisasi nirlaba internasional, tetapi juga di gedung parlemen dan istana negara masing-masing. Di sinilah definisi “kepentingan nasional” dirumuskan kembali apakah kita akan terus mengeksploitasi alam demi angka statistik ekonomi, atau akhirnya mengakui bahwa melindungi warga dari ancaman iklim adalah bentuk pertahanan negara yang paling mendasar.

Referensi

• Mearsheimer, J. J. (1995). The false promise of international institutions. International Security, 19(3), 5–49. https://doi.org/10.2307/2539078
• Morgenthau, H. J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Alfred A. Knopf.
• Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. McGraw-Hill.