Kesehatan Mental Untuk Siapa?

“Mba, entek e pira?” (Mba, abis berapa (konselingnya?)

“Lima belas ribu, Bu.”

“Walah. Aku ming ngeneh mlaku eh.” (Waduh. Aku ke sini cuma jalan kaki)

Biaya dan Ketersediaan Fasilitas Layanan Psikologi

Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk konseling psikologi di poli psikologi berbeda-beda. Di Puskesmas sekitar IDR 10.000 sampai 20.000 sekali sesi dengan waktu yang tidak bisa terlalu lama karena mempertimbangkan banyaknya pasien di Puskesmas. Di rumah sakit, baik umum maupun swasta, bisa dimulai dari IDR 50.000 sampai 200.000 untuk sekali sesi dengan waktu yang lebih leluasa dibanding di Puskesmas. Untuk konseling daring, harganya dimulai dari IDR 100.000, beragam tergantung platform masing-masing psikolog yang akan memberikan fasilitas konseling online.

Di Puskesmas, BPJS atau kartu lain yang sejenis dapat digunakan. Namun, pertanyaannya adalah apakah seluruh Puskesmas di Indonesia terdapat psikolog? Tidak semua Puskesmas di Indonesia memiliki sumber daya untuk membuka poli psikologi. Selain itu, tidak semua rumah sakit dapat digunakan BPJS untuk konseling. Pada konseling online yang waktunya lebih leluasa dan sesi yang lebih fleksibel, tidak dapat menggunakan BPJS. Setiap daerah memiliki ragam harga dan fasilitas. Tidak semua Puskesmas dan rumah sakit memiliki psikolog, tidak semua Puskesmas dan rumah sakit dapat menggunakan layanan BPJS untuk konseling dengan psikolog.

Perbedaan harga dan ketersediaan sumber daya di setiap daerah memberikan penggambaran adanya kesenjangan. Di kota besar, katakanlah Jakarta, mungkin di sana sudah ada di level Puskesmas ada psikolog dan di rumah sakit bisa menggunakan BPJS. Bahkan anak SMA sudah diajarkan membuat konselor sebaya. Di sisi lain, di kota pinggiran bisa jadi tidak ada Psikolog di Puskesmas dan di rumah sakit tidak bisa menggunakan BPJS. Jangankan sampai di titik anak SMA diajarkan tentang peer counselor, di Puskesmas saja tidak ada psikolog, padahal psikolog di Puskesmas sangat membantu masyarakat menengah-ke bawah sebagai fasilitas kesehatan pertama.

Konseling Adalah Privilese

Pernahkah kalian mendengar….

“Ke psikolog mahal, mending makan nasi padang.”

“Ke psikolog mahal, mending makan tiga kali.”

Konseling itu mahal. Konseling itu perlu. Kedua hal ini bisa berjalan bersamaan.

Kenapa masyarakat, terutama di sosial media, ramai membandingkan konseling dengan makan nasi padang karena memang kenyataannya satu sesi konseling mungkin setara dengan nasi padang. Di daerahku, di sebuah kabupaten yang psikolognya dapat dihitung menggunakan 5 jari, tidak ada psikolog di Puskesmas. Tidak bisa menggunakan BPJS di RSUD. Minimal biaya pendaftaran di RSUD itu IDR 40.000 untuk satu sesi konseling. Harga EMPAT PULUH RIBU ini jika dibandingkan dengan UMR sekitar IDR 2.000.000 itu sudah sekitar 2% dari seluruh gaji yang dimiliki. Jika dalam sebulan ia perlu konseling 3x berarti sudah keluar IDR 100.000 dan jika dibandingkan dengan makan 3x sehari, masyarakan akan memilih makan 3x sehari.

Oleh karena itu, sampai saat ini aku masih berpendapat bahwa konseling itu sebuah privilese. Untuk dapat mengeluarkan uang IDR 40.000 tanpa BPJS dengan UMR IDR 2.000.000 tentu membutuhkan pertimbangan yang banyak. Jika individu dapat menggelontorkan uang untuk melakukan konseling tanpa memikirkan harganya, individu tersebut memiliki privilese. Tidak semua orang dengan sadar dapat memilih konseling dibanding 3x makan. Jadi, mungkin kita perlu memahami mengapa masyarakat lebih memilih opsi mengenyangkan perut dibanding tatap muka dengan psikolog.

Mungkin kita dapat mempertanyakan juga pada pemerintah terkait pemerataan psikolog di negara dengan jumlah pasien skizofrenia terbanyak di dunia. Apakah ke depannya masyarakat masih perlu menebak-nebak di hari Senin lebih baik ke psikolog atau makan nasi padang? Apakah nantinya di Puskesmas benar-benar ada psikolog dengan biaya yang terjangkau tanpa mengorbankan tenaga kesehatan? Apakah program pelatihannya juga masih masuk akal? Jika psikolog umum perlu melakukan program pelatihan dengan harga menyentuh puluhan juta, apakah ada yang tertarik? Apakah target pemerintah untuk pemerataan psikolog di Puskesmas dapat tercapai? Jangan sampai pemerintah memanfaatkan empati agar psikolog dapat dibayar murah dan masyarakat tetap tidak mendapatkan layanan yang sudah dijanjikan.

Karena sejujurnya, masyarakat sudah bosan dengan data berapa banyak orang yang bunuh diri. Masyarakat ingin berita apakah di daerahnya sudah ada psikolog yang bekerja di Puskesmas.