Antara Gizi Pejabat dan Gizi Rakyat: Refleksi Prioritas Anggaran Kota Banjarmasin

Foto: rri.co.id/Fitriana

Buah dan susu. Dua komoditas umum yang tiba tiba memunculkan musim panas di kota yang dikenal dengan seribu sungainya.

Pada bulan Mei 2026, sebuah laporan anggaran dari Kota Banjarmasin menyebar di platform media sosial. Isinya mencengangkan: anggaran pengeluaran untuk susu sebesar Rp124 juta dan untuk buah-buahan Rp104 juta yang ditujukan kepada Wakil Wali Kota, totalnya hampir Rp229 juta setiap tahun, atau sekitar Rp627 ribu setiap hari, hanya untuk kedua bahan tersebut. Di saat yang sama, masih ada para ibu yang mempertimbangkan dengan cermat sebelum membeli segelas susu untuk anak mereka.

“Itu Hanya Pagu”, Namun Pertanyaannya Masih Belum Dijawab

Pemerintah Kota Banjarmasin cepat memberikan penjelasan. Plt. Kepala Bagian Umum Ahmad Zazuli menjelaskan bahwa angka yang disebut merupakan pagu, batas tertinggi dari anggaran, bukan biaya yang telah dikeluarkan. Wakil Wali Kota Hj. Ananda bahkan mengaku terkejut; ia menyatakan tidak pernah bertanya dan tidak menyadari adanya anggaran itu sejak dilantik pada Februari 2025.

Kami ingin percaya. Namun, dari situ lahir pertanyaan yang lebih mendesak: jika siapa pejabat terkait tidak tahu, lalu yang merencanakannya? Dan siapa yang menganggap anggaran Rp627 ribu per hari untuk buah dan susu adalah jumlah yang wajar?

Pertanyaan tersebut hingga kini masih belum terjawab.

Boleh secara hukum, belum tentu pantas

Kami memahami bahwa pejabat daerah dapat mendapatkan fasilitas operasional. Ada peraturan dan dasar hukum yang mendukung hal itu. Namun, hukum yang diperbolehkan tidak selalu mencerminkan moral yang benar.

Bayangkan: Anda adalah seorang pemimpin daerah. Warga yang Anda pimpin memiliki anak yang kekurangan gizi. Ada ibu hamil yang tidak mampu membeli susu. Ada posyandu yang kekurangan dana untuk program tambahan makanan. Sementara itu, dalam dokumen anggaran di bawah kekuasaan Anda, tertera anggaran Rp627 ribu per hari untuk buah dan susu pribadi Anda.

Apakah ini salah secara hukum? Mungkin tidak. Apakah ini pantas? Kami rasa kita semua tahu penjelasannya.

Inilah yang kami sebut sebagai etika pengeluaran daerah, dimensi yang sering diabaikan karena kita terlalu fokus pada pertanyaan “apakah ini legal?” dan melupakan pertanyaan “apakah ini layak?”

Transparansi Setelah Viral Bukanlah Transparansi Sejati

Satu hal yang sangat mengganggu respon pemerintah kota adalah mengenai waktu. Penjelasan muncul setelah viral. Klarifikasi diberikan setelah masyarakat berteriak. Janji untuk transparan dikeluarkan setelah ada tekanan dari media sosial.

Padahal jika memang tidak ada yang perlu disinggung, mengapa masyarakat perlu menunggu membocorkannya dokumen untuk mengetahui mana uang pajak yang mereka rencanakan?

Transparansi yang sejati bukan berarti menjelaskan ketika ditanya. Transparansi yang sejati berarti menyediakan informasi bahkan sebelum ada yang bertanya.

Dan ini bukan hanya masalah Banjarmasin. Ini adalah masalah lama dalam birokrasi kita: anggaran tersedia, tetapi tidak disampaikan dalam bahasa yang Dipahami oleh, dan tidak dikomunikasikan informasi secara proaktif.

Rp229 Juta Dapat Digunakan untuk Apa?

Izinkan kami mengajak pembaca berimajinasi sejenak. Rp229 juta, jika dialihkan, bisa digunakan untuk memberikan makanan tambahan yang bergizi bagi ratusan anak di posyandu selama berbulan-bulan, membantu wanita hamil yang kurang mampu memperoleh suplemen dan susu untuk kehamilan, menambah persediaan obat dan vitamin di puskesmas-puskesmas di daerah terpencil, hingga memompa kegiatan kader posyandu yang selama ini sering berkontribusi secara sukarela tanpa dukungan yang memadai.

Ini bukanlah sebuah dramatisasi. Ini bertujuan untuk mengingat betapa berartinya uang Rp229 juta jika berada di tangan yang tepat, untuk orang yang tepat.

Jika kita hanya terfokus pada kontroversinya, kita akan melewatkan gambaran yang lebih besar. Pertanyaan yang lebih penting: berapa banyak pos serupa yang tidak pernah viral, tidak pernah disinggung, namun terus beroperasi dari tahun ke tahun?

Diberdayakannya fungsi DPRD perlu dipertanyakan. Mereka seharusnya bertugas mengawasi anggaran sebelum izin, bukan sekadar bereaksi setelah masyarakat marah. Jika angka Rp229 juta untuk buah dan susu itu bisa lolos tanpa pemeriksaan di ruang sidang, ada sesuatu yang salah dalam mekanisme pengawasan kita.

Untuk Ibu Ananda: Ini Peluang, Bukan Hanya Ujian

Jika Ibu benar-benar tidak sadar dan tidak mengajukan anggaran tersebut, Ibu malah memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan. Bukan sekedar pernyataan di platform sosial. Bukan hanya menunggu dana kembali ke kas daerah. Namun benar-benar terlibat dalam sistem, menanyakan bagaimana proses ini bisa terjadi, dan memastikan agar hal ini tidak terulang, untuk semua pos belanja dari pimpinan daerah yang selama ini berjalan tanpa pengawasan.

Itulah pemimpin sejati yang bertindak berdasarkan hati nurani, bukan karena populer di media.

Anggaran dalam APBD bukanlah milik individu. Bukan hak birokrasi. Uang tersebut adalah milik rakyat, yang diperoleh melalui pajak, retribusi, dan setiap transaksi kecil yang kita lakukan sehari-hari.

Oleh karena itu, setiap rupiah yang direncanakan, sekecil apapun barangnya, harus bisa dijawab dengan satu pertanyaan sederhana: ini untuk siapa, dan apakah masyarakat yang kita layani sudah menyetujui hal ini?

Jika Jawabannya adalah Rp627 ribu setiap hari untuk susu dan buah para pejabat, sementara di luar sana terdapat anak-anak yang mengalami stunting akibat kekurangan makanan, maka saatnya kita berhenti sejenak dan berpikir: sebenarnya, ke mana tujuan kepemimpinan kita? Banjarmasin bisa mendapatkan lebih dari sekedar klarifikasi. Banjarmasin pantas mendapatkan perubahan yang nyata.

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Artikel ini disusun berdasarkan opini mereka, juga dari berbagai berita terbuka: Suara Kaltim, Kalimantan Live, Rilis Kalimantan, dan Berita Satu.