Pembangunan Infrastruktur Menuju Indonesia Emas 2045: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan…

Pembangunan Infrastruktur Menuju Indonesia Emas 2045: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam laju perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, Indonesia turut berpartisipasi dalam mengikuti arus perkembangan tersebut. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan di berbagai sektor serta program pengembangan sumber daya manusia. Untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan berbagai sektor pendukung yang berkualitas dan mampu berjalan secara optimal. Salah satu sektor yang saat ini menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur publik dirancang dan direalisasikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang mampu mendukung tercapainya Indonesia sebagai negara maju. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan tersebut terlihat dari peningkatan pembangunan infrastruktur pada era kepemimpinan Joko Widodo, yang ditandai dengan pembangunan jalan tol Trans-Jawa, perluasan jaringan kereta api hingga sejumlah daerah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta berbagai infrastruktur strategis lainnya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024).

Dalam perspektif saya, pembangunan infrastruktur tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas perekonomian. Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan perlu diselaraskan dengan pencapaian 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata, layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas perlu mendapatkan perhatian dan dioptimalkan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Menurut Bank Dunia (dalam Ulya, 2020), masih banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki elemen dasar yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Kondisi tersebut terlihat dari pernyataan kepala sekolah mengenai keterbatasan infrastruktur dan materi pembelajaran di sekolah. Sebanyak 29 persen kepala sekolah di Indonesia menunjukkan adanya kekurangan materi yang signifikan. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Meksiko sebesar 20 persen, Filipina sebesar 14 persen, dan Brasil sebesar 10 persen. Meskipun belanja pendidikan telah mengalami peningkatan yang signifikan, didorong oleh ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kondisi infrastruktur pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan. Pada 2019, anggaran pendidikan mencapai Rp491 triliun, meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2001. Namun, data menunjukkan bahwa hanya 25 persen ruang kelas pada jenjang pendidikan dasar dan 40 persen ruang kelas pada jenjang SMA yang berada dalam kondisi baik.

Selain kondisi ruang kelas, hanya 21 persen sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang terakreditasi dengan peringkat A. Sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga miskin juga memiliki proporsi ruang kelas berkondisi baik dan sekolah dengan akreditasi A yang lebih rendah. Permasalahan tersebut berkaitan dengan distribusi transfer ke daerah yang belum merata. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja pendidikan. Transfer pendidikan per siswa juga belum sepenuhnya ditargetkan kepada daerah yang lebih miskin sehingga belum mampu mendorong pemerataan sumber daya dalam sistem pendidikan (Nemasari Estya, 2023).

Sementara itu, persoalan pemerataan juga masih terlihat dalam pembangunan infrastruktur kesehatan. Hingga saat ini, masih terdapat berbagai layanan kesehatan di Indonesia yang belum merata dan belum memadai, terutama pada fasilitas puskesmas dan rumah sakit. Fasilitas kesehatan yang memadai cenderung lebih banyak tersedia di kota-kota besar, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Selain persoalan fasilitas, distribusi tenaga kesehatan yang memadai juga masih belum merata. Tidak sedikit fasilitas kesehatan di daerah yang belum dilengkapi dengan tenaga medis spesialis. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam sumber yang digunakan, lebih dari 50 persen dokter spesialis tersedia di rumah sakit di Jakarta, sedangkan wilayah Indonesia Timur hanya memiliki sekitar 1–3 persen. Kendala lainnya berkaitan dengan pendanaan sektor kesehatan, yang dalam sumber tersebut disebutkan masih berada di bawah 10 persen dari anggaran pemerintah (Bundamedik Healthcare System, 2025).

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, M. Zaenal Fatah, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 9,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023 dan menempati urutan kelima di antara sektor-sektor ekonomi lainnya (Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal, 2024).

Sedangkan daftar kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik per 5 Februari 2026 bahwasannya, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 23,85 juta orang, atau 8,47% dari total penduduk. Pada September 2025, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 23,36 juta orang, dengan persentase kemiskinan turun menjadi 8,25%. Artinya, sepanjang Maret-September 2025 terdapat penurunan sekitar 494,85 ribu penduduk miskin dan tingkat kemiskinan turun 0,22 poin persentase. Meskipun mengalami penurunan, jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi miskin masih sangat besar, yaitu lebih dari 23 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berdasarkan data tersebut, dapat direfleksikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih memiliki orientasi yang kuat terhadap sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Kondisi tersebut merupakan langkah yang positif karena pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional. Namun, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya merasakan hasil pembangunan secara merata. Pembangunan infrastruktur memang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi keberhasilannya juga perlu diukur berdasarkan sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kita sadari bersama bahwa Kesehatan dan pendidikan merupakan dua aspek fundamental dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan berkelanjutan. Namun, pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia masih perlu dioptimalkan. Di tengah berbagai kebijakan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, anggaran negara seharusnya juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan yang menggunakan APBN perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan anggaran negara tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang layak, sejahtera, dan berkelanjutan. .

Oleh karena itu, Sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa pembangunan Indonesia perlu diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan APBN, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setiap program dan kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, terutama kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan memiliki dampak jangka panjang, perlu dikaji dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan anggaran negara tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi, 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWeTlSZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2023.html

Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal. (2024). Pembangunan infrastruktur Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/pembangunan-infrastruktur-indonesia-mampu-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-dan-daya-saing-nasional/

Bundamedik Healthcare System. (2025). Pemerataan jaringan rumah sakit untuk kualitas layanan kesehatan Indonesia. https://www.bunda.co.id/id/articles/pemerataan-jaringan-rumah-sakit-untuk-kualitas-layanan-kesehatan-indonesia

Nemasari Estya, P. (2023). Kualitas fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/praditanemasariestya1554/65654721de948f6708531313/kualitas-fasilitas-dan-infrastruktur-pendidikan?lgn_method=google&google_btn=onetap

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). Pembangunan infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi Indonesiahttps://[www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia](http://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia)